Jakarta (ANTARA News) - Indonesia harus bisa meningkatkan populasi harimau dengan menggandeng negara tetangga yang selama ini menjadi gerbang penyelundupan satwa langka ini, demikian Direktur Fauna dan Flora International Indonesia Programme, Darmawan Liswanto, di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kerjasama dengan negara lain itu bisa diupayakan pada forum tingkat tinggi Pertemuan Penyelamatan Harimau Dunia di Bali 12-14 Juli yang akan menggagas rencana pemulihan populasi harimau dunia oleh 13 negara pemilik harimau.
Sementara Direktur WCS-Indonesia, Noviar Andayani menyatakan, penyelamatan harimau tidak bisa mengandalkan 13 negara.
"Negara yang jadi daerah sebaran harimau tak bisa melakukan upaya penyelamatan harimau tanpa dukungan negara lain. Pertemuan di Bali menjadi penting sebagai wadah mengatasi laju penurunan populasi harimau," kata Noviar.
Sedangkan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (Kemhut), Darori, menilai hutan yang rusak membuat populasi harimau turun.
Untuk pengamanan dan penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan harimau itu, Kemhut sedang menyusun UU Tindak Pidana Kehutanan.
"Nantinya curi kumis harimau hukumannya minimal 5 tahun, pejabat yang lalai juga kena hukuman 5 tahun. Banyak protes tapi biarkan saja demi penegakan hukum," kata Darori.(*)
A027*N006/M012/AR09
Sumber : ANTARA News (Selasa, 6 Juli 2010 16:48 WIB)
Menurutnya, kerjasama dengan negara lain itu bisa diupayakan pada forum tingkat tinggi Pertemuan Penyelamatan Harimau Dunia di Bali 12-14 Juli yang akan menggagas rencana pemulihan populasi harimau dunia oleh 13 negara pemilik harimau.
Sementara Direktur WCS-Indonesia, Noviar Andayani menyatakan, penyelamatan harimau tidak bisa mengandalkan 13 negara.
"Negara yang jadi daerah sebaran harimau tak bisa melakukan upaya penyelamatan harimau tanpa dukungan negara lain. Pertemuan di Bali menjadi penting sebagai wadah mengatasi laju penurunan populasi harimau," kata Noviar.
Sedangkan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (Kemhut), Darori, menilai hutan yang rusak membuat populasi harimau turun.
Untuk pengamanan dan penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan harimau itu, Kemhut sedang menyusun UU Tindak Pidana Kehutanan.
"Nantinya curi kumis harimau hukumannya minimal 5 tahun, pejabat yang lalai juga kena hukuman 5 tahun. Banyak protes tapi biarkan saja demi penegakan hukum," kata Darori.(*)
A027*N006/M012/AR09
Sumber : ANTARA News (Selasa, 6 Juli 2010 16:48 WIB)