Bunga Bangkai Mekar di Bekasi

Bekasi (ANTARA News) - Sekuntum bunga bangkai (Amorphophallus titanum Becc) ditemukan mekar di kebun warga jalan Bengkong RT III RW III Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Saman (34), warga setempat yang pertama kali menemukan bunga bangkai tersebut, Senin mengatakan, ia melihat bunga tersebut mencuat di tengah ilalang di kebun warga, saat memanjat sebatang pohon mangga.

"Ketika berada di atas pohon saya lihat ada yang menyeruak dari ilalang yang tumbuh tinggi seperti bunga. Ketika didekati ternyata memang bunga, namun waktu itu saya tidak tahu bahwa yang tumbuh itu bunga bangkai," ujarnya.

Bunga bangka juga disebut suweg raksasa atau batang krebuit (nama lokal untuk fase vegetatif).

Bunga berbentuk seperti lingga (sebenarnya adalah tongkol atau spadix) setinggi lebih 40 Cm yang dikelilingi oleh seludang bunga yang berukuran selebar mangkok besar berwarna merah terang itu terlihat masih sangat segar.

Saman menyatakan sebelumnya ada warga yang mengambil rumput di lokasi tersebut untuk dijadikan makanan kambing tapi saat itu ia belum melihat bunga itu.

"Semula saya tidak tahu bunga apa namanya. Bunganya berukuran besar dan berbau busuk, namun setelah penemuan itu disampaikan ke warga barulah mereka menyebut bunga tersebut adalah bunga bangkai," ujarnya.

Lokasi tumbuhnya bunga yang mudah dicapai menyebabkan temuan bunga itu menyebar dan mendorong banyak orang untuk melihat secara langsung.

Banyaknya warga yang berdatangan untuk melihat bunga itu, dimanfaatkan oleh sekelompok pemuda untuk menempatkan sebuah kotak amal sebagai sumbangan setelah melihat keindahan dan besarnya bunga itu.

Puluhan warga terlihat mengelilingi serta mengamati bunga bangkai yang kini dipasangi tali di sekeliling bunga agar tidak disentuh.

Amorphophallus titanum Becc., merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan (Araceae) endemik dari Sumatra, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga (majemuk) terbesar di dunia, meskipun catatan menyebutkan bahwa kerabatnya yaitu A. gigas (juga endemik dari Sumatra) dapat menghasilkan bunga lebih tinggi.

Bunga bangkai sesuai namanya mengeluarkan bau seperti bangkai, yang berguna untuk mengundang kumbang dan lalat penyerbuk bagi bunganya.

Bunga mekar untuk waktu sekitar seminggu, kemudian layu. Apabila pembuahan terjadi, akan terbentuk buah-buah berwarna merah dengan biji pada bagian bekas pangkal bunga. Biji-biji ini dapat ditanam. Setelah bunga masak, seluruh bagian generatif layu.

Pada saat itu umbi mengempis dan dorman. Apabila mendapat cukup air, akan tumbuh tunas daun dan dimulailah fase vegetatif kembali.

Bunga bangkai yang selama ini dikenal berasal dari Indonesia, tepatnya Bengkulu, Sumatra, saat ini dijadikan salah satu ikon wisata negeri tetangga, Malaysia seperti dimuat di website imagegallery.tourism.gov.my.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 18:51 WIB)

Harimau Terlihat di Lokasi Longsor Maninjau

Kabupaten Agam (ANTARA) - Sejumlah warga mengaku beberapa kali melihat harimau sumatra memasuki ladang warga di sekitar lokasi longsor di perbukitan Leter W di sisi Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

"Harimau itu terlihat oleh warga yang pada siang hari pergi ke Jorong Galapuang untuk mengambil barang yang masih bisa diselamatkan dari puing-puing rumahnya yang rusak akbiat gempa atau tertimbun tanah longsor," kata Sabar (40), warga Jorong kepada ANTARA di Galapuang, Senin.

Ia menambahkan, harimau terlihat dari kejauhan di areal ladang dan warga yang melihat harimau itu langsung meninggalkan daerah itu dengan sepeda motor.

Selain terlihat di areal ladang, beberapa warga lain yang datang ke Jorong Batu Nanggai yang bertetangga dengan Jorong Galapung juga menemukan jejak harimau yang masuk areal permukiman warga yang kini kosong karena ditinggal mengungsi penduduknya, katanya.

"Yang terlihat itu jelas bekas tapak harimau, karena ukurannya besar-besar," katanya.

Galapuang dan Batu Nanggai adalah dua dari empat jorong di selingkar Danau Maninjau yang paling parah dilanda tanah longsor perbukitan Leter W yang terjadi sehari pascagempa 7,9 skala richter akhir September 2009.

Kini empat jorong tersebut telah ditinggal penghuninya yang pergi mengungsi ke Jorong tetangga tempat didirikannya posko pengungsi oleh pemerintah dan beberapa LSM.

Menurut dia, meski harimau terlihat memasuki jorong-jorong itu tapi belum terjadi konflik dengan manusia.

"Juga tidak ada hewan milik masyarakat yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan di jorong-jorong itu yang dimangsa harimau," tambahnya.

Ia menjelaskan perbukitan Leter W yang longsor, sebelumnya dikenal masyarakat sebagai sarang harimau karena hutannya masih lebat dengan pohon raksasa.

"Mungkin kabitat harimau itu ikut rusak dilanda longsor, sehingga mereka mencari tempat baru yang lebih aman, namun perjalanannya melintas ke jorong yang kini ditinggal warga," katanya.

Sampai saat ini, harimau yang terlihat di lokasi longsor belum mengganggu warga, tambah Sabar.

Kabupaten Agam, merupakan daerah terparah ke tiga di Sumbar yang terkena gempa 7,9 SR diikuti tanah longsor yang terjadi 30 September 2009.

Akibat bencana ini sebanyak 80 warga Agam meninggal dunia, 90 orang luka berat dan 47 orang luka ringan. Bencana tersebut juga menyebabkan 12.634 unit rumah warga rusak berat, 3.653 unit rusak sedang dan 2.862 unit rusak ringan.

Kerugian materi akibat gempa dan tanah longsor di Agam ditaksir mencapai Rp460 miliar.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 22:48 WIB)

Danau Tua di Pulau Rote Mengering

Ba`a, Pulau Rote (ANTARA News) - Danau Tua di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao di Pulau Rote mulai kering akibat pemanasan tinggi pada puncak musim kemarau tahun ini.

"Pada tahun-tahun sebelumnya Danau Tua ini tidak pernah mengalami kekeringan sampai dasar danau paling dalam," kata Markus Lani, seorang warga setempat kepada dua anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), masing-masing Nixon Messakh dan Sony Pandie yang berkunjung ke lokasi itu, Senin.

Danau Tua itu akhirnya berubah menjadi padang penggembalaan ternak sapi, kuda, domba dan kambing oleh penduduk setempat, juga tak ada lagi ikan mujair, gabus dan betok, nila yang menjadi sandaran hidup masyarakat sekitar danau.

Markus Lani yang juga mantan Kepala Desa Lalukoen, mengatakan, sebelum Dinas Kimpraswil NTT membangun tanggul di pinggir danau untuk memisahkan kawasan pemukiman dengan areal genangan, air danau tidak pernah kering.

"Setelah tanggul itu dibangun, air danau itu pun jadi kering total. Kami benar-benar heran," kata Lani menjelaskan kondisi danau tersebut kepada dua anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar itu.

Diduga kuat, air danau itu menjadi kering karena kawasan genangan semakin sempit menyusul pembangunan tanggul tersebut.

Tanggul itu dibangun ke arah tengah sejauh puluhann meter tanpa menyiapkan saluran air masuk di bagian tertentu, sehingga aliran air dari luar areal genangan mengalir ke wilayah lain.

Di hadapan anggota DPRD NTT yang melakukan peninjauan, sejumlah warga yang menyampaikan keluhan mereka soal kekeringan danau tersebut, yang mengakibatkan usaha palawija tersendat.

Menurut warga, tanggul yang membentang dari utara ke selatan itu, letaknya bergeser puluhan meter ke dalam areal dan menutup sejumlah sumber mata air yang bermuara ke arah danau.

PT Nindya Karya yang mengerjakan proyek tanggul Danau Tua, melakukan pengerukan tanah di bagian dalam dari tanggul, guna mempermudah sumber mata air yang tertimbun tanggul bisa muncul kembali pada puncak musim hujan atau saat kandungan air dalam tanah mencapai titik jenuh.

Selain itu, warga juga minta kepada PT Nindya Karya untuk membuka jalur air masuk pada bagian tertentu dari tanggul, agar banjir dari luar kawasan genangan bisa mengalir masuk ke dalam areal sehingga menambah volume air.

Jika dua hal itu tidak dilakukan, warga yakin Danau Tua akan kering total pada setiap puncak musim kemarau, suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya di danau yang sudah lama menjadi sumber penghidupan warga yang mengairi sekitar 1.200 hektare sawah.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 20:45 WIB)

Bali/ilustrasi. (Foto:ANTARA)@

Denpasar (ANTARA News) - Direktur Yayasan Wisnu, I Made Suarnatha, mengemukakan bahwa pulau-pulau kecil di dunia, termasuk di Bali, rentan tenggelam sebagai dampak perubahan iklim.

"Kita perlu mencari skenario untuk mencegah kemungkinan ini. Skenario untuk melindungi pulau-pulau kecil di Indonesia ini akan dibahas dalam seminar di Sanur, Bali," kata tokoh LSM lingkungan itu di Denpasar, Senin.

Seminar tentang "Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kepulauan dan Pesisir dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan" itu akan digelar, Selasa (27/10) oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim (KBPI), yakni koalisi LSM di Bali yang berkiprah dalam perubahan iklim.

Ia menjelaskan, berdasarkan lembar informasi yang dibuat KBPI, kenaikan suhu bumi mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Akibatnya, beberapa negara kepulaun kini terancam.

Menurut laporan dari pertemuan para pihak Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 2005, kenaikan permukaan laut satu meter akan menyebabkan Maladewa (Maldive) tenggelam.

"Di Grenada, kenaikan 50 cm saja akan menenggelamkan 60 persen pantainya. Di Indonesia pun beberapa pulau kecil terancam akan tenggelam. Di Bali, yang diprediksi tenggelam adalah Nusa Penida," katanya.

Beberapa pulau lain yang diprediksi tenggelam adalah Bangka Belitung di Kepulauan Riau, Pulau Solor di NTT, Pulau Wetar, Obi dan Kai di Maluku serta Pulau Gag di Papua.

Menurut Made Suarnatha, salah satu sebabnya adalah karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung agenda adaptasi di kepulauan kecil, termasuk terjadinya pembiaran.

Kebijakan dan pembiaran tersebut, misalnya adalah mendorong pariwisata massal di pulau kecil. Sebuah pulau kecil, termasuk Bali, umumnya merupakan daratan dengan pantai yang indah dan eksotis, sehingga mendorong pemerintah mengembangkannya menjadi obyek pariwisata massal.

Ia mengemukakan, kebijakan untuk memberikan peluang bagi industri pariwisata, terutama yang tidak ramah lingkungan dan sosial untuk melakukan ekspansi dapat berdampak bagi daya dukung dan daya tampung pulau tersebut.

