Wartawan Peliput Greenpeace Diintimidasi

Siak (ANTARA News) - Puluhan anggota sekuriti PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), perusahaan kertas yang beroperasi di Perawang, Kabupaten Siak, Riau, mengintimidasi wartawawan yang meliput kegiatan aksi Greenpeace di pelabuhan perusahaan tersebut yang berada di pinggir sungai Siak, Rabu.

Para sekuriti meminta jurnalis yang mengunakan kapal sewaan untuk tidak mengabadikan aksi Greenpeace yang membentang spanduk di atas crane (alat derek) peti kemas di pelabuhan IKPP.

Para sekuriti yang menggunakan tiga kapal, menghalang-halangi jurnalis yang berada di tengah sungai Siak dan berjarak sekitar 200 meter dari pelabuhan. Para sekuriti tersebut menghalau kapal jurnalis dengan berkeliling sehingga sulit mengambil gambar dengan kamera.

"Usir mereka, usir mereka," teriak para sekuriti yang lain yang berada di pelabuhan IKPP.

Sebanyak empat orang jurnalis yang berada di dalam kapal yang diusir paksa oleh sekuriti perusahaan yakni dari ANTARA News, seorang dari radio nasional dan dua orang jurnalis koran lokal.

"Sungai Siak tampaknya juga punya Indah Kiat. wartawan pun tak boleh berada di sungai," ujar Yuki wartawan radio Elshinta.

Walau aksi pengusiran dilakukan para sekuriti, namun kapal kayu yang ditumpangi jurnalis tidak bergeming dan aksi gertak sekuriti baru berakhir setelah Public Affairs Head Sinarmas Forestry, Nazaruddin mendatangi kapal wartawan.

"Tidak ada pengsuiran bagi wartawan. Buktinya boleh saja kalian meliput aktivitas Greenpeace," ujar Nazaruddin saat dikomplain para wartawan perihal sikap sekuriti perusahaan.

Menurut Nazaruddin, aksi kampanye penyelamatan hutan yang dilakukan para aktivis bukanlah ditujukan ke perusahaan tetapi ke pemerintah namun akibat adanya aksi itu menimbulkan gangguan aktivitas pelabuhan.

"Pelabuhan merupakan properti perusahaan. Gangguan aktivitas akibat aksi ini pasti ada dan demi keselamatan para aktivis yang memanjat tiang crane sekuriti dan para polisi membujuk mereka untuk turun," ujar Nazaruddin.

Ia mengatakan, aktivitas pelabuhan di pagi hari masih sepi dan ia belum dapat memastikan berapa kerugiannya

Sementara itu dari empat crane, alat derek peti kemas, yang digelayuti para aktivis, satu crane berhasil dikosongkan dari aktivis dan tiga crane masih disegel para aktivis.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 25 November 2009 11:46 WIB)

Papua Aktif Dalam Forum Internasional Pelestarian Hutan

Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Papua terlibat aktif dalam forum-forum internasional yang membahas upaya pelestarian hutan yang terkait masalah perubahan iklim global.

"Salah satu forum tersebut adalah International Union For Conservation of Nature (IUCN) World Congress di Spanyol pada akhir 2008 lalu," kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Papua, Drs.Berty Pernandez di Jayapura, Rabu.

Dijelaskannya, pada forum bertema "Forest Carbon Market" tersebut, Gubenur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH turut menjadi pembicara pada dua sesi khusus mengenai "Climate Change Biodiversity Conservation and Poverty Alleviation" dan "Sustainable Papua Initiative."

"Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI) berkomitmen pada program Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)," ujar Berty.

Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara yang memiliki hutan tropis di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 24 September 2007.

Pelaksanaan "Sustainable Forest Management" di Indonesia bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan untuk mengurangi dampak perubahan iklim global.

Berty menandaskan, Papua dan Papua Barat memiliki peran penting guna mengimplementasikan komitmen tersebut, mengingat luas hutan yang ada di kedua wilayah tersebut mencapai 42 juta hektar atau seperempat dari luas wilayah hutan di Indonesia atau separuh wilayah konservasi hutan.

Dengan demikian, hutan tropis di Papua mampu menyerap 3,2 milyar gas emisi karbon atau sebanding dengan 90 persen gas emisi karbon yang dihasilkan penduduk Eropa.

Sementara itu, untuk memperoleh masukan dalam bentuk pengalaman-pengalaman terbaik dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri, Pemerintah Provinsi Papua pada 11 hingga 14 November lalu telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Berbagai topik yang dibahas pada konferensi tersebut diantaranya adalah pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan energi hijau, biobanking, potensi tanaman obat di Papua dan ecotourism.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 25 November 2009 05:50 WIB)

Indonesia Belum Punya Panduan Adaptasi Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia belum mempunyai panduan lengkap untuk berbagai kegiatan adaptasi menghadapi perubahan iklim, kata Ketua Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Agus Purnomo.

"Kita sedang belajar dari daerah yang telah mengembangkan adaptasi," kata Ketua Sekretarian DNPI Agus Purnomo dalam suatu seminar, di Jakarta, Rabu.

Agus mengatakan, ditargetkan pada 2010 Indonesia sudah memiliki rencana adaptasi perubahan iklim tersebut.

"Masalah terbesar adalah mengenai kesiapan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk adaptasi ini untuk bekerja bersama," katanya.

Agus mengakui adaptasi menghadapi perubahan iklim bukan hal yang mudah untuk masuk ke setiap sektor karena masih adanya perbedaaan persepsi soal hal tersebut.

Selain itu ada beberapa hambatan lainnya, seperti alokasi anggaran di setiap departemen atau instansi, serta pelibatan daerah-daerah di Indonesia.

"Adaptasi adalah urusal lokal karena lokal yang menerima dampak perubahan iklim dan daerah yang melakukan adaptasi," katanya.

Oleh karena itu pembuatan rencana adaptasi nasional untuk perubahan iklim harus melibatkan daerah.

Menurut Agus, pembuatan rencana aksi adaptasi telah dimulai dengan pertemuan-pertemuan para pihak yang mengurusi masalah adaptasi dan pengurangan akibat bencana.

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Terpencil Bappenas Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah melakukan upaya pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan yang kelanjutan yang diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan.

Tetapi tantangannya adalah menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan resiko bencana (PRB) dalam proses perencanaan pembangunan, dengan mengacu kepada UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Suprayogi mengatakan, masalah lingkungan hidup dan pengelolaan bencana masuk dalam 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2010 menetapkan fokus prioritas peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya sebagai salah satu fokus dalam prioritas nasional peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Sedangkan Heru Santoso dari Pokja Adaptasi DNPI mengatakan adaptasi perlu terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan pengelolaan bencana, dalam rencana pembangunan sektor-sektor.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 25 November 2009 12:45 WIB)

Greenpeace Segel Alat Angkut PT IKPP

Siak, (ANTARA News) - Sebanyak 12 orang aktivis Greenpeace menyegel `crane` (alat angkut) peti kemas di pelabuhan milik PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Perawang, Kabupaten Siak, Riau, Rabu.

Para aktivis tersebut bertolak dari Pekanbaru ke Perawang menggunakan perahu sewaan. Mereka tiba di pelabuhan perusahaan kertas yang berada di pinggir sungai Siak itu sekitar pukul 06.00 Wib.

Dengan menggunakan seragam berwarna orange dan helm putih, para aktivis dengan gesit memanjat menara crane yang tingginya sekitar 40 meter. Para aktivis berpencar menjadi tiga tim yang terdiri dari empat orang.

Mereka membentangkan spanduk sejumlah spanduk ukuran 2 x 1,5 meter bertuliskan "climate Crime" dan "you can stop this". Sebanyak lima aktivis mengikat diri ke kabel yang menjuntai di crane saat membentang spanduk.

Puluhan sekutiri perusahaan terlambat mengantisipasi aksi itu. Sedangkan beberapa pompong dan masyarakat sekitar di perairan sungai Siak itu menonton aksi aktivis itu.

Aksi Greenpeace ini merupakan kedua kalinya di Riau dalam bulan ini, setelah sebelumnya pada 12 November lalu puluhan aktivis merantai diri di tujuh alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap perusahaan kertas yang tergabung dalam April Grup itu yang telah menghancurkan kawasan hutan rawa gambut di Semenajung Kampar.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 25 November 2009 09:26 WIB)

Indonesia Tawarkan Empat Hal dalam COP-15 Kopenhagen

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menawarkan empat hal yang ingin tercapai dalam KTT Perubahan Iklim atau COP (Conference of Parties) ke-15 UNCCC di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009.

"Ada empat hal yang kita tawarkan yaitu program REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pembicaraan mengenai isu kelautan pada perubahan iklim khususnya mengenai terumbu karang," kata Sekretaris Menkokesra, Indroyono Soesilo di Jakarta, Selasa.

Indroyono yang juga anggota Delegasi RI untuk COP ke-15 melanjutkan dua tawaran Indonesia lainnya yaitu Indonesia ikut berpartisipasi dalam tranfer teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengenai peningkatan kapasitas SDM, tekhnologi dan semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim.

"Empat hal itu merupakan isu yang hampir pasti diterima di Kopenhagen," katanya.

Masalah isu kelautan yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam climate change talks, saat ini masuk. Sampai dengan Bonn Climate Change Talks, dari 199 paragraf teks negosiasi, ada sekitar 21 paragraf tentang kelautan.

Isu kelautan terkait perubahan iklim misalnya mengenai adaptasi, kenaikan muka air luat, bagaimana adaptasi masyarakat pesisir, alih teknologi yang ramah lingkungan, penyelamatan sumber daya kelautan, dan peningkatan kapasitas.

"Isu kelautan yang masuk dalam teks negosiasi, bukan MOD (Manado Ocean Declarations), karen MOD bukan merupakan piagam PBB. Tetapi inti MOD sudah masuk dalam teks negosiasi tersebut," katanya.

Mengenai pendanaan yang mungkin didapatkan dari negara lain secara bilateral pada pertemuan di Kopenhagen, dia mengatakan dana tersebut (Climate Adaptation Fund for Ocean) akan masuk melalui "Indonesia Climate Change Trust Fund" (ICCTF).

Hal-hal yang diusulkan mengenai isu kelautan dalam teks negosiasi, kata Indroyono, memang masih bisa diperdebatkan, seperti mengenai penyerapan karbon oleh laut (carbon sink).

ocean day

Indroyono mengatakan pada 14 Desember 2009 pada COP ke-15, akan diadakan "ocean day" yang diselenggarakan oleh negara-negara peserta World Ocean Conference (WOC) di Manado pertengahan tahun ini.

"Kegiatan Ocean Day antara lain simposioum, pameran dan sebagainya Indroyono mengatakan pasca COP ke-15, Indonesia akan mendapatkan banyak dana dan kerjasama program untuk penelitian kelautan seperti penelitian mengenai carbon sink.

Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dipersiapkan di dalam negeri yaitu mengenai yaitu kesiapan para ilmuwan Indonesia dan mengenai keamanan laut Indonesia.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 24 November 2009 16:55 WIB)

Populasi Harimau Sumatra Terus Menyusut

Curup, Bengkulu (ANTARA News) - Populasi Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Indonesia terus menyusut secara signifikan hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari 15 tahun.

"Hasil penilaian populasi dan kelayakan habitat pada 1992 menyimpulkan bahwa hanya ada 500 Harimau Sumatra yang masih hidup," kata Koordinator Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Sungai Penuh Jambi Agung Nugroho kepada wartawan di Curup, Selasa.

Namun, menurut penilaian status populasi terkini, populasi satwa ini diperkirakan hanya sekitar 300 individu dewasa yang hidup di beberapa kawasan hutan yang terfragmentasi.

Untuk lebih mensinergikan dan mengooptimalkan upaya pelestarian satwa tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan bersama dengan para pihak terkait merevisi dan menyusun kembali dokumen strategi dan rencana aksi konservasi Harimau Sumatra yang telah dibuat pada 1994.

Hasil revisi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/ Menhut-II/2007 tentang strategi dan rencana aksi konservasi Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) 2007- 2017.