"Misalnya pengembangan resor dan lapangan golf akan meningkatkan alih fungsi kawasan produktif, seperti lahan pertanian dan hutan menjadi bangunan komersial dan meningkatkan konsumsi air yang sudah terbatas jumlahnya serta perusakan terumbu karang akibat wisata bahari," ujarnya.

Walaupun merupakan negara kepulauan, katanya, Indonesia dalam melaksanakan kebijakan maupun lobi di tingkat internasional kurang memperhatikan adaptasi terutama untuk kawasan kepulauan dan pesisir.

Menurut dia, di dalam Rencana Nasional Menghadapi Perubahan Iklim, titik beratnya adalah mitigasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kurang pada adaptasi atau penyesuaian menghadapi perubahan iklim.

Karena itu, katanya, KBPI mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan adaptasi dan mitgasi terhadap pemanasan global ini. Seminar yang diadakan KBPI diperkirakan diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, KBPI juga menggelar semiloka untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pemanasan global yang terkait dengan perubahan iklim, terutama dampak di wilayah kepulauan kecil dan menengah serta pesisir.

KBPI terdiri dari sejumlah LSM, komunitas, dan individu Bali yang peduli dengan dampak perubahan iklim, seperti Yayasan Wisnu, PPLH Bali, Walhi Bali, Bali Organic Association (BOA), dan lainnya.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 18:10 WIB)

Menhut Keluarkan SK Perubahan Fungsi HPT_Lahan Hutan TNTN Bertambah

PEKANBARU (RP) - Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 663/Menhut-II/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, tentang perubahan fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Tesso Nilo seluas 44.492 hektare menjadi perluasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), disetujui Menteri Kehutanan pada masa MS Kaban.

Artinya, bila SK ini dikeluarkan, maka luas TNTN yang sebelumnya hanya 38.576 hektare akan menjadi 83.058 hektare. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat menyambut baik dengan SK Menhut ini. Pemprov Riau juga siap melakukan proses selanjutnya bersama pihak terkait.

Ini disampaikan Gubri melalui Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkarnain Kadir SH MH kepada wartawan, Senin (26/10) kemarin, di Kantor Gubernur Riau Pekanbaru. Dengan penertiban SK Menhut ini, sambungnya, memberikan kemudahan bagi Riau mengatasi masalah perambahan dan kebakaran hutan di kawasan taman nasional tersebut.

‘’Perluasan TNTN sudah ada landasan kuatnya dari SK Menhut RI. Kita siap melakukan proses selanjutnya dengan pemerintah, LSM, masyarakat, hingga pihak swasta,’’ ungkap Gubri yang disampaikan Zulkarnain Kadir.(new)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (27 Oktober 2009)

Greenpeace Bangun Basecamp di Semenanjung Kampar, Riau, Indonesia

A Greenpeace activist. (ANTARA/Widodo S. Jusuf/*)

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi pecinta lingkungan hidup Greenpeace telah membangun pos di jantung hutan tropis Indonesia dengan tujuan untuk menarik perhatian dunia akan besarnya dampak perusakan hutan terhadap perubahan iklim.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar, dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa, mengatakan, pos yang dibangun tersebut diberi nama Climate Defender Camp (Kamp Pelindung Iklim) dan dibangun di Semenanjung Kampar, Riau.

Bustar menjelaskan, alasan pemilihan lokasi tersebut karena hutan di Kampar berada di tanah gambut yang menyimpan hingga dua miliar ton karbon.

Hal itu membuat hutan di Kampar merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia dan tempat yang sangat signifikan dalam pertahanan menghadapi perubahan iklim global.

Ia memaparkan, telah banyak hutan di sejumlah daerah di Tanah Air yang telah hancur dan berganti menjadi perkebunan, seperti akasia dan kelapa sawit.

Padahal, ujar dia, berbagai produk dari perusakan hutan tersebut telah diekspor ke seluruh dunia untuk dijadikan bahan pembuatan coklat, pasta gigi, dan biofuel yang diklaim sebagai produk "ramah lingkungan".

Untuk itu, Greenpeace menegaskan bahwa para pemimpin dunia harus mengetahui bahwa untuk menghindari bencana iklim harus dilakukan dengan menghentikan deforestasi dari berbagai hutan hujan tropis seperti di Indonesia sejak dari sekarang.

Sementara itu, Direktur Kampanye Greenpeace Asia Tenggara Shailendra Yashwant mengingatkan, para pemimpin negara ASEAN dalam Pertemuan di Thailand pekan lalu telah mendeklarasikan komitmen untuk mensukseskan aksi global melawan perubahan iklim.

Untuk itu, ujar Shailendra, berbagai pemimpin negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di kawasan Uni Eropa juga harus berkomitmen mengurangi emisi secara drastis antara lain dengan menginvestasikan dana yang dibutuhkan untuk menghentikan perusakan hutan global.

Menurut Greenpeace, mengakhiri deforestasi global memerlukan investasi negara industri sebesar 30 miliar Euro (sekitar Rp42 triliun) per tahun untuk program perlindungan hutan.

Selain itu, organisasi pecinta lingkungan tersebut juga meminta komitmen Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan lahan gambut.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 27 Oktober 2009 14:21 WIB)

Persiapan Go Green PLTA Kotopanjang Terus Dimatangkan

PEKANBARU (RP) - Sekecil apapun masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan program Go Green PLTA Kotopanjang, 31 Oktober-1 November di kawasan Candi Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar coba diantisipasi oleh panitia pelaksana. Makanya, semua persiapan ke arah suksesnya acara ini terus dilakukan.

Seperti, Selasa (27/10) siang kemarin panitia kembali melakukan rapat lengkap guna membahas kesiapan setiap bidang. ‘’Kita mengusahakan pelaksanaan acara ini benar-benar berjalan sukses. Sukses persiapan, sukses pelaksanaan acara dan sukses pasca penanaman,’’ ungkap Ketua Harian Pelaksana Go Green H Sutrianto usai memimpin rapat.

Dalam rapat kemarin, masing-masing bidang memaparkan kesiapannya. Termasuk seksi perlengkapan, yang akan menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan acara tersebut. Dan, untuk mematangkan persiapan di lapangam, Rabu (28/10) pagi ini seksi perlengkapan dan sejumlah panitia lainnya didampingi para relawan dari KPA (Kelompok Pencinta Alam) Walet Bangkinang akan berangkat ke lokasi di kawasan Candi Muara Takus.

Menyangkut soal angkutan (transportasi) peserta, seksi transportasi Asmawi memaparkan, bahwa setakat ini memang panitia masih memerlukan sejumlah unit angkutan. Namun ia yakin, pada Kamis (29/10) saat rapat final panitia, semua persiapan angkutan bisa diusahakan lengkap.

Dari Pekanbaru, diperkirakan peserta yang akan berangkat dengan konvoi kendaraan sebanyak 450 orang. Angkutan peserta terdiri dari beberapa jenis kendaraan, antara lain truk bantuan TNI, bus, dan kendaraan pribadi.

Selain itu, sejumlah peserta konvoi juga berasal dari Indonesia Off Road Federation (IOF). Rencananya mereka akan menurunkan 12 unit mobil untuk ikut meramaikan kegiatan ini. Keikutsertaan kelompok ini didorong oleh keinginan untuk sama-sama ikut menghijaukan alam.

Tanda Pengenal
Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, panitia juga sudah menyiapkan tanda pengenal peserta. Setiap peserta mesti menunjukkan tanda pengenalnya sebelum memasuki lokasi tempat pelaksanaan Go Green.

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (28 Oktober 2009)

Greenpeace Minta Yudhoyono Kurangi Emisi Karbon

(FotoANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi lingkungan hidup Greenpeace, dalam siaran persnya, Rabu, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menekan laju emisi karbon karena dampaknya terhadap lingkungan semakin parah.

Greenpeace ingin pemerintahan baru dibawah Yudhoyono menentukan target dengan strategi nyata pembangunan rendah karbon.

"Strategi ini mencakup rencana nasional untuk melakukan pembangunan berkelanjutan rendah karbon dan nol deforestasi" ujar Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Von Hernandez.

Hernandez menyebutkan, untuk mewudukan hal itu, sebaiknya ada kerjasama antara negara maju yang harus memberi dana kepada negara berkembang untuk pemeliharaan lingkungan dan mengadaptasi efek perubahan iklim.

Greenpeace juga meminta Yudhoyono menghadiri pertemuan iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, Desember mendatang untuk membuktikan komitmen lingkungannya dengan menghentikan sementara perusakan hutan guna melindungi hutan dan kawasan lahan gambut di Indonesia secara efektif.

"Sebagai Presiden negara yang mempunyai hutan tropis tersisa terluas di kawasan ini, janji SBY adalah harapan bagi jutaan orang di Asia Tenggara yang selama ini telah merasakan dampak negatif perubahan iklim serta dapat melindungi kekayaan alam kita," tambah Hernandez.

Pada pertemuan G20 di Pittsburg, Amerika Serikan bulan lalu, Presiden menjanjikan pengurangan emisi Indonesia hingga 26 persen dan bisa ditingkatkan menjadi 41 persen jika mendapat dukungan internasional.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 21 Oktober 2009 14:36 WIB)

Greenpeace Dirikan "Camp" di Semenanjung Kampar

Pekanbaru (ANTARA News) - Organisasi internasional pencinta lingkungan Greenpeace mendirikan sebuah camp di hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, Riau, sebagai simbol perlawanan terhadap pengrusakan hutan yang mengakibatkan meningkatnya suhu bumi.

Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar kepada ANTARA News, Senin, mengatakan tempat tersebut diberi nama Climate Defender Camp (kampung perlindungan iklim) yang berada di tepi Sungai Kampar di hutan rawa gambut tersebut.

Ia mengatakan para aktivis Greenpeace akan melakukan pengamatan langsung terhadap kerusakan hutan Semenanjung Kampar yang dinilai memiliki keunikan sebagai penyimpan karbon.

"Semenanjung Kampar memiliki keunikan karena merupakan daerah dengan gambut dalam yang merupakan satu wilayah karbon stok paling besar," katanya.

Hutan rawa gambut Semenanjung Kampar memiliki luas sekitar 700 ribu hektare (ha) yang berada di dua wilayah yakni Kabupaten Pelalawan dan Meranti. Berdasarkan data Greenpeace, Semenanjung Kampar berkarakteristik gambut dengan kedalaman berkisar satu meter hingga 11 meter, dan setiap meter gambut mampu menyimpan karbon sekitar 823 ton.

Jumlah karbon tersebut belum termasuk dari vegetasi tumbuhan yang ada di atas tanah karena potensi tegakan kayu di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 77 hingga 200 meter kubik per hektare.

Selain itu, keberadaan Semenanjung Kampar juga penting sebagai habitat alam bagi harimau sumatera yang makin punah dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat di sembilan desa di Kecamatan Teluk Meranti.

Namun, lanjutnya, kelestarian Semenanjung Kampar kini makin terancam dan diperkirakan sekitar 300 ha hutan di kawasan itu telah beralih fungsi menjadi perkebunan akasia dan kepala sawit. Akibatnya, karbon di dalam gambut banyak lepas ke udara dan memperparah emisi gas rumah kaca terhadap pemanasan global.

"Pemilihan lokasi Semenanjung Kampar juga untuk mempengaruhi agar perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper dan Sinarmas menghentikan ekspansi bisnis yang mengkonversi hutan," ujarnya.

Ia mengatakan Greenpeace akan mengirimkan pesan dari Semenanjung Kampar kepada pemimpin negara di seluruh dunia betapa pentingnya mempertahankan hutan yang tersisa. Hal tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi masukan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Copenhagen, Denmark, pada Desember 2009.

Bustar mengatakan keberadaan Greenpeace di Semenanjung Kampar juga untuk mengingatkan pemerintah Indonesia untuk peduli untuk memerangi pengrusakan hutan. Greenpeace akan terus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menepati janji yang diucapkan pada pertemuan G8 di Jepang pada 2008, bahwa Indonesia akan mereduksi emisi dari deforestasi sebesar 50 persen pada 2009 hingga sebesar 95 persen pada 2025.

"Jika SBY benar-benar ingin menepati janjinya, maka semua itu bisa berawal dari mempertahankan Semenanjung Kampar," ujarnya.

Sementara itu, warga setempat memberi dukungan terhadap keberadaan Greenpeace di Semenanjung Kampar. Seorang warga Kelurahan Teluk Meranti, Muhammad Yusuf, mengatakan warga mengaku resah karena kesulitan untuk memanfaatkan hutan sejak ada keberadaa perusahaan yang mengkonversi Semenanjung Kampar.

Akibatnya, warga setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian dan hanya bisa menjadi penonton melihat hutan yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka berubah fungsi, dan warga menjadi sengsara.

"Warga makin sulit memanfaatkan hasil hutan dan juga bertani di Semenanjung Kampar karena izin perusahaan mencapai tepian sungai. Warga menolak keberadaan perusahaan karena tidak ada manfaatnya untuk kami," katanya.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 13:29 WIB)

Harimau Tertangkap Sulit Dilepasliarkan

Harimau Sumatra/ilustrasi. (ANTARA/Irwansyah Putra)@

Banda Aceh (ANTARA News) - Harimau Sumatra (panthera tigris Sumatra) yang kini dirawat di Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh, sulit untuk dilepasliarkan kembali karena dinilai berat untuk bertahan hidup di habitatnya.

"Harimau yang sudah dirawat di BKSDA harus dilatih lagi untuk kembali ke habitatnya karena sudah kehilangan sebagian besar insting bertahan hidup di alam bebas," kata Kepala BKSDA Provinsi Aceh Abubakar di Banda Aceh, Senin.

BKSDA Provinsi Aceh saat ini merawat tiga harimau Sumatra yang seluruhnya berjenis kelamin betina dari berbagai daerah di provinsi paling ujung barat Pulau Sumatra ini.

Seekor harimau dari Kabupaten Aceh Selatan berusia sekitar tiga tahun dirawat di BKSDA sejak enam bulan lalu. Sebelum dibawa ke BKSDA, si `raja hutan` itu selama dua tahun dipelihara warga.

Karena sudah terbiasa dengan manusia dan sudah terlalu jinak sehingga tidak mungkin dikembalikan ke alam liar, kata Abubakar seraya menambahkan, harimau tersebut bisa kembali ke habitatnya jika dilatih.

"Masalah yang kita hadapi sekarang, di Aceh tidak ada tempat pelatihan harimau. Harus dibawa ke Jambi tapi masalahnya sulit mendapat izin dari pemerintah untuk membawanya ke luar Aceh," katanya.

Sedangkan seekor harimau lainnya asal Subulussalam berusia 1,5 tahun yang diamputasi kakinya akibat terperangkap jerat babi juga tidak mungkin kembali ke hutan.

Harimau yang sudah kehilangan anggota tubuhnya akan sulit bertahan hidup di alam liar karena tidak akan selincah harimau normal untuk berburu makanannya. Harimau tersebut terpaksa terus dirawat di BKSDA.

Sedang yang seekor lainnya, baru tiga hari dirawat di BKSDA. Harimau dari Aceh Selatan itu meresahkan warga karena memangsa ternak namun kondisinya saat ini sangat lemah akibat terjerat perangkap babi sehingga kakinya terluka.

Abubakar juga mengatakan, pihaknya saat ini menanggung sebagian besar biaya makan harimau yang menghabiskan dana sebesar Rp500.000/minggu untuk setiap harimau. Selain itu, kerangkeng tempat harimau dirawat tidak memadai sebab terlalu sempit. Kerangkeng tersebut sebenarnya kandang orangutan.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 08:35 WIB)

Harimau Sumatra Mati Saat Operasi

Banda Aceh (ANTARA News) - Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae) yang dirawat di Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh mati saat operasi karena kondisi kritis.

Harimau betina yang terluka akibat perangkap babi itu mati saat tim dokter dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala melakukan operasi membersihkan luka di kaki belakang harimau itu di Banda Aceh, Senin.

Operasi kecil yang berlangsung sekitar dua jam itu dilakukan tim dokter di atas mobil operasional BKSDA karena alasan kondisi Harimau yang lemah tidak memungkinkan untuk dipindahkan.

Harimau asal Kabupaten Aceh Selatan itu tertangkap masyarakat di kawasan Desa Jambo Apha Rabu (21/10). Saat ditangkap kondisinya memang sudah lemah.

Selama sepekan harimau berkeliaran di permukiman warga untuk memangsa ternak. Harimau itu mengalami luka jerat perangkap babi di kaki kanan depan dan luka yang belum diketahui penyebabnya di kaki kanan belakang.

Harimau tersebut kemudian ditangani BKSDA Provinsi Aceh di Banda Aceh pada Sabtu (24/10) untuk mendapatkan perawatan intensif.

Sebelumnya BKSDA dan tim dokter hewan maupun pemda sepakat untuk memulihkan kondisi harimau sebelum mengamputasi kaki kanan depan yang mengalami luka serius.

Dikhawatirkan dengan kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuk dibius untuk operasi sehingga menunggu kondisi pulih dulu, namun sesaat setelah pembersihan luka di kaki belakang, harimau itu mati.

"Kondisinya sangat lemah sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan amputasi. Tapi untuk menyelamatkan kaki depannya memang tidak mungkin," kata Munawar Kholis, dokter hewan dari Wildlife Conservation Society (WCS).

Menurut Munawar, selama di rawat, harimau yang memiliki panjang tubuh mencapai 130 cm dan tinggi 90 cm itu mendapatkan 14 botol infus karena terlalu lemah untuk makan.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 14:41 WIB)

Gajah Riau Semarakkan Hari Aksi Iklim Global

Pekanbaru (ANTARA News) - Gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang menjadi tim Flying Squad WWF-Indonesia di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, mengelar aksi penyelamatan hutan Sumatra untuk menyemarakkan Hari Aksi Iklim Global.

Dari siaran pers WWF Indonesia yang diterima ANTARA di Pekanbaru, Ahad, aksi hewan bertubuh tambun itu dilakukan karena Riau merupakan salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi (kerusakan hutan) tertinggi di dunia.

Tingginya tingkat kerusakan hutan mengancam keberadaan satwa langka yang memiliki habitat alami di Riau seperti gajah dan harimau sumatera.

Aksi ini dilaksanakan sebagai partisipasi dalam aksi global mengenai perubahan iklim. Gajah dan mahot tim Flying Squad tersebut bergabung dengan lebih dari 4.300 komunitas lain di seluruh dunia di 170 negara.

Mereka berkeinginan mendorong para pemimpin dunia yang akan bertemu di Copenhagen, Desember mendatang untuk mengambil langkah cepat dan nyata menanggulangi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon.

Hutan di Sumatra sangat penting bagi masa depan rakyat Indonesia, bagi sistem penyangga kehidupan mereka, serta gajah dan spesies liar lainnya, katanya.

Penyelamatan hutan akan berperan penting dalam memperlambat perubahan iklim, ungkap Direktur Program Perubahan Iklim dan Energi WWF-Indonesia Fitrian Ardiansyah.

Menurut dia, hutan sangat efektif dalam menyimpan karbon, lebih lagi hutan dan rawa gambut dalam di Sumatra yang memiliki cadangan karbon dalam jumlah besar.

Ia mengatakan, Sumatra merupakan pulau terbesar keenam di dunia, adalah satu-satunya lokasi di mana harimau, gajah, orang utan dan badak hidup dalam habitat alami yang sama.

Aksi tim WWF-Indonesia tersebut dilaksanakan di hutan dataran rendah yang telah dibabat untuk perkebunan kelapa sawit ilegal serta hutan tanaman industri kertas di Riau.

Angka emisi karbon tahunan yang disebabkan oleh degradasi dan hilangnya tutupan hutan, beserta dekomposisi gambut dan kebakaran hutan dari provinsi Riau setara dengan 122 persen rata-rata emisi karbon tahunan negara Belanda.

"Emisi karbon adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hutan gambut Riau menyimpan cadangan karbon yang sangat besar sehingga menyelamatkan hutan tersebut akan secara signifikan mengurangi emisi karbon global," ujar Fitrian.

Menurut dia, Tim Flying Squad berpatroli di sekitar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo, bertugas mengusir gajah liar yang berkeliaran di luar taman nasional dan merusak perkebunan warga.

Konflik antara manusia dan gajah merupakan permasalahan serius di Sumatra, disebabkan cepatnya pembabatan hutan sehingga gajah-gajah yang telah kehilangan habitatnya terpaksa merambah pemukiman warga.

Ia mengatakan, gajah yang menjadi anggota Tim Flying Squad ada empat gajah dewasa yang dulunya merupakan gajah liar yang ditangkap oleh pemerintah dengan status sebagai "gajah konflik".

"WWF dan petugas Taman Nasional Tesso Nilo saat ini memberdayakan gajah-gajah tersebut bersama dengan delapan pawangnya untuk mencegah konflik dengan cara mengusir gajah-gajah liar kembali ke dalam taman nasional," katanya.

Wilayah Tesso Nilo dan hutan lainnya di seluruh pulau Sumatra merupakan wilayah yang menjadi prioritas global WWF. Organisasi ini berupaya melindungi keberadaan gajah, harimau, orangutan dan badak melalui perlindungan hutan sebagai habitat alaminya.

WWF juga berupaya bersama dengan pemerintah Indonesia, perusahaan kertas dan kelapa sawit yang merupakan kontributor utama hilangnya hutan di Sumatra bagian tengah dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan hutan dengan nilai konservasi tinggi serta mengimplementasikan perencanaan tata ruang pulau berbasiskan ekosistem.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 03:40 WIB)

Dua Ekor Harimau Sumatra Lahir di Medan

Medan (ANTARA News) - Kebun Binatang Medan, Minggu dini hari dikejutkan dengan lahirnya dua ekor anak Harimau Sumatra berkelamin jantan dan betina, di kebun binatang itu.

Drh Sucitrawan, salah seorang dokter yang merawat Harimau Sumatra, tersebut, di Medan, Minggu, mengatakan, kelahiran dua anak Harimau Sumatra itu merupakan kelahiran pertama hewan pemangsa itu selama kebun binatang Medan dipindahkan ke Jalan Bunga Rampe IV Simalingkar B Medan.

"Sampai saat ini kondisi kedua ekor anak harimau Sumatra tersebut dalam keadaan normal dengan berat badan masing-maisng 1,1 kg. Kami juga terus mengawasi perkembangan kondisi keduanya," katanya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan beberapa langkah perawatan, baik terhadap induk maupun kedua anak harimau yang merupakan hewan dilindungi tersebut.

Sedangkan untuk asupan makanan, pihak manajemen Kebun Binatang Medan akan menambah porsi makanan dan vitamin kepada induk harimau agar sang induk dapat menyusui anaknya dengan lancar.