Oleh karena itu, kata Agung Nugroho, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat selaku pengelola kawasan TNKS yang merupakan daerah konservasi Harimau Sumatra yang paling signifikan di Pulau Sumatra berkepentingan menyosialisasikan strategi dan rencana aksi kenservasi Harimau Sumtra kepada berbagai pihak terutama di sekitar TNKS.

Saat ini diduga ada sekitar 136 individu Harimau Sumatra yang masih bertahan hidup di taman nasional ini, demikian juga satwa mangsanya seperti rusa, kijang, babi hutan, dan tapir.

Sebagaimana di habitat lain di Sumatra, Harimau Sumatra dan satwa mangsanya di TNKS juga tidak luput dari berbagai ancaman serius seperti perambahan, "illegal logging", pembukaan jalan dalam kawasan, konflik manusia dengan satwa tersebut, serta perburuan dan perdagangan ilegal.

Untuk itu, TNKS berupaya membentuk tim konservasi Harimau Sumatra, serta melakukan monitoring dan kampanye konservasi Harimau Sumatra kepada masyarakat sekitar TNKS.

Agung Nugroho juga meminta kepada masyarakat untuk menghindari a konflik dengan harimau.

"Saya mengharapkan bila bertemu sebaiknya menghindar, sehingga tidak terjadi konflik antara manusia dan Harimau Sumatra. Bila terjadi konflik akhirnya akan membunuh harimau, karena itu sebaiknya laporkan saja dengan petugas," kata Agung Nugroho.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 24 November 2009 15:42 WIB)

Gas Rumah Kaca Capai Peningkatan Tertinggi

Jenewa (ANTARA News) - Gas rumah kaca telah mencapai tingkat tertingginya sejak masa pra-industri, demikian peringatan beberapa ahli meteorologi, Senin, seperti dikutip kantor berita Xinhua.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), di Jenewa, mengumumkan, pada 2008 terjadi peningkatan tertinggi gas rumah kaca sejak 1998.

"Kami ingin semua keputusan tidak dilandasi atas desas-desus tapi atas kenyataan, jadi di sinilah semua fakta itu," kata Michel Jarraud, Sekretaris Jenderal WMO, yang merujuk kepada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen pada Desember.

WMO Greenhouse Gas Bulletin memperlihatkan, hingga 2008, rasio karbon dioksida, metan, dan nitro oksida, masing-masing naik sebesar 38 persen, 157 persen, dan 19 persen sejak masa pra-industri sebelum 1750.

"Makna kenaikan ini ialah (Protokol) Kyoto tak cukup," kata Jarraud, "tapi tanpa Kyoto, itu bahkan akan lebih buruk". Buletin itu mengungkapkan bahwa kosentrasi kloroflurokarbon (CFC) naik, berkat Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, yang mulai diberlakukan pada 1989, kendati gas lain, halogen, meningkat dengan cepat.

"Apa yang saya ketahui ialah kita tak boleh menyerah. Kita mesti melakukan setiap upaya guna mencapai kesepakatan terbaik yang mungkin dicapai di Copenhagen. Penting untuk bertekad. Penting untuk mengurangi jumlah perubahan iklim. Makin lama kita menunda keputusan, makin besar dampaknya," kata Jarraud.

WMO, melalui Global Atmosphere Watch (GAW) Progam, mengkoordniasikan pengawasan gas rumah kaca di atmosfir melalui jaringan kerja 200 stasiun di lebih dari 50 negara. WMO didirikan pada 1950. Organisasi tersebut memiliki 188 negara anggota dan bermarkas di Jenewa.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 24 November 2009 09:07 WIB)

Enam Langkah Skenario Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan ada enam langkah skenario mitigasi perubahan iklim seperti yang termaktub pada laporan Komunikasi Nasional II, kata Deputi Menteri KLH Masnellyarti Hilman.

Dalam peluncuran Dokumen Nasional II itu, di Jakarta, Senin, Masnellyarti Hilman mengatakan, skenario mitigasi itu terkait dengan kehutanan yaitu program penghijauan dan penghutanan kembali dengan target 0,7 juta hektare per tahun, program penanaman untuk memenuhi permintaan kayu pada 2010 dengan perkiraan dari FAO sebesar 0,3 juta-0,4 juta hektare per tahun.

Selanjutnya program pengkayaan penanaman sebesar 0,2 juta-0,6 juta hektare, program pemberantasan pembalakan liar sebesar 0,5 juta hektare per tahun pada 2000 menjadi nol setelah 2020.

Selain itu ada program deforestasi yang diasumsikan sebesar 75 persen atau sebesar 0,65 juta hektare per tahun dan penanaman tumbuhan untuk energi sebesar 50.000 hektar per tahun.

KLH sebagai koordinator penanganan perubahan iklim meluncurkan laporan Komunikasi Nasional II yang berisi data status emisi gas rumah kaca serta kebijakan mitigasi-adaptasi perubahan iklim tingkat nasional.

"Sebagai negara peratifikasi konvensi perubahan iklim, Indonesia wajib melaporkan status emisi gas rumah kaca dan kebijakan mitigasi adaptasi perubahan iklim ke UNFCCC dalam dokumen Komunikasi Nasional," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Menurut dokumen Komunikasi Nasional II, tahun 2000 emisi gas rumah kaca nasional dari tiga gas rumah kaca utama (CO2, CH4 dan N2O) tanpa emisi dari perubahan penggunaan lahan (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF) mencapai 594.738 Gigaton CO2 equivalent (CO2e).

Dengan LULUCF, total emisi gas rumah kaca nasional meningkat bermakna menjadi 1,415 Gigaton CO2e.

Sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap total emisi gas rumah kaca, menurut dokumen Komunikasi Nasional II, adalah perubahan penggunaan lahan dan hutan, energi, dan limbah.

Cakupan dokumen Komunikasi Nasional kedua antara lain kondisi nasional, inventorisasi GRK nasional, langkah untuk menerapkan konvensi, hambatan dan pendanaan terkait, bantuan teknik serta kebutuhan kapasitas.

Sumber: ANTARA News (Senin, 23 November 2009 20:07 WIB)

Tiga Kebun Binatang Ditutup

Denpasar (ANTARA News) - Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia atau PKBSI Dr Rahmat Shah mengemukakan, sebanyak tiga kebun binatang di Indonesia ditutup karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai lembaga konservasi.