"Kelahiran kedua anak Harimau itu normal, saat ini kami belum memberi nama kepada kedua anak harimau itu, namun induk anak harimau yang berjenis kelamin laki-laki diberi nama Si Bagus dan betina Si Manis,"katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya berencana akan meminta kepada Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan pj Walikota Medan, Rahudman Harahap untuk memberi nama kedua anak Harimau yang dipelihara di kebun binatang itu.

Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Medan, Nuzirwan B Lubis, mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan lahirnya dua ekor anak Harimau Sumatra tersebut.

Perkembangan kesehatan anak Harimau Sumatra yang belum diberi nama itu, akan dipantau oleh dua orang dokter hewan.

"Hingga tiga bulan ke depan, kami akan terus melakukan perawatan intensif kepada induk anak Harimau Sumatra yang didatangkan dari Kota Tanjung Balai, Sumut itu,"katanya.

Sumber: ANTARA News (Minggu, 25 Oktober 2009 19:27 WIB)

Lima Negara Diusulkan Masuk Annex-1 Protokol Kyoto

Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat mengusulkan lima negara agar masuk menjadi negara Annex-1 sesuai Protokol Kyoto yang wajib menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Ketua Tim Negosiasi Delegasi RI (Delri) untuk negosiasi perubahan iklim di forum internasional, Tri Tharyat dalam acara pelatihan wartawan menjelang forum KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, di Bogor, Jumat, mengatakan lima negara tersebut yaitu Singapura, Bahrain, Qatar, Arab Saudi dan Korea Selatan.

Tharyat mengatakan Amerika beralasan lima negara tersebut emisi GRK dan tingkat perekonomian yang tinggi sudah selayaknya masuk ke negara Annex-1.

"Lima negara tersebut tidak dapat berpaling lagi," katanya.

Sedangkan dari negara berkembang yang berdasarkan emisi GRK juga juga termasuk tinggi dan wajib menurunkan emisi karbonnya, Amerika mengusulkan India, Cina, Afrika Selatan, Brazil dan Indonesia.

Tharyat mengatakan hal tersebut merupakan kemungkinan agenda yang akan dibawa oleh Amerika pada KTT Perubahan Iklim (COP/Conference of Parties) badan dunia untuk perubahan iklim (UNFCCC) yang akan berlangsung di Kopenhagen, Denmark pada Desember 2009.

Saat ini ada dua emiter atau penghasil emisi GRK terbesar di dunia yaitu Amerika dan China yang masuk dalam negara Annex-1, sedangkan Indonesia berada ada urutan ke-27 emiter terbesar.

Ketua Tim negosiasi Delri itu mengatakan dari hasil perundingan perubahan iklim di Bangkok kemarin tercatat ada beberapa negara yang telah mengungkapkan target angka penurunan emisi karbon.

Negara tersebut misalnya Norwegia yang menargetkan 30 persen dari level emisi 1990 pada 2020 dan menargetkan menurunkan 40 persen apabila negara lain menyatakan kesediaan ikut serta.

Sedangkan Jepang menargetkan mengurangi 25 persen dari level emisi 1990 pada 2020, sedangkan Rusia menargetkan menurunkan 10 sampai 15 persen dari level emisi 1990 pada 2020.

Sementara negara-negara Uni Eropa mematok menurunkan 20 psern dari level emisi 1990 pada 2020 dan menurunkan emisi karbon 30 persen apabila negara lain ikut serta.

Tharyat mengatakan negara-negara G8 menyepakati kenaikan suhu rata-rata tidak lebih dari 2 derajat celcius dan penurunan 50 persen reduksi GRK sampai tahun 2050 tanpa baseline year, dengan target antara 20 -30 persen tahun 2020.

Sedangkan agenda yang dibawa Delri dalam KTT Perubahan Iklim ke-15 di Kopenhagen antara lain melaksanakan mandat Bali Action Plan, adanya kesepakatan tentang isu REDD dan Kelautan.

Sumber: ANTARA News (Jumat, 23 Oktober 2009 22:24 WIB)

Klaim Malaysia Membuat Warga Lestarikan Raflesia

Bengkulu (ANTARA News) - Klaim Malaysia terhadap bunga Raflesia arnoldi membangkitkan semangat Kelompok Peduli Puspa Langka Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu,untuk melestarikan habitat flora langka itu.

"Terus terang kami sakit hati mengetahui dari media bahwa Malaysia juga mengklaim bunga Raflesia," kata Ketua Kelompok Peduli Puspa Langka Holidin, Minggu.

Padahal, kata dia, semangat masyarakat sudah berkurang untuk menjaga setiap bunga yang mekar di kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Taba Penanjung.

Namun. dengan adanya klaim tersebut, anggota kelompok kembali bersemangat membersihkan kawasan dua bunga Raflesia yang mekar di perbatasan Kota Bengkulu-Kepahiang sejak dua hari terakhir.

"Ada dua yang mekar, posisinya 200 meter dari jalan raya. Sebenarnya kami tidak semangat membuka jalan karena medannya curam, tetapi mengingat klaim Malaysia atas Raflesia, semangat anggota kelompok jadi tinggi," katanya.

Holidin mengatakan satu bunga sedang mekar sempurna dan diperkirakan masih mekar hingga empat hari ke depan.

Bunga yang mekar tersebut berada di kemiringan 65 derajat dengan diameter 80 cm, dan dapat dinikmati pengunjung hingga 12 hari ke depan sebelum membusuk.

Sementara itu, satu bunga lainnya masih mulai membuka kuncup dan diperkirakan mekar sempurna enam hari lagi.

Selain dua bunga tersebut, kelompok ini juga menemukan dua calon bunga sebesar bola kaki, dan lima yang sebesar bola kasti.

Diperkirakan hingga satu bulan ke depan calon bunga itu akan berbunga secara bergantian.

"Jadi, pengunjung punya banyak kesempatan untuk melihat bunga ini di habitatnya langsung," katanya.

Selain tujuh calon bunga tersebut, Holidin yang saat ini sedang membersihkan lokasi bunga dan merintis jalan setapak bagi pengunjung mengatakan enam inang bunga Raflesia juga menunjukkan tanda-tanda calon bunga yang biasa disebut tombol.

Jumlah tombol, kata dia belum bisa dipastikan karena pihaknya belum menghitung.

"Kelihatannya banyak calon bunga yang akan muncul karena ada enam inang yang kami temukan dengan banyak tombol, atau benjolan calon bunga," katanya.

Holidin dan timnya telah membuat tanda bagi pengunjung dengan memasang papan di pinggir jalan raya, dan kelompok tersebut juga telah membuka jalan setapak untuk pengunjung yang berniat menikmati flora langka itu.

Sumber: ANTARA News (Minggu, 25 Oktober 2009 22:08 WIB)

Hutan Batanghari Digerus Pembalakan Liar

Jambi (ANTARA News) - Areal hutan Kabupaten Batanghari, Jambi, yang luasnya 42 persen dari luas kabupaten itu, terus berkurang akibat pembalakan liar sehingga pemerintah setempat mengambil langkah-langkah tegas dalam perkara itu.

"Saya tidak akan segan-segan menindak pembalak liar, karena kerusakan hutan telah menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap masyarakat," kata Bupati Batanghari Syahirsah di Jambi, Sabtu.

Berkoordinasi dengan polisi, pemda akan menindak tegas pelaku pembalakan liar dengan tidak mengecualikan siapapun, setelah kondisi hutan di situ semakin parah dan menimbulkan masalah lingkungan, ekologis, sosial dan ekonomi.

Perusakan hutan alam melalui penebangan ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, namun juga mengganggu pembangunan karena menjadi pemicu bencana sosial dan ekonomi dengan hilangnya potensi penerimaan negara.

"Pemanasan global yang dialami oleh dunia dewasa ini juga merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan," tambahnya.

Kawasan hutan di Batanghari mencapai 215.916,87 Ha, terdiri dari hutan produksi tetap 118 ribu ha, hutan produksi terbatas seluas 41 ribu Ha, Cagar Alam Dulian Luncuk 41,37 Ha, Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBT) 39.450 Ha, taman wisata alam Bukit Sari 315 Ha dan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Syaifudin Senami 15.830 Ha.

Sumber: ANTARA News (Minggu, 25 Oktober 2009 02:33 WIB)

Prioritas Meneg LH Seharusnya Tindak Perusak Lingkungan

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Direktur Eksekutif LSM Karimun Hijau, Rahmad Kurniawan, berpendapat, seharusnya program prioritas 100 hari Menteri Negara Lingkungan Hidup adalah menindak para perusak lingkungan, daripada sekadar mengendalikan kebakaran hutan.

"Harusnya yang jadi prioritas adalah menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan, karena merekalah yang turut memberi andil terjadinya pemanasan secara global," ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Karimun, Kepulauan Riau, Minggu.

Ia menyatakan program prioritas 100 hari Meneg LH yang baru, terlalu sepele karena justru urusan pembakaran hutan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Menurut Rahmad, saat ini kondisi lingkungan di Indonesia sudah masuk dalam kategori genting, akibat berbagai kegiatan ilegal maupun legal penebangan hutan dan penambangan sumber daya alam.

Akibat lemahnya hukum lingkungan hidup para pelaku perusakan lingkungan, sebagian besar selalu lolos dari jeratan hukum.

"Mestinya persoalan ini lah yang menjadi salah satu program skala prioritas Menteri LH, mempertajam hukum tentang LH sehingga para pelaku tidak lolos seperti yang sudah-sudah," katanya.

Dia menutur perbaikan hukum LH perlu segera dilakukan, mengingat perusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada pemanasan global akan tetapi juga merugikan negara.

Perusakan lingkungan oleh pengusaha tambang biasa terjadi melalui penambangan di luar konsesi, tidak melakukan kegiatan reklamasi pascatambang, dan melaksanakan kegiatan tidak sesuai sertifikat analisis mengenai dampak lingkungan.

Tindakan eksploitasi tersebut, dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan penjarahan aset negara dan memberikan dampak buruk pada ekonomi masyarakat sekitar.

"Sebab itulah masalah perusakan lingkungan, seharusnya menjadi program prioritas Menteri LH dalam Kabunet Indonesia Bersatu II, jika tidak menginginkan kinerja jajarannya seperti yang sudah-sudah," katanya.

Dia mengakui pengawasan LH, memang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya dengan membentuk jajaran LH hingga ke tingkat kabupaten/kota, namun pengawasan yang dilakukan belum optimal.

Ia mencotohkan di Karimun meski tim pengawas tambang ada dan kegiatan pengawasan telah mendapat alokasi anggaran ratusan juta per tahun, namun pengawasan yang telah dilakukannya sulit untuk dipertanggungjawabkan.

"Sebagai bukti, sejumlah kegiatan tambang yang dilakukan oleh pengusaha pasir darat di Karimun pascapenambangan tidak pernah melakukan kegiatan reklamasi. Mereka tidak pernah dijerat dengan hukum," katanya..

Kondisi itu tidak hanya dilakukan oleh pengusaha galian C di Karimun, tapi juga oleh pengusaha galian B dan A strategis.

"Semoga hal yang saya paparkan ini, mendapat perhatian dari Menteri LH yang baru," harapnya.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 02:57 WIB)

ASEAN Bersatu Hadapi Perubahan Iklim

Para kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatukan suara dalam isu perubahan iklim, demikian Dirjen ASEAN Departemen Luar Negeri Djauhari Oratmangun di sela KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand, Sabtu malam.

Dia melanjutkan, kesatuan sikap ASEAN ini dituangkan dalam "Pernyataan Bersama" yang diantaranya juga mengimbau negara-negara Annex 1 untuk segera menurunkan emisi gas rumah kacanya secara drastis.

ASEAN juga menyeru negara-negara di kawasan untuk menjaga pantai dan lautnya dari kerusakan akibat efek negatif dari perubahan iklim, serta berkomitmen untuk lebih mempererat kerja sama antarnegara anggota dan negara mitra.

Menurut Djauhari, menindaklanjuti pernyataan bersama ini, Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara anggota ASEAN akan membahas masalah lingkungan lebih komprehensif lagi. "Mereka akan bertemu pada Desember tahun ini di Singapura," katanya.

Djauhari menuturkan, baik negara-negara maju maupun negara berkembang harus berupaya menurunkan emisi karbon.

Soal lingkungan ini juga dibahas dalam pertemuan ASEAN dengan Republik Korea dimana pemerintah Korea Selatan berjanji menyatakan mengalokasikan dana 100 juta dolar AS untuk mendukung ASEAN menghadapi perubahan iklim. Dana itu akan digunakan untuk pengelolaan air bersih.

Sementara itu, Manajer Kampanye Greenpeace Asia Tenggara Tara Buakamsr imeminta pimpinan ASEAN untuk lebih memperhatikan masalah perubahan iklim.

ASEAN telah merasakan akibat dari perubahan iklim sehingga harus berkomitmen menghentikan penggundulan hutan, melaksanakan pembangunan rendah karbon, dan menyepakati kesepakatan Konferensi Kopenhagen akhir 2009 ini, kata Tara.

Sumber: ANTARA News (Minggu, 25 Oktober 2009 00:55 WIB)

Penyebab Kebakaran Hutan Ijen Diselidiki

Surabaya (ANTARA News) - Penyebab peristiwa kebakaran hutan seluas 30 hektare di sekitar Kawah Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, hingga kini masih diselidiki.

"Sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Tapi, kesimpulan sementara kami ada tiga hal penting terkait peristiwa kebakaran itu," kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jatim, Noviarto Bambang, di Surabaya, Kamis.

Ketiga hal yang diduga menjadi penyebab kebakaran itu adalah proses eksploitasi belerang di kawah pada malam hari dengan menggunakan penerangan obor, wisatawan membuang puntung rokok, dan adanya unsur kesengajaan.

"Namun ada juga dugaan lain, yakni para petani membakar lahan di sekitar hutan sebelum ditanami kol pada musim hujan," katanya.

Menurut dia, petani tidak mau pusing-pusing mengeluarkan uang sehingga mereka membakarnya sendiri dan apinya menjalar ke lahan BKSDA.

Kebakaran yang terjadi dua pekan lalu menyisakan bara api yang tiba-tiba berubah besar karena tertiup angin.

Hingga saat ini BKSDA belum mengetahui secara pasti total kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut.

"Kami masih terus berupaya melakukan proses identifikasi penyebab kebakaran. Selain itu, upaya pemadaman kini juga masih terus dilakukan," katanya.

Upaya pemadaman yang dilakukan petugas sejauh ini masih menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Perum Perhutani.

Noviarto menambahkan, peristiwa kebakaran di Kawah Ijen sering terjadi setiap tahun, terutama menjelang musim hujan.

Selama 2009, tercatat sebanyak dua kali terjadi kebakaran hutan di kawasan Kawah Ijen.

Sumber: ANTARA News (Kamis, 22 Oktober 2009 22:10 WIB)

Petani Rumput Laut Dirugikan Perusahaan Minyak Montara

Petani rumput laut/ilustrasi. (ANTARA/Nyoman Budhiana)@

Para petani rumput laut di perairan Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengaku dirugikan perusahaan minyak Montara yang telah menyebabkan pencemaran minyak mentah (crude oil) yang datang dari laut Timor.

"Kerugian itu nampak terlihat dari hasil panenan yang tercemar minyak mentah, sehingga penawaran pun drastis menurun, bahkan di wilayah tertentu justru tidak ada lagi penawaran," kata salah satu petani rumput laut, Hermanus Fiah di Kupang, Minggu.

Menurut warga desa Dayama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao-NTT, melihat fenomena tersebut, dirinya lebih memilih menggantung tujuh tali yang selama ini digunakan berbudidaya rumput laut karena aktivitasnya pasti tidak mendatangkan keuntungan.

"Mungkin akhir tahun 2009 merupakan tahun bencana bagi petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, karena gara-gara pengusaha minyak dari perusahaan Montara yang tidak hati-hati dalam melaksanakan usahanya," katanya.

Petani rumput laut lain, Ny Elisabeth Eik Fuah (40), mengeluhkan kerugian serupa. Ia mengaku, harga rumput laut yang dijual kini menurun drastis.

"Dulu standar harga terendah Rp20 ribu per kilogram, sekarang harga sudah turun Rp5000 per kilogram. Tahun ini kita tidak timbang lagi, tetapi langsung jual karena harga sangat rendah," katanya.

Ny Elisabeth yang mengaku memiliki dua wilayah budidaya, yakni di pantai Ba`a Rote Ndao dan pantai Tablolong Kabupaten Kupang tersebut, tidak biasanya mendapat penghasilan seperti tersebut di atas.

"Biasa setiap dua bulan, saya panen dan hasilnya sekitar satu ton, tetapi mulai Agustus hingga September hasil seperti itu tidak didapati lagi," katanya.

Ia mengaku sebagian kecil kerugian juga diakibatkan oleh penyakit namun kerugian besar dialami akibat kebocoran sumur minyak Australia di celah Timor beberapa waktu lalu.

Para petani meminta perhatian pemerintah dan lembaa kompeten lain untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tumpahan minyak mentah itu, sehingga tidak berdampak lebih luas lagi, karena mengancam kehidupan ekonomi petani yang menggantungkan hidup pada biota laut itu.

"Kami akan menuntut mengembalikan kerugian, jika kelak sudah ada jalan keluar dan ada pihak yang mengaku bertangungjawab terhadap tumpahan minyak mentah tersebut," katanya.

Sebelumnya petani rumput laut asal Kupang, Idris Mera juga mengaku areal budidaya rumput laut hingga selat Pukuafu mencapai ribuan hektare, sehingga membuat para petani rumput laut di wilayah Pantai Baru mulai resah dengan kondisi perairan budidaya yang sudah mulai tercemar minyak mentah itu.

Muntahan minyak mentah itu diduga kuat berasal dari ladang gas Montara di Laut Timor yang meledak pada 21 Agustus lalu.

Sampai saat ini, upaya untuk menghentikan kebocoran minyak dari ladang gas tersebut oleh PTTEP Australasia, sebuah perusahaan minyak asal Thailand yang mengolah ladang gas itu, belum juga berhasil meski sudah menggunakan peralatan teknologi canggih.

Minyak mentah serta partikel lainnya yang dimuntahkan dari ladang gas Montara itu dilaporkan rata-rata mencapai 500.000 liter setiap hari atau sekitar 1.200 barel.

Sumber: ANTARA News (Senin, 26 Oktober 2009 00:20 WIB)

Pakar: Negara Maju Harus Patuhi Konvensi Iklim

Pakar hukum internasional dari Universitas Andalas Dr Ferdi mengimbau negara berkembang mendesak negara maju untuk mematuhi konvensi perubahan iklim dan pengurangan gas karbon ke udara serta Protokol Kyoto untuk menanggulangi perubahan iklim.

"Perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab negara berkembang, akan tetapi juga tanggung jawab negara maju. Tanggung jawab mereka bisa dalam bentuk memberikan kompensasi pada negara berkembang," kata Ferdi di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan itu terkait akan pertemuan internasional "Climate Change" di Kopenhagen.

Menurut Ferdi, jumlah negara berkembang yang cukup besar justru memiliki potensi yang besar pula untuk secara bersama mendesak negara maju ikut menyelamatkan iklim.

"Desakan perlu terus dilakukan dan jika negara maju mengabaikkannya, negara berkembang tidak akan memberikan bahwa jaminan masyarakatnya tidak lagi menebang hutan," katanya.

Karena itu, katanya lagi, pemberian kompensasi pada negara berkembang cukup penting, sehingga masyarakat di negara itu bisa mengalihkan mata pencaharian ke bidang lain, selain menebang hutan.

Selama ini, katanya, negara maju selalu menyalahkan negara berkembang yang telah menebang hutan sehingga mengganggu paru-paru dunia dan mengakibatkan perubahan iklim.

Padahal, kata Ferdi, perubahan iklim terjadi akibat efek rumah kaca yang berasal dari polusi udara akbiat aktivitas industri raksasa di negara-negara maju.

"Ketika negara maju tidak mau mematuhi konvensi `perubahan iklim dan pengurangan gas karbon ke udara` serta `Protokol Kyoto` yang menghasilkan kesepakatan internasional yang wajib dipatuhi itu, mereka bisa diingatkan akan sanksi yang berlaku," katanya.

Sanksi hukum internasional, memang bukan secara pidana akan tetapi bahwa hal itu ada komitmen bersama secara moral .

Kontrasnya, bagi negara berkembang yang melanggar hukum internasional sering terkena embargo ekonomi dan politis dari negara maju, namun negara berkembang juga bisa melakukannya dengan cara memboikot produk negara maju.

Karena itu, Ferdi berkeyakinan kuat Indonesia bisa menjadi pendorong negara berkembang lain untuk menyampaikan desakan itu dan suaranya pasti didengar oleh negara maju karena Indonesia merupakan anggota negara G 20.

"Tawarkan kembali `win-win solution` agar negara maju bersedia memberikan kompensasi kepada negara berkembang, dan negara berkembang menjaga paru-paru dunia," katanya.

Sumber: ANTARA News (Minggu, 25 Oktober 2009 16:05 WIB)

Kebakaran di Kawasan Ijen Diprediksi Meluas

(ANTARA/Seno S.)

Kebakaran hutan konservasi di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen diprediksi semakin meluas karena cuaca kemarau masih berlangsung hingga akhir Oktober.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah V Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Jatim di Jember, Budi Utomo, Selasa, mengatakan, kawasan hutan konservasi Ijen merupakan savana (padang rumput ilalang) yang mudah terbakar bila tersulut api di musim kemarau.

"Sejak musim kemarau berlangsung, sudah dua kali kebakaran terjadi di kawasan hutan konservasi milik BKSDA Wilayah III Jatim di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi itu," katanya.

Ia menjelaskan, luas lahan hutan konservasi yang terbakar selama beberapa pekan terakhir sebanyak 30 hektare (ha) dari 2.560 ha hutan konservasi karena keterbatasan jumlah petugas dan sejumlah titik api meluas ke beberapa blok Gunung Ringgit, Penataran, dan Banyupahit.

"Dugaan sementara titik api berasal dari hutan lindung milik Perhutani, namun penyebab titik api muncul di kawasan hutan lindung itu belum bisa dipastikan," katanya.

Sejauh ini, kata dia, hutan lindung milik Perhutani Bondowoso berbatasan dengan hutan konservasi BKSDA, bahkan kebakaran sempat meluas hingga kawasan hutan lindung Perhutani di Banyuwangi Barat.

"Ada kemungkinan titik-titik api masih ada di kawasan hutan konservasi, apabila cuaca cukup panas dan ada pemicu api yang mudah terbakar maka kebakaran hutan diprediksi akan terjadi lagi dan meluas," katanya.