"Ketiga kebun binatang itu adalah Taman Kalokan Widya Mandala di Baturaden, Jawa Tengah, Taman Pontianak di Kalimantan Barat dan Taman Sriwijaya di Palembang," katanya di acara Musyawarah Nasional (Munas) XI PKSBI di Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Selain itu, katanya, ketiga kebun binatang tersebut sebelumnya juga telah dikeluarkan dari keanggotaan PKBSI sesuai hasil rapat pimpinan PKBSI dengan Departemen Kehutanan.

Dia mengatakan, pengelola ketiga kebun binatang itu melakukan beberapa pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi lagi. Mereka tidak memikirkan keberlansungan satwa-satwa yang ada di kebun binatangnya.

Anggota DPD RI dari pemilihan Sumatra Barat ini mengemukakan, ketiga kebun binatang itu juga dinilai telah melakukan pelanggaran etika yang mestinya tidak boleh dilakukan oleh pengelola kebun binatang.

"Mereka juga tidak memikirkan kesejahteraan staf dan karyawan serta mengabaikan keselamatan pengunjung," ujarnya.

Dengan dipecat dan ditutupnya ketiga kebun binatang itu, berarti keanggotaan PKBSI ini hanya 34 dari sebelumnya 37 anggota di seluruh Indonesia.

Diakui Rahmat, untuk pengelolaan kebun binatang atau tamam untuk melindungi flora fauna, yakni satwa langka maupun keanekargaman hayati yang ada di dalamnya, bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan dana cukup besar.

"Saya setiap bulannya harus rugi Rp40 hingga Rp50 juta untuk mengelola kebun binatang di Pematang Siantar," ujarnya.

Namun karena keterpanggilan untuk menyalamatkan satwa langka dari kepunahan sehingga iapun tidak peduli meskipun harus menanggung kerugian cukup besar.

Dikatakannya, mengingat untuk pemeliharaan dan keberlangsungan kebun binatang membutuhkan dana cukup besar sementara keterbatasan dimiliki masing-masing pengelola, sehingga tak sedikit kondisinya tidak terawat.

Meski di tengah keterbatasan yang ada, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dan para pengelola kebun binatang untuk melindungi satwa langka maupun keanekaragaman hayati.

"Sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengatasi kepunahan satwa langka," tambahnya.

Diharapkan anggota PKSBI terus melakukan terobosan-terobosan dalam menjalankan fungsi lembaga konservasi agar nantinya bisa lebih mandiri dan sehat.

Ditambahkannya, selama ini kegiatan operasional kebun binatang dapat berjalan karena juga ditopang dengan keberadaan prasarana dan sarana pendukung seperti adanya kolam renang maupun para pedagang suvenir.

Sumber: ANTARA News (Sabtu, 21 November 2009 18:32 WIB)

Gajah Liar Bengkulu Tinggal 64 Ekor

Bengkulu (ANTARA News) - Populasi gajah Sumatra yang berada di hutan produksi fungsi khusus pusat latihan gajah (PLG) Seblat Provinsi Bengkulu tinggal 64 ekor.

"Populasi gajah liar yang berada di kawasan hutan produksi Seblat pada 2008 tinggal 64 ekor dan setiap tahun populasinya terus menurun," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Keragaman Hayati Departemen Kehutanan Harry Santoso di Bengkulu, Senin.

Hingga saat ini populasi gajah liar di hutan produksi fungsi khusus PLG terus mengalami penurunan akibat terjadinya konflik kawasan antara gajah liar dan manusia.

Kondisi tersebut, katanya, harus segera diantisipasi secara cepat karena akan berdampak terhadap penurunan populasi dan lahan perkebunan selalu menjadi alasan selama ini.

Populasi gajah liar Sumatra itu di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dibagi menjadi empat kelompok.

Pada 2001 empat kelompok gajah liar di kawasan TNKS itu, yakni Air Seblat-Air Rami sebanyak 50 ekor, dan Seblat merah, Air Tembulun-Air Retak berjumlah 19 ekor.

Kemudian kawasan Air Madu-Air Retak, dan Air Ikan sejumlah 53 ekor, dan Air Berau-Air Teramang sebanyak 41 ekor.

PLG Seblat yang berada di Desa Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara berjarak kurang lebih 100 kilometer dari arah utara Kota Bengkulu merupakan kawasan hutan produksi fungsi khusus untuk habitat gajah liar Sumatra.

Konflik gajah liar dan manusia terus terjadi di daerah itu akibat sebagian kawasan sudah dijadikan areal perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan produksi.

Beberapa perusahaan perkebunan yang beroperasi di kawasan tersebut, menurut dia, juga sebagian masuk dalam hutan produksi sehingga terus terjadi konflik.

Areal kawasn PLG Seblat saat sebagian besar pemanfaatannya telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan tanaman keras lainnya yang digarap para perambah.

Sumber: ANTARA News (Senin, 23 November 2009 22:00 WIB)

Es Menghilang Dari Kutub Selatan Lebih Cepat

Lapisan es di Bagian Timur Kutub Selatan, yang pernah dipandang sebagian besar tak terpengaruh oleh pemanasan global, telah kehilangan miliaran ton esnya sejak 2006 dan dapat mendorong kenaikan permukaan air laut pada masa depan, demikian hasil satu studi baru.

Studi tersebut, yang diterbitkan Nature Geoscience, Minggu, memperlihatkan lapisan es yang lebih kecil tapi kurang stabil di Antartika Barat juga kehilangan sangat banyak massanya.

Para ilmuwan khawatir bahwa naiknya temperatur global dapat menyulut perpecahan cepat Antartika Barat, yang menyimpan air beku untuk mendorong permukaan samudra global setinggi lima meter.

Pada 2007, Panel Antar-Pemerintah PBB bagi perubahan Iklim (IPCC) meramalkan permukaan air laut akan naik 18 sampai 59 centimeter paling lambat pada 2100, tapi perkiraan itu tidak memasukkan dampak lapisan es yang mulai retak di Greenland dan Antartika.