Untuk itu, kata dia, petugas BKSDA yang bertugas di TWA Kawah Ijen dibantu dengan petugas dari Perhutani Bondowoso dan Polsek Sempol Kabupaten Bondowoso berusaha memadamkan sejumlah titik api di kawasan hutan setempat.

"Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan konservasi di kawasan TWA Ijen, meski petugas BKSDA sudah mengantisipasi dengan menyiagakan satu unit mobil pemadam kebakaran," katanya.

Ia mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga ekosistem hutan konservasi dan masyarakat diminita tidak membuka lahan di kawasan Perhutani dengan cara membakar karena loncatan api dari hutan lindung Perhutani dikhawatirkan menjadi pemicu kebakaran hutan konservasi Ijen.

"Saya juga mengimbau kepada pengunjung untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan konservasi supaya tidak terjadi kebakaran hutan," katanya.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 20 Oktober 2009 19:23 WIB)

WWF Serukan Langkah Cepat dan Tepat Mengenai Perubahan Iklim

WWF (ANTARA/ist)@

Dana Suaka Alam Dunia (WWF), organisasi non-pemerintah pelestarian lingkungan hidup internasional, Ahad, memperingatkan hanya tersisa lima tahun untuk mengurangi dampak bahan bakar fosil dan menyerukan tindakan cepat dan tepat guna menangani perubahan iklim.

Kim Carstensen, pemimpin Gagasan Iklim Global WWF, mengatakan temuan itu memperlihatkan bahwa "jendela kesempatan baik untuk bertindak mengenai perubahan iklim menutup dengan cepat".

Dalam satu laporan yang diberi nama "Climate Solutions 2", yang disiarkan pada Ahad di Gland, Swiss, organisasi tersebut menyerukan tindakan serempak mengenai buangan gas rumah kaca, penerapan standar efisiensi energi, insentif guna mensahkan energi yang terbarukan seperti feed-in tariff dan penghapusan subsidi untuk bahan bakar fosil.

Jika energi yang terbarukan, pengumpulan dan penyimpanan karbon, efisiensi energi, pertanian rendah karbon yang berkesinambungan dan kehutanan yang berkesinambungan dikembangkan saat ini, "kita dapat menang dalam perang melawan perubahan iklim ...", kata Dr. Stephan Singer, pemimpin Gagasan Energi Global WWF.

Menurut laporan itu, proyeksi biaya bagi penanaman modal di bidang energi yang terbarukan dapat mencapai 7 triliun dolar AS, meskipun itu akan memberi hasil enam kali lipat paling lambat pada 2050.

Carstensen, yang menyeru peserta Konferensi Perubahan Iklim PBB di Copenhagen pada Desember, mengatakan, "Yang paling penting dan mendesak, (ialah) dasar bagi perubahan ini harus diletakkan di Copenhagen pada Desember dengan ikatan yang adil dan kesepakatan baru global yang efektif mengenai perubahan iklim."

"Climate Solution 2" disiapkan buat WWF oleh "Climate Risk", yang mengambil contoh dari proyeksi iklim bagi penyedia prasarana dan perusahaan asuransi global.

WWF, yang didirikan pada 1961, adalah organisasi terbesar pelestarian alam independen di dunia dan aktif di lebih dari 90 negara. Organisasi tersebut bermarkas di Gland, Swiss.

Sumber: ANTARA News (Senin, 19 Oktober 2009 10:52 WIB)

Kebakaran Lereng Wilis Diduga Ulah Pembalak Liar

Kebakaran hutan yang melanda lereng Gunung Wilis, Jawa Timur, beberapa hari terakhir ini diduga akibat ulah pembalak liar yang ingin mengambil arang kayu.

Humas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu dan sekitarnya (Ds) Mujiono, Selasa, di Madiun, mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan oleh petugas polisi hutan (Polhut) dan mantri hutan, di sekitar lokasi kejadian kebakaran ditemukan puntung rokok.

Seseorang diduga dengan sengaja membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan.

"Api menjalar dengan cepat hingga hutan lindung yang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut tersebut terbakar. Jadi, dugaan kami, kebakaran ini memang disengaja dan dilakukan oleh pembalak liar yang ingin mengambil arang dari kayu-kayu yang terbakar," ujarnya.

Ia mengungkapkan, jumlah areal lereng Wilis yang terbakar mencapai 50 hektare. Rinciannya, sekitar 30 hektare hutan lindung, 15 hektare hutan produksi, dan sekitar 5 hektare masuk dalam perkebunan kopi milik PT Perkebunan Kopi Kandangan. Sedangkan, kerugian lahan yang terbakar diperkirakan mencapai jutaan rupiah.

Secara umum, kerugian material tidak banyak. Namun, kerugian kerusakan alam dan terganggunya keseimbangan ekosistem cukup besar.

"Karena banyaknya hutan lindung yang terbakar, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada berkurangnya persediaan air serta rawan terjadi bencana banjir, longsor, dan puting beliung," ujarnya.

Mujiono menambahkan, kebakaran sebelumnya, yang terjadi di RPH Gligi sudah reda bahkan cenderung dapat dipadamkan. Hanya saja, titik api masih terlihat kecil di dekat perbatasan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo.

Karenanya, sekitar 10 petugas polhut, 15 mantri, dan warga pinggiran hutan masih berada di lokasi untuk menghentikan titik api dan mencegah munculnya api kembali.

Sementara itu, Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Madiun, Didik Sutanto, menyatakan sangat prihatin dengan seringnya terjadi kebakaran hutan. Ia menilai kebakaran hutan yang terjadi semakin menambah luas lahan kritis.

Sementara data dari dishutbun merinci, luas lahan yang termasuk lahan kritis di wilayah Kabupaten Madiun mencapai 1.806 hektare, kategori lahan setengah kritis seluas 5.748 hektare, dan lahan potensial kritis seluas 9.195 hektare.

Karenanya, perlu upaya pemulihan hutan secara menyeluruh. Selain melakukan reboisasi hutan, juga perlu upaya menyadarkan masyarakat agar ikut melindungi dan melestarikan hutan.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak warga tepian hutan untuk bergabung dalam masyarakat pengelola sumber daya hutan (MPSDH).

Sumber: ANTARA News (Selasa, 20 Oktober 2009 20:27 WIB)

Target Penurunan Emisi Indonesia Perlu Langkah Nyata

Pemeriksaan emisi kendaraan (ANTARA/Andika Bayu)

Kolisi Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari 23 LSM mengatakan, target penurunan emisi karbon Indonesia sebesar 26 persen pada 2020 harus diikuti dengan langkah nyata kebijakan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia dalam jumpa pers yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Furqan, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Siti Maemunah, Direktur Eksekutif ICEL Rino Subagyo dan Pengkampanye Hutan Greenpeace untuk Asia Tenggara Joko Arif di Kantor Walhi, Jakarta, Senin.

Mereka merinci ada 11 langkah yang terkait dengan kegiatan pembukaan hutan, alih fungsi lahan, dan deforestasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah baru sebagai tindak nyata target penurunan emisi karbon Indonesia.

"Pertama, memerintahkan Menteri Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/Pl.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit karena konversi lahan gambut merupakan sumber emisi karbon terbesar di Indonesia," kata Siti Maemunah yang lebih akrab dipanggil Mai.

Langkah kedua yaitu memerintah Menteri Kehutanan untuk mencabut sejumlah kebijakan yang terkait dengan konversi hutan alam dan lahan gambut untuk keperluan industri skala besar dengan tujuan untuk menjaga cadangan karbon dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Langkah ketiga, yaitu memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mengkaji kembali kebijakan yang memberi peluang besar bagi "offset" negara maju melalui skema pasar hutan Indonesia, antara lain Peraturan P.68/Menhut-II/2008 tengan Penyelenggaraan Demonstration Activites Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, Permenhut No.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Selain itu juga ada Permenhut No.36/Menhut-II/2009 tengan Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, yang menurut mereka memberi peluang besar bagi "offset" negara maju.

Untuk langkah keempat yaitu memastikan undang-undang No.26/2007 tentang Tata Ruang dapat menghasilkan Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Besar pada 2009 yang mampu memastikan pengurangan kerentanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim, perlindunganhak terhadpa warga negara kebanyakan, dan pemulihan lingkungna yan telah rusak.

"Memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM serta Menteri Kehutanan untuk melakukan optimalisasi penegakan hukum atas segala jenis kejahatan kehutanan dan kejahatan lngkungan lain yang terkait," kata Mai.

Mereka juga meminta Presiden untuk mengeluarkan keputusan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem gambut dan melaksanakan rekomendasi Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Rasial, serta memulai suatu proses penyusunan RUU tentang hak-hak masyarakat adat.

Koalisi Masyarkat Sipil tersebut berharap 11 langkah tersebut bisa menjadi bagian dari program kerja 100 hari Presiden Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia terdiri dari Walhi, Greenpeace, Sawit Watch, Down to Earth, IYFFCC (Indonesia Young Forum for Climate Change), Rainforest Action Network, People Forest Program, ICEL, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Forest Watch Indonesia, Solidaritas Perempuan, Huma, Telapak, Kelompok Pengelola Sistem Hutan Kemasyarakat, Bank Information Center (BIC), Serikat Hijau Indonesia, Jikalahari, Jatam, Kiara, JKPP, Save Our Borneo, Scale-Up dan Pusaka.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menyatakan Indonesia menargetkan dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 26 persen pada 2020 dari BAU (Bisnis As Usual) dengan kebijakan penggunan mix energy dan penggunaan serta alih fungsi lahan hutan.

Presiden menyatakan hal tersebut dalam pidatonya pada Forum G-20 di Pittsburgh, Amerika pada September silam.

Sumber: ANTARA News (Senin, 19 Oktober 2009 22:21 WIB)

Ilmuwan Dunia Serukan Pengurangan Penggunaan BBF

Para ilmuwan energi kenamaan dunia, Selasa, menyerukan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, dalam proses menuju Konferensi Perubahan Iklim Copenhagen, yang diselenggarakan pada Desember.

Mereka mengeluarkan seruan tersebut dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada akhir Simposium Energi Internasional 2050 mengenai pilihan energi bebas fosil yang diselenggarakan oleh Royal Swedish Academy of Sciences di Stockholm, sebagaimana dikutip dari Xinhua-OANA.

"Waktu adalah inti bagi perubahan radikal sistem energi global sementara ilmu ekonomi ekogologi dan analisis lingkungan hidup adalah prasyarat mendasar bagi pemikiran kebijakan masa depan," kata pernyataan tersebut.

"Kegiatan energi manusia harus dikembangkan sehingga tanah, air dan udara tidak terpengaruh secara drastis. Semua pilihan energi masa depan mesti mengandalkan bahan bangunan dan bahan bakar yang berkesinambungan yang pada prinsipnya dapat didaur-ulang dan bertahan lama," tambah pernyataan itu.

Pernyataan tersebut juga menekankan produksi pertanian terutama mesti dimanfaatkan buat pangan dan pada saat yang sama menghindari penggurunan global serta mempertahankan keragaman.

Menurut pernyataan itu, listrik harus menjadi pengantar energi utama pada masa depan, karena kebanyakan sumber energi non-fosil menyediakan energi listrik.

Lima-belas ilmuwan utama, termasuk Profesor Carlo Rubbia, Peraih Hadiah Nobel bidang Fisika 1984, dan George A Olah, Peraih Hadiah Nobel bidang Kimia 1994, menyajikan penelitian mereka di bidang kendaraan karbon rendah, bio-energi, angin, sinar surya, dan nuklir, serta masalah efisiensi energi di hadapan sebanyak 350 peserta.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 21 Oktober 2009 10:33 WIB)

50 BUMN Berperingkat Buruk Pengelolaan Lingkungan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan daftar perusahaan yang masuk dalam kategori paling mencemari lingkungan, yaitu perusahaan mendapat peringkat hitam dalam daftar hasil pemeringkatan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dalam program proper.

"Mana yang kategori hitam, atau paling jelek supaya orang terdorong untuk memperbaiki. Umumkan saja," kata Wapres Jusuf Kalla pada acara penyerahan penghargaan Poper di Jakarta, Kamis malam.

Dari hasil Proper 2009, terdapat 50 BUMN yang berperingkat buruk Proper yaitu 10 BUMN berperingkat hitam, sembilan BUMN berperingkat merah minus dan 31 BUMN berperingkat merah.

"Daftar hitam pertama PT Pertamina Golden Spike di Muara Enim," kata Wapres membacakan daftar peringkat Hitam Proper sambil tersenyum.

Perusahaan BUMN yang berperingkat hitam lainnya seperti PT. Kertas Basuki Rachmat Jawa Timur Banyuwangi, PT. PG Gorontalo Gula Gorontalo, dan tujuh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN).

Tujuh PTPN berperingkat hitam yaitu PTPN IX (Persero) PG Rendeng Gula Jawa Tengah Kudus, PTPN IX (Persero) PG Sumberharjo Gula Jawa Tengah Pemalang, PTPN XIV (Persero) PG Camming Gula Sulawesi Selatan Bone, PTPN VIII (Persero) Perkebunan Cikumpai Karet Jawa Barat Purwakarta.

Juga terdapat PTPN XIII Kebun Danau Salak Karet Kalimantan Selatan Banjar, PTPN VI (Persero) PKS Bunut Sawit Jambi Muaro Jambi, dan PTPN XIII (Persero) Gunung Meliau Sawit Kalimantan Barat Sanggau.

Selain itu, ada sembilan BUMN yang berperingkat Merah minus dimana lima diantaranya merupakan PTPN, antara lain JOB Pertamina Petrochina Tanjung Jabung EP Migas Jambi Tanjung Jabung, KSO Benakat Barat Petroleum EP Migas Sumatera Selatan Muara Enim.

Kemudian PT. Tambang Timah Unit PRODA II P. Belitung Tambang Mineral Kep. Bangka Belitung Belitung Timur, PT. Tambang Timah Unit Pusat Metalurgi Mentok Tambang Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Barat.

Lima PTPN berperingkat Merah minus yaitu PTPN V (Persero) Unit Sei Lindai Karet Riau Kampar, PTPN VIII (Persero) Kebun Kertajaya Sawit Banten Lebak, PTPN VI (Persero) PKS Pinang Tinggi Sawit Jambi Muarajambi, PTPN III - PMKS Sei Baruhur Sawit Sumatera Utara Labuan Batu, dan PTPN III Sei Kambing PKS Sei Silau Sawit Sumatera Utara Asahan.

Untuk peringkat Merah, ada 31 BUMN, dimana empat perusahaan Pertamina, tiga PLN, tujuh PT PG Rajawali dan 14 PTPN.

Empat BUMN Pertamina yang berperingkat Merah yaitu PT. Pertamina (Persero) S&D Region I - Depot Pematang Siantar Distribusi Migas Sumatera Utara Kota Pematang Siantar; TAC Pertamina - Binawahana Petrindo Meruap EP Migas Jambi Sarolangun; PT. Pertamina EP Area Lirik Region Sumatera EP Migas Riau Indragiri Hulu; dan PT. Pertamina EP Area Pendopo Region Sumatera EP Migas Sumatera Selatan Muara Enim.

Tiga BUMN PLN yaitu PT. PLN (Persero) PLTD Bengkulu PLTD Bengkulu Kota Bengkulu, PT. PLN (Persero) Titi Kuning PLTD Sumatera Utara Kota Medan, dan PT. PLN (Persero) Sektor Belawan PLTU / PLTGU Sumatera Utara Kota Medan.

Tujuh PT PG Rajawali yaitu PT. PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Gula Jawa Barat Majalengka, PT. PG Rajawali II Unit PG Karang Suwung Gula Jawa Barat Cirebon, PT. PG Rajawali II Unit PG Sindang Laut Gula Jawa Barat Cirebon, PT. PG Rajawali II Unit PG Subang Gula Jawa Barat Subang.

Berikut PT. PG Rajawali II Unit PG Tersana Baru Gula Jawa Barat Cirebon, PT. PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru I Gula Jawa Timur Malang, PT. PG Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru Gula Jawa Timur Madiun.

Dan 14 PTPN berperingkat Merah yaitu PTPN IX (Persero) PG Pangkah Gula Jawa Tengah Tegal, PTPN IX (Persero) PG Sragi Gula Jawa Tengah Pekalongan, PTPN X (Persero) PG Djombang Baru Gula Jawa Timur Jombang, PTPN XI (Persero) PG Assembagoes Gula Jawa Timur Situbondo, PTPN XI (Persero) PG Djatiroto Gula Jawa Timur Lumajang, dan PTPN XI (Persero) PG Pagottan Gula Jawa Timur Madiun.

Selain itu ada PTPN XI (Persero) PG Pradjekan Gula Jawa Timur Bondowoso, PTPN XI (Persero) PG Rejosarie Gula Jawa Timur Magetan, PTPN VIII (Persero) Kebun Jalupang Karet Jawa Barat Subang, PTPN XIII (Persero) PMS Long Pinang Sawit Kalimantan Timur Paser.

Selanjutnya PTPN V - PKS Sei Buatan Sawit Riau Siak, PTPN V - PKS Sei Tapung Sawit Riau Rokan Hulu, PTPN V - PKS Tanjung Medan Sawit Riau Rokan Hilir, dan PTPN V (Persero) Unit Sei Galuh Sawit Riau Kampar, PTPN IV Kebun Bah Jambi Sawit Sumatera Utara Simalungun.

Sedangkan BUMN lainnya berperingkat Merah yaitu PT. Tambang Timah Unit PRODA I Belinyu Tambang Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Barat, PT. Kertas Leces (Persero) Kertas Jawa Timur Probolinggo, dan PT. Kawasan Industri Medan ? I (KIM-I) Kawasan Industri Sumatra Utara Kota Medan.


Sumber: ANTARA News (Jumat, 16 Oktober 2009 01:06 WIB)

Puluhan Pendaki Bersihkan Puncak Cartenz

Sekitar 80 pendaki dijadwalkan akan melakukan pendakian ke Puncak Cartenz di Kabupaten Puncak, Papua, sekaligus membersihkan sampah yang ditinggal para pendaki di puncak tersebut.

Staf khusus Gubernur Papua Ronald Tapilatu kepada wartawan di Jayapura, Jumat, mengakui, pendakian yang dilakukan puluhan pendaki itu dalam rangka program clean up and survey expedition base camp Cartenz pyramid akan dilakukan pada 22-24 Oktober 2009.

Selama berada di Puncak Cartenz, puluhan pendaki termasuk 11 orang pendaki asal Austria, Switzerland dan Jerman itu akan membersihkan kawasan tersebut.

"Informasi yang kami terima, sampah yang ditinggalkan para pendaki nampak berserakan sehingga dalam kegiatan pendakian itu akan dilakukan pembersihan," ungkap Ronald.

Dikatakan, Puncak Cantenz, yang merupakan satu dari tujuh keajaiban dunia itu hingga kini masih diselimuti salju, walaupun berada di daerah tropis.

Selain melakukan pembersihan, pendaki juga akan melakukan berbagai kegiatan mengingat ke depan Cartenz akan dijadikan salah satu tempat tujuan wisata di Papua.

"Setiap tahun sekitar 200-300 pendaki dari luar negeri melakukan pendakian ke Cartenz, namun saat ini belum ada fasilitas yang menunjang di kawasan itu, sehingga para pendaki harus menggunakan fasilitasnya sendiri," jelas Ronald.

Menurutnya, selain pendaki profesional yang akan mendaki juga akan diikuti puluhan wartawan dari media cetak maupun elektronik.

Sumber: ANTARA News (Jumat, 16 Oktober 2009 11:49 WIB)

Surabaya Peringkat Ketiga Kota Berpolusi di Asia

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur, Dewi J Putriatni, menyebutkan, Surabaya menduduki peringkat ketiga kota di kawasan Asia yang memiliki polusi udara tertinggi.

"Surabaya menduduki peringkat ketiga setelah Bangkok dan Jakarta sebagai kota di kawasan Asia yang polusi udaranya paling buruk," katanya di Surabaya, Jumat.

Ia mengaku prihatin dengan hasil survei yang dilakukan lembaga lingkungan hidup di Asia itu karena Surabaya merupakan kota yang hampir setiap tahun mendapatkan anugerah Adipura dari Departemen Lingkungan Hidup.

"Tentu ini sebuah ironi, Kota Surabaya yang hampir setiap tahun mampu menggondol Adipura, tapi malah menjadi kota dengan pencemaran udara terburuk," katanya.

Apalagi pada 2009 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sebanyak 25 di antaranya telah mendapatkan Adipura yang penyerahan pialanya dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami mendesak kepada Departemen Lingkungan Hidup untuk membenahi sistem penilaian dan penjurian Adipura," katanya.

Menurut Dewi, selama ini penilaian Adipura hanya difokuskan pada masalah kebersihan kota, termasuk sistem pembuangan sampah.

"Ke depan, jangan hanya variabel itu saja. Tapi kualitas udara di sebuah kota juga harus dimasukkan dalam kriteria penilaian," katanya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperhatikan masalah polusi udara yang dianggapnya sangat mengganggu kesehatan masyarakat.

Sumber: ANTARA News (Jumat, 16 Oktober 2009 12:46 WIB)

Enam Kanguru Australia Tiba di Indonesia

Setelah menempuh perjalanan selama 18 jam, sebanyak enam ekor Kanguru (grey kangaroo) betina yang merupakan hibah pemerintah Australia melalui Kebun Binatang Australia yang dikelola mendiang Steve "Crocodile Hunter" (pemburu buaya), Sabtu petang tiba di Jakarta.

Kedatangan enam ekor Kanguru itu disertai tiga staf Kebun Binatang Australia yakni Dr Tim Potas, Lauire Pond dan Kelsey didampingi Direktur lembaga konservasi satwa "ex-situ" (di luar habitat) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua Tony Sumampau.

Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sejak diberangkatkan dari Perth pada Sabtu siang, kemudian satwa endemik Australia itu langsung dibawa melalui jalan darat menuju pusat karantina di TSI Cisarua di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Menurut Tony Sumampau, keenam ekor Kanguru tersebut selama kurang lebih sepekan akan ditempatkan di pusat karantina satwa milik TSI guna memberikan kesempatan adaptasi satwa tersebut.

"Agar bisa beradaptasi dengan baik, maka Kanguru itu akan berada di pusat karantina selama sepekan, baru setelah itu akan kita tampilkan kepada masyarakat secara terbuka," kata Tony Sumampau, yang juga menjabat Koordinator Umum Foksi (Forum Konservasi Satwaliar Indonesia).