Hari ini, banyak ilmuwan yang sama mengatakan sekalipun buangan CO2, yang memerangkap panas, dibatasi, permukaan air samudra lebih mungkin untuk naik sekitar hampir satu meter, cukup untuk membuat beberapa negara pulau kecil tak dapat dihuni dan merusak delta subur yang menjadi habitat ratusan jutaan makhluk.

Lebih dari 190 negara berkumpul di Copenhagen, Desember, guna merancang kesepakatan perubahan iklim guna mengekang gas rumah kaca dan membantu negara miskin menanggulangi konsekuensinya.

Pengajar University of Texas Jianli Chen dan rekannya selama hampir tujuh tahun menganalisi interaksi lapisan es samudra di Antartika.

Data itu, yang mencakup masa hingga Januari 2009, dikumpulkan oleh dua satelit GRACE, yang mendeteksi arus massa di samudra dan wilayah kutub dengan mengukur perubahan di medan magnet Bumi.

Sejalan dengan temuan terdahulu yang dilandasi atas beragam metode, mereka mendapati bahwa Antartika Barat, rata-rata, menimbun sebanyak 132 miliar ton es ke dalam laut setiap tahun, memberi atau mengambil 26 miliar ton.

Mereka juga mendapati untuk pertama kali bahwa Antartika Timur, di wilayah Bagian Timur Belahan Bumi di benua tersebut, juga kehilangan massa, kebanyak di wilayah pantai, dengan luas wilayah sekitar 57 miliar ton per tahun.

Margin atau kesalahan tersebut, mereka memperingatkan, hampir sama besar dengan perkiraan, yang berarti hilangnya es dapat sedikit lebih kecil dari beberapa miliar ton atau lebih dari 100 miliar ton.

Setakat ini, para ilmuwan telah memperkirakan bahwa Antartika Timur "seimbang", yang berarti itu menimbun sama banyaknya massa dan melepaskannya juga, barangkali malah lebih banyak.

"Dengan demikian, bertambah-cepatnya menghilangnya es dalam beberapa tahun belakangan di seluruh benua tersebut dapat diketahui," demikian kesimpulan para penulis tersebut sebagaimana dilaporkan kantor berita Prancis, AFP. "Antartika mungkin segera memberi sumbangan jauh lebih besar pada kenaikan permukaan air laut global."

Satu studi lain yang disiarkan pekan lalu di jurnal Nature melaporkan gambaran yang sudah berubah bagi temperatur Antartika selama masa hangat, "antar-gletser" seperti yang telah terjadi rata-rata setiap 100.000 tahun.

Selama masa itu, yang mencapai puncaknya 128.000 tahun lalu, menyebut Priode Eemia, temperatur di wilayah itu barangkali enam derajat Celsius lebih tinggi hari ini, yaitu sebanyak 3 derajat Celsius di atas perkiraan sebelumnya, kata studi tersebut.

Temuan itu menunjukkan wilayah tersebut mungkin lebih sensitif dibandingkan dengan yang diperkirakan para ilmuwan mengenai konsentrasi gas rumah kaca dalam suasana yang rata-rata sama dengan tingkat saat ini.

Selama Periode Eemia, permukaan air laut lebih tinggi lima-sampai-tujuh meter dibandingkan dengan hari ini.

Sumber: ANTARA News (Senin, 23 November 2009 08:52 WIB)

Enam Langkah Skenario Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan ada enam langkah skenario mitigasi perubahan iklim seperti yang termaktub pada laporan Komunikasi Nasional II, kata Deputi Menteri KLH Masnellyarti Hilman.

Dalam peluncuran Dokumen Nasional II itu, di Jakarta, Senin, Masnellyarti Hilman mengatakan, skenario mitigasi itu terkait dengan kehutanan yaitu program penghijauan dan penghutanan kembali dengan target 0,7 juta hektare per tahun, program penanaman untuk memenuhi permintaan kayu pada 2010 dengan perkiraan dari FAO sebesar 0,3 juta-0,4 juta hektare per tahun.

Selanjutnya program pengkayaan penanaman sebesar 0,2 juta-0,6 juta hektare, program pemberantasan pembalakan liar sebesar 0,5 juta hektare per tahun pada 2000 menjadi nol setelah 2020.

Selain itu ada program deforestasi yang diasumsikan sebesar 75 persen atau sebesar 0,65 juta hektare per tahun dan penanaman tumbuhan untuk energi sebesar 50.000 hektar per tahun.

KLH sebagai koordinator penanganan perubahan iklim meluncurkan laporan Komunikasi Nasional II yang berisi data status emisi gas rumah kaca serta kebijakan mitigasi-adaptasi perubahan iklim tingkat nasional.

"Sebagai negara peratifikasi konvensi perubahan iklim, Indonesia wajib melaporkan status emisi gas rumah kaca dan kebijakan mitigasi adaptasi perubahan iklim ke UNFCCC dalam dokumen Komunikasi Nasional," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Menurut dokumen Komunikasi Nasional II, tahun 2000 emisi gas rumah kaca nasional dari tiga gas rumah kaca utama (CO2, CH4 dan N2O) tanpa emisi dari perubahan penggunaan lahan (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF) mencapai 594.738 Gigaton CO2 equivalent (CO2e).

Dengan LULUCF, total emisi gas rumah kaca nasional meningkat bermakna menjadi 1,415 Gigaton CO2e.

Sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap total emisi gas rumah kaca, menurut dokumen Komunikasi Nasional II, adalah perubahan penggunaan lahan dan hutan, energi, dan limbah.

Cakupan dokumen Komunikasi Nasional kedua antara lain kondisi nasional, inventorisasi GRK nasional, langkah untuk menerapkan konvensi, hambatan dan pendanaan terkait, bantuan teknik serta kebutuhan kapasitas.

Sumber: ANTARA News (Senin, 23 November 2009 20:07 WIB)

Gas Rumah Kaca Capai Peningkatan Tertinggi

Jenewa (ANTARA News) - Gas rumah kaca telah mencapai tingkat tertingginya sejak masa pra-industri, demikian peringatan beberapa ahli meteorologi, Senin, seperti dikutip kantor berita Xinhua.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), di Jenewa, mengumumkan, pada 2008 terjadi peningkatan tertinggi gas rumah kaca sejak 1998.

"Kami ingin semua keputusan tidak dilandasi atas desas-desus tapi atas kenyataan, jadi di sinilah semua fakta itu," kata Michel Jarraud, Sekretaris Jenderal WMO, yang merujuk kepada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen pada Desember.

WMO Greenhouse Gas Bulletin memperlihatkan, hingga 2008, rasio karbon dioksida, metan, dan nitro oksida, masing-masing naik sebesar 38 persen, 157 persen, dan 19 persen sejak masa pra-industri sebelum 1750.

"Makna kenaikan ini ialah (Protokol) Kyoto tak cukup," kata Jarraud, "tapi tanpa Kyoto, itu bahkan akan lebih buruk". Buletin itu mengungkapkan bahwa kosentrasi kloroflurokarbon (CFC) naik, berkat Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, yang mulai diberlakukan pada 1989, kendati gas lain, halogen, meningkat dengan cepat.

"Apa yang saya ketahui ialah kita tak boleh menyerah. Kita mesti melakukan setiap upaya guna mencapai kesepakatan terbaik yang mungkin dicapai di Copenhagen. Penting untuk bertekad. Penting untuk mengurangi jumlah perubahan iklim. Makin lama kita menunda keputusan, makin besar dampaknya," kata Jarraud.

WMO, melalui Global Atmosphere Watch (GAW) Progam, mengkoordniasikan pengawasan gas rumah kaca di atmosfir melalui jaringan kerja 200 stasiun di lebih dari 50 negara. WMO didirikan pada 1950. Organisasi tersebut memiliki 188 negara anggota dan bermarkas di Jenewa.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 24 November 2009 09:07 WIB)

Gubernur Kalbar Ingatkan Perusahaan Perkebunan Buat Embung

(ANTARA/FB Anggoro)

Pontianak (ANTARA News) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan perusahaan perkebunan untuk membuat embung di dalam kawasan guna mengantisipasi kebakaran lahan.

"Misalnya di tiap areal 500 hektare dibuat embung-embung supaya mudah mendapat air kalau terjadi kebakaran," kata Cornelis di Pontianak, Rabu.

Ia tidak memungkiri adanya perusahaan perkebunan yang "serakah" sehingga seluruh lahan digunakan untuk ditanami sawit.

"Jadi sulit kalau terjadi kebakaran," kata Cornelis. Ia menambahkan, sejak menjadi Gubernur Kalbar sudah berkali-kali keluar negeri untuk memenuhi undangan dan memberi penjelasan terkait isu-isu lingkungan.

Luas areal perkebunan yang terbakar di Kalbar sejak Januari hingga September mencapai 10.440,49 hektare.

Komoditi yang terbakar di antaranya kelapa sawit, karet, kopi, lada, dan kelapa dalam.

Lahan yang paling luas terbakar di Kabupaten Sambas yakni 3.887,5 hektare berupa perkebunan kelapa sawit di bulan Agustus lalu.

Sebanyak 19 perusahaan mengajukan Izin pembersihan lahan dengan luasan 53.310 hektare.

Sementara Bupati Sanggau Setiman H Sudin juga meminta perusahaan perkebunan untuk membuat embung dan sumur resapan di areal yang dikelola.

"Selain berfungsi untuk cadangan air di musim kemarau, juga bisa menjadi penampung ketika musim penghujan tiba," kata Setiman H Sudin.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Idwar Hanis menambahkan, upaya mencegah kebakaran lahan masih terkendala komitmen petani yang masih rendah.

Selain itu peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di setiap perusahaan perkebunan besar maupun rakyat masih belum memadai.

Sumber: ANTARA News (Kamis, 19 November 2009 03:08 WIB)

Greenpeace Dorong Indonesia Kukuh Kurangi Emisi

Aktifis Greenpeace memakai topeng wajah Presiden AS Barack Obama dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Tugu Selamat Datang Jakarta. Sabtu (21/11). Aksi tersebut untuk mendukung komitmen Presiden Susilio Bambang Yudhoyono mengurangi emisi karbon Indonesia dan meminta jannjinya segera diwujudkan. (ANTARA/Salis Akbar )

Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 100 pegiat organisasi lingkungan Greenpeace melakukan aksi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, untuk mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kukuh kepada komitmen mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"Kita meminta kepada Presiden untuk memperlihatkan kepemimpinananya dalam mengurangi emisi karbon dengan memenuhi komitmen yang telah dibuat pada G20," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace wilayah Asia Tenggara Yuyun Indraji di Bunderan HI, Jakarta, Sabtu.

Emisi karbon adalah terlepasnya karbon ke udara yang menciptakan efek rumah kaca untuk di mana panas matahari tidak lagi memiliki filter cukup di atmosfer sehingga suhu Bumi menjadi semakin panas.

"Apabila suhu terus memanas, maka es di kutub akan mencair sehingga permukaan air laut naik, hasilnya daratan bisa tenggelam. Kita sebagai negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan dan sungai sangat rentan terhadap hal ini," kata Yuyun.

Ia mengungkapkan, saat ini 50 persen dari total karbon di dunia ada di hutan dan lahan gambut Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri adalah negara ketiga terbesar setelah AS dan China penghasil emisi karbon.

"Sekitar 20 persen sumbangan Indonesia terhadap emisi karbon ini, kalau tidak segera diperbaiki maka kerusakan yang terjadi akan semakin parah," katanya.

Ia menambahkan, dari dua juta hektare lebih lahan gambut di Indonesia, sekitar 50 persenya telah dirusak, baik oleh penebangan hutan maupun perkebunan.

Greenpeace menyarankan Indonesia membuat kawasan pelindung iklim seperti yang ada di Semenanjung Kampar.

"Semenanjung Kampar merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Kalau ini rusak oleh aksi perusahaan pulp dan kertas ini jelas bertentangan dengan komitmen Presiden Yudhoyono," kata Perwakilan Greenpeace Asia Tenggara untuk Indonesia Nur Hidayati.