Sumber: ANTARA News (Sabtu, 10 Oktober 2009 23:22 WIB)

Kawasan Hutan Danau Toba Beralih Fungsi

Luas dan fungsi hutan sekitar kawasan Danau Toba terus berkurang karena alih fungsi menjadi ladang, penebangan pohon dan kebakaran hutan, demikian Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Amran Sinaga, di Medan, Minggu.

"Kita bisa lihat banyak pohon pinus yang ditebang masyarakat dan diganti dengan tanaman kopi,"katanya.

Namun pinus yang ditebang berada di area milik masyarakat sehingga pemerintah tidak bisa mengambil tindakan hukum, sehingga yang dilakukan adalah menyadarkan masyarakat pada pentingnya konservasi hutan di sekitar kawasan itu, diantaranya dengan mengajak menanam kembali (reboisasi) pohon pinus di ladang.

Selain itu, pihaknya juga telah mengimbau pengelola hotel di kawasan Danau Toba, agar menanam pohon di kawasan hotel, sehingga keasrian Danau Toba dengan pepohonan rindang tetap terjaga.

Menurut Amran, hutan seluas sekitar 105.000 hektar itu,juga berkurang karena kebakaran, terlebih pada musim kemarau. Dari September saja sudah terjadi11 kalikebakaran hutan di Simalungun.

"Lokasi kebakaran hutan yang kerap terjadi di daerah Girsang Sipanganbolon dan Dolok Pangaribuan,"ujarnya.

Kebakaran hutan itu kadang berasal dari ladang milik masyarakat yang sedang membakar kayu dan karena perbuatan usil masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, Karsel Sitanggang menilai harus ada upaya serius memberi penyuluhan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya ekosistem lingkungan kawasan Danau Toba.

Sumber: ANTARA News (Minggu, 11 Oktober 2009 15:29 WIB)

Pemkot Manado Keluarkan Larangan Tebang Pohon

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melarang penebangan pohon dengan alasan apapun karena akan merusak lingkungan serta mengurangi nilai untuk penghargaan Adipura.

"Jika ada yang berani menebang pohon di Kota Manado akan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena hutan adalah paru-paru dunia," kata Penjabat Wali Kota Manado Sinyo Harry Sarundajang di Manado, Rabu.

Sarundajang menginstruksikan semua jajarannya untuk memelihara semua pohon di Manado yang merupakan hutan kota, karena menjadi sumber penghasil oksigen bagi bumi.

Kalaupun harus dipangkas, harus dipilih cabang atau ranting yang akan merusak kabel listrik, sedangkan bagian lain harus dipelihara sebaik mungkin, kata Sarundajang.

Apalagi penghijauan merupakan salah satu aspek penilaian Adipura sehingga harus terus ditingkatkan sehingga nilai Adipura akan bagus.

Wali Kota juga menganjurkan tanaman yang dipilih yang tidak mudah kering dan tidak menghasilkan sampah, supaya jalanan tidak kotor dengan daun-daun kering yang berguguran.

"Sebaiknya dipilih pohon cemara atau sejenisnya karena tanaman itu tidak menghasilkan daun kering sebab daun-daunnya jarang yang gugur dan masa hidupnya lebih lama," kata Sarundajang.

Tetapi penanaman harus dilakukan di tempat yang belum punya pohon, karena jika sudah ada, pohon lama tidak diizinkan untuk ditebang atau diganti.

Untuk memelihara seluruh pohon yang ada di Manado, sembilan camat di Manado dan 87 lurah diminta melakukan pengawasan ketat, kalau ada yang melanggar harus dikenai sanksi.

"Jika ada lurah, camat atau pejabat lain dari Pemkot Manado berani memberikan rekomendasi untuk menebang pohon, mereka yang akan dikenai sanksi bahkan bisa dicopot dari jabatannya, karena merusak lingkungan itu sama dengan mencelakakan manusia," kata Sarundajang.

Sarundajang juga berharap seluruh warga Manado bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan dengan memelihara semua pohon yang ada di kota itu.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 14 Oktober 2009 07:18 WIB)

Sekjen DKP: Abrasi Pantai Pamekasan Terparah di Madura

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Syamsul Muarif menyatakan, abrasi pantai di Pamekasan terparah di Madura dibanding pantai pesisir di tiga kabupaten lain di wilayah tersebut.

"Itu sebabnya mengapa kami menempatkan Kabupaten Pamekasan sebagai tempat pelaksanaan jambore mitigasi mangrove," kata Syamsul Muarif di Pamekasan, Selasa.

Di pesisir pantai di kabupaten lain di Madura, seperti Bangkalan, Sampang dan di wilayah Kabupaten Sumenep, kondisi pantai masih relatif baik. Di wilayah tersebut masih banyak tanaman mangrove atau bakau yang masih terpelihara dengan baik.

Menurut dia, parahnya kerusahan pantai di Pamekasan ini bukan hanya diketahui pemerintah pusat, akan tetapi masyarakat internasional.

Bahkan dari total bantuan 700 hektare tanaman mangrove dari warga Jepang untuk Indonesia, 160 hektare atau sekitar 20 persen diantaranya untuk wilayah Madura, termasuk Pamekasan.

Kondisi semacam itu, kata Syamsul Muarif, jelas karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berupaya menciptakan lingkungan pesisir kondusif dan ramah lingkungan.

"Kami berharap dengan adanya jambore mitigasi mangrove yang digelar di Pamekasan ini masyarakat bisa lebih peduli untuk menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat luar negeri saja peduli dengan memberikan bantuan, seharusnya masyarakat disini tidak ketinggalan," kata Syamsul Muarif.

Samsul menjelaskan, sebenarnya, persoalan tanaman mangrove bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga menjadi persoalan di tingkat nasional. Dari total 9,4 juta hektare tanaman mangrove yang ada di Indonesia, sesuai dengan data Departemen Kehutanan RI pada 2006, sekitar 70 persen rusak.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi untuk memperbaiki tanaman mangrove yang rusak tersebut. Pada 2004 dan 2005 mampu menghijaukan 34.601 hektare hutan mangrove (bakau), sedang pada tahun 2006 sekitar 2.790 hektar.

"Meski kerusakan mangrove di Indonesia relatif luas, namun dibanding negara-negara lain di Asia, kita masih lebih karena masih banyak tanaman yang mangrove di daerah lain yang masih terpelihara," kata Syamsul Muarif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, maka kewenangan Pemerintah Pusat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk hutan mangrove hanya terbatas menetapkan pola umum. Sedangkan penyelenggaraan oleh pemerintah daerah.

"Oleh karena itu dengan adanya kegiatan jambore mitigasi mangrove ini kami berharap tidak berhenti sampai di sini saja, akan tetapi bisa tetap berkelanjutan sehingga tanaman mangrove di pesisir pantai di Pamekasan ini bisa terjaga dengan baik," katanya.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 14 Oktober 2009 05:12 WIB)

Menteri PU Ingatkan Turunnya Kualitas Lingkungan Kota

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengingatkan kemungkinan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di kota-kota padat penduduk seperti Jakarta yang harus segera diselesaikan.

"Fakta menunjukan kota-kota besar menghadapi persoalan pertambahan penduduk yang sangat pesat," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat menyampaikan pengarahan dalam rangkaian seminar Hari Habitat Dunia di Jakarta, Selasa.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di kota besar disebabkan terjadinya urbanisasi sebagai akibat kesenjangan ekonomi dengan masyarakat yang tinggal di desa-desa, kata Djoko Kirmanto.

Permukiman kumuh dan ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi persoalan sehari-hari dalam pemerintahan kota yang apabila tidak diselesaikan akan membuat kualitas lingkungan di kota besar semakin turun, ungkapnya.

Djoko mengingatkan pentingnya membangun hunian berimbang diperkotaan sehingga dapat menampung semua kelompok masyarakat termasuk yang berpendapatan rendah sekalipun.

"Ruang di kota-kota besar seperti Jakarta sudah saatnya dapat berbagi dengan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghindarkan terjadinya permukiman kumuh," kata Menteri PU.

Kepadatan penduduk yang sangat tinggi akan memunculkan persoalan ekonomi yang apabila tidak ditangani secara benar justru akan menimbulkan kerugian sangat besar, tuturnya.

Sehingga perencanaan dalam pembangunan kawasan perkotaan menjadi hal sangat penting agar tidak terjadi kerugian, termasuk mengimbangi dengan mengendalikan laju pertambahan penduduk diperkotaan, jelasnya.

Kota seharusnya dirancang sebagai pusat berbagai kegiatan sehingga harus diciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya, paparnya.

Kondisi dan persoalan di kota besar pada umumnya sama saja termasuk Jakarta tinggal saat ini bagaimana caranya dapat mengelola agar kekhawatiran tidak terjadi, jelas Menteri PU.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 14 Oktober 2009 00:56 WIB)

Enam ekor Kanguru (grey kangaroo) betina dari Australia siap menghuni Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kata Kepala Humas TSI Cisarua Yulius H Suprihardo.

Dalam perbincangan dengan ANTARA di Cisarua, Jumat, ia menjelaskan bahwa rencananya Kanguru itu akan tiba di Jakarta pada Sabtu (10/10) dan selanjutnya dibawa langsung menuju ke TSI Cisarua.

"Enam Kanguru itu datang bersama tiga staf dari Kebun Binatang Australia yang dikelola mendiang Steve `Crocodile Hunter` (pemburu buaya) dan kini diteruskan istrinya Terri Raines Irwin," katanya.

Menurut dia, selama ini di TSI Cisarua sebenarnya sudah ada koleksi Kanguru, yakni asal Provinsi Papua yang berukuran lebih kecil dengan tinggi rata-rata 70 cm, sementara Kanguru asal Australia posturnya lebih besar dan tingginya lebih kurang 1,8 meter.

"Dengan datangnya Kanguru dari Australia itu, maka koleksi satwa Kanguru di TSI kian lengkap, karena ada yang asli Indonesia yakni dari Provinsi Papua dan ada sumbangan dari negara sahabat," katanya.

Sementara itu, secara terpisah Direktur TSI Cisarua Tony Sumampau menambahkan, untuk mempersiapkan kedatangan enam Kanguru itu, pihaknya telah mengirimkan seorang dokter hewan yakni drh Yohana dan dua keeper (perawat satwa) yakni Enang dan Rohandi selama sebulan di Australia.

"Mereka bertiga selama sebulan mempelajari segala macam perilaku Kanguru itu di habitat aslinya, sehingga bisa mengenali berbagai karakter satwa itu," katanya.

Ia mengatakan, kedatangan Kanguru tersebut, dinilai punya nilai khusus dan bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia, karena selama ini prosedur pengiriman kanguru dalam program kerja sama, khususnya untuk negara ketiga, perizinannya sangat ketat.

"Bila kemudian Indonesia, dalam hal ini TSI bisa dinyatakan lulus untuk dapat menerima satwa khas Australia itu, tentu sudah melalui pertimbangan yang paripurna dari sisi Australia, karena tidak banyak negara yang bisa melakukan itu," katanya.

Dalam kerja sama tersebut, kata dia, sebenarnya TSI akan mendapatkan sebanyak 15 ekor Kanguru, namun sesuai prosedur yang ada, maka tidak bisa dilaksanakan sekaligus dan diberikan secara bertahap.

"Karena prosedurnya seperti itu, maka kita harus mengikuti sesuai aturan yang ada," katanya.

Sumber: ANTARA News (Jumat, 9 Oktober 2009 18:28 WIB)