Sumber: ANTARA News (Sabtu, 21 November 2009 11:59 WIB)

Dishutbun Siapkan 195 Ribu Bibit Kayu Penghijauan

Curup, Bengkulu (ANTARA News) - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Rejang lebong, Provinsi Bengkulu, sedikitnya sudah menyiapkan 195 ribu bibit kayu untuk pencanangan program pemerintah pusat penanaman satu orang satu pohon.

"Ke 195 ribu bibit kayu ini diantaranya 93 persen jenis kayu- kayuan dan tujuh persen jenis tanaman buah- buahan," kata Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Rejang Lebong, Nandang Sumantri, Rabu.

Saat ini terang Nandang, bibit telah disiapkan, tinggal menunggu di bagikan kepada masyarakat untuk ditanam di masing-masing lokasi lingkungan rumah warga.

Bibit kayu dan buah- buahan tersebut akan di bagikan ke 15 kecamatan di Rejang Lebong, selanjutnya diserahkan pada masyarakat secara gratis.

Selanjutnya pihak dinas kehutanan dan perkebunan akan menanamkan pada daerah aliran sungai yang ada di kabupaten Rejang lebong.

Bagi masyarakat yang menanam bibit program satu orang satu pohon, hasil nantinya silahkan dinikmati sendiri.

Ketua pelaksana program satu orang satu pohon Kabupaten Rejang lebong, Kadirman mengungkapkan, Program pusat tersebut sebagai upaya masyarakat dalam membantu terjadinya pemanasan bumi.

"Masing-masing kecamatan nantinya akan mendapat jatah pohon untuk ditanam dan di bagikan pada masyarakat.

Ia mengatakan pelaksanaan penanaman satu orang satu pohon akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 28 November 2009.

Lokasi penanaman secara serentak ini di hutan kota, tepatnya di Desa Duku Ulu, kecamatan Curup Timur.

Sedangkan bibit sebanyak 195 ribu batang yang di siapkan akan dibagikan di beberapa titik.

Antara lain, di kantor camat kecamatan Sindang Kelingi 40 ribu batang, kantor camat kecamatan Curup Selatan 35 ribu batang, kantor camat kecamatan Curup Utara 40 ribu batang, kantor kecamatan Curup Timur 40 ribu batang, dan Desa Baru Manis kecamatan Bermani Ulu 40 ribu batang.

"Pemerintah Rejang Lebong akan menargetkan program ini mencapai 220 ribu batang yang akan di tanam," kata Kadirman.

Sumber: ANTARA News (Kamis, 19 November 2009 05:32 WIB)

Polisi Tangkap 14 WNI dan WNA Aktivis Greenpeace

Siak (ANTARA News) - Polres Siak menangkap 14 aktivis greenpeace yang melakukan aksi penyegelan empat alat derek peti kemas di kawasan pelabuhan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), di Perawang, Kabupaten Siak, Riau, Rabu.

Para aktivis yang ditahan polisi itu kemudian dibawa ke Mapolda Riau di Pekanbaru. Di antara aktivisi yang dibawa ke kantor polisi itu terdapat sembilan warga negara asing.

Selain para pegiat yang dibawa ke Pekanbaru itu, empat pegiat organisasi internasional pemerhati lingkungan tersebut masih bergelantungan di satu dari empat derek yang ada di kawasan itu.

Para aktivis tersebut masih bertahan pada satu crane yang digunakan untuk mengangkut peti kemas. sejumlah polisi dan manajemen perusahaan masih melakukan negosiasi kepada mereka.

Perusahaan pengolahan kayu itu menyatakan akan menempuh jalan dialog dengan aktivis setelah berbagai upaya yang dilakukan gagal dan para aktivis tetap bergelantungan di derek tersebut.

Aktivis yang bertahan dengan bergelantungan di rantai crane, yaitu Frank Simon (Jerman), Norika Maureen (Indonesia), Joel Catapong (Filipina), dan Henriette (Belanda).

Sementara itu, Frank Simon saat dihubungi ANTARA News melalui telefon selulernya mengatakan, ada sembilan petugas keamanan juga memanjat crane tersebut untuk memaksa dia turun.

Menurut dia, delapan satpam menarik-narik tali yang dipakai untuk bergelantungan dan mengambil perlengkapan yang dibawanya. Seorang polisi yang ikut memanjat hanya berdiam diri.

"Mereka minta saya turun, tapi saya diamkan saja," katanya.

Sejak awal November, Greenpeace membuka kamp penyelamatan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Sebagai rangkaian aksi keberadaan organisasi kampanye lingkungan global itu, pada 12 November, para aktivis Greenpeace merantai diri mereka di tujuh alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar.

Aksi itu dilakukan karena Greenpeace berpendapat, perusahaan APRIL Grup itu ikut meluluhlantakkan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar.

"Kami ingin Presiden Yudhoyono mewujudkan komitmennya untuk menghentikan penghancuran sisa hutan di Indonesia," ujar Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara Bustar Mastar.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 25 November 2009 12:53 WIB)

Greenpeace Puji Keputusan Menhut Hentikan Ekspansi RAPP

Pekanbaru (ANTARA News) - Greenpeace menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri Kehutanan (Mehut) Zulkifli Hasan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, Riau.

"Menhut melakukan tindakan yang tepat," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, kepada ANTARA News di Pekanbaru, Kamis.

Bustar Maitar mengatakan hal itu terkait pernyataan Menhut usai mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi Kehutanan DPR di Jakarta, Rabu malam (18/11), yang meminta RAPP menghentikan sementara aktivitas di lahan gambut.

Menhut mengatakan pihaknya akan mengevaluasi semua perizinan RAPP termasuk melakukan post-audit terhadap perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu.

Meski semua perizinan RAPP di Semenanjung Kampar telah memiliki rekomendasi dari Gubernur Riau Rusli Zainal dan persetujuan MS Kaban (Menhut sebelumnya), namun Zulkifli berjanji akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan kesalahan dalam perizinan RAPP.

Lebih lanjut Bustar mengatakan, agar pernyataan Menhut benar-benar direalisasikan dan dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan yang nyata.

Ia juga membantah tudingan bahwa Greenpeace melakukan kegiatan di Semenanjung Kampar selama dua bulan terakhir hanya untuk mencari sensasi semata.

"Mengenai RAPP, saya berharap tidak hanya janji kosong oleh Menhut," katanya.

Selain itu, ia juga berharap agar Menhut melihat dari sudut pandang yang lebih luas bahwa hutan di Indonesia sedang terancam karena carut marutnya pemberian izin kepada perusahaan di hutan alam.

Karena itu, ia meminta agar keputusan evaluasi perizinan tidak berhenti pada perusahaan RAPP, namun pada seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia.

"Semua izin harus dilihat ulang," katanya.Penggiat lingkungan Greenpeace selama dua bulan terakhir terus mengkampanyekan agar pemerintah Indonesia mempertahankan kelestarian hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, Riau, untuk mencegah perubahan iklim dan demi kelangsungan hidup masyarakat di sekitar hutan.

Aksi yang dilakukan Greenpeace mulai dari membangun Kamp Perlindungan Iklim, transfer pengetahuan kepada masyarakat, pembendungan kanal gambut, hingga aksi ekstrim berupa penyegelan alat berat RAPP.

Aksi terakhir menimbulkan konsekuensi berat untuk Greenpeace karena sebanyak 22 aktivis asal Indonesia kini ditetapkan polisi sebagai tersangka tindak pidana. Sedangkan, sebanyak 13 aktivis berkewarganegaraan asing telah dideportasi dari Indonesia.

Sumber: ANTARA News (Kamis, 19 November 2009 16:38 WIB)

Greenpeace Bertahan Hingga 26 November di Pelalawan

Pekanbaru (ANTARA News) - Kapolres Pelalawan AKBP Ari Rachman menyatakan, aktivis Greenpeace bertahan di Kamp Perlindungan Iklim di lahan gambut Semenanjung Kampar, Pelalawan, Riau, hingga 26 November 2009.

"Kita telah mengambil kesepakatan dengan para aktivis Greenpeace bahwa mereka bertahan di Semenanjung Kampar hingga 26 November," kata Ari Rahman melalui sambungan telepon dari Pekanbaru, Rabu.

Dia menjelaskan, kesepakatan itu diambil melalui dialog dengan para aktivis penggiat lingkungan itu pada akhir pekan lalu (13/11) ketika puluhan warga mendatangi Desa Teluk Meranti melakukan demonstrasi menolak keberadaan organisasi itu.

Semula Greenpeace, kata Ari, meminta tetap bertahan hingga pekan kedua Desember 2009 atau ketika Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark digelar.

Namun melihat kondisi fakta di lapangan serta terjadi pro dan kontra warga Teluk Meranti terkait keberadaan organisasi lingkungan yang membangun kamp di tepi Sungai Kampar itu, akhirnya disepakati pekan keempat November merupakan batas waktu akhir.

"Tapi itu pun dengan catatan, jika sebelum 26 November terjadi keributan maka kita mohon maaf karena harus mengevakuasi mereka," tegasnya.

Sebelumnya, puluhan aktivis Greenpeace menyegel alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai bentuk protes penebangan hutan alam dari program konversi lahan gambut menjadi hutan akasia yang dilakukan perusahaan.

Akibat peristiwa itu, Polisi menetapkan 21 orang aktivis warga negara Indonesia sebagai tersangka dan sebanyak 11 orang aktivis Greenpeace berkewarganegaraan asing telah dideportasi pihak imigrasi setempat karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.

Polisi juga kembali memeriksa empat aktivis dan jurnalis asing yang sedang melakukan kegiatan peliputan kerusakan hutan alam Semenanjung Kampar yang keempatnya direncanakan dideportasi oleh Imigrasi Pekanbaru pada hari Rabu, (18/11).

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 11:31 WIB)

Greenpeace Surati Presiden Terkait Kasus Semenanjung Kampar

Puluhan aktivis Greenpeace menyegel alat berat saat melakukan aksi protes di konsesi perusahaan HTI milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, Riau, Kamis (12/11). ( ANTARA/FB Anggoro)

Jakarta (ANTARA News) - Greenpeace menyurati Presiden Susilo Bambang Yusdhoyono (SBY) terkait kasus pemulangan sejumlah aktivis asing oleh Imigrasi Riau dan tekanan yang dilakukan pihak kepolisian di Semenanjung Kampar Desa Teluk Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan.

"Kami menyurati Presiden untuk melaporkan kasus yang terjadi di Semenanjung Kampar Desa Teluk Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau," kata Perwakilan Greenpeace Asia Tenggara untuk negara Indonesia, Nur Hidayati di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu menyusul adanya tekanan terhadap aktivis Greenpeace baik dari aparat kepolisian maupun perusahaan pascaaksi penyegelan terhadap tujuh unit alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mereka lakukan di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar (Kampar Peninsula) pada Kamis (12/11) lalu.

Aksi tersebut juga berbuntut pada pemulangan 15 warga negara asing dimana 13 diantaranya adalah aktivis Greenpeace dan dua lainnya adalah jurnalis ke negaranya masing-masing oleh Imigrasi Riau.

Pemulangan tersebut dilakukan oleh Imigrasi Riau dengan alasan para warga negara asing tersebut tidak memiliki izin kegiatan dan peliputan di Riau.

Bahkan, tekanan tersebut juga mengakibatkan terhentinya aksi para aktivis Greenpeace di kamp perlindungan hutan di Semenanjung Kampar.

"Padahal kamp tersebut kami dirikan untuk melindungi hutan di Semenanjung Kampar yang kami nilai telah rusak karena kegiatan perusahaan," katanya.

Untuk itu, Greenpeace ingin Presiden SBY mengetahui kondisi yang sebenarnya yang telah terjadi di Semenangjung Kampar Riau.

"Kami ingin presiden mengetahui bahwa telah terjadi kebijakan yang bertolak belakang dengan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh jajarannya," kata Nur Hidayati.

Dengan adanya surat itu, Greenpeace berharap Presiden SBY dapat bertindak tegas dalam menyikapi kasus di Semenanjung Kampar dan tidak membiarkan adanya kebijakan yang bertentangan dengan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Jika presiden berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka kebijakan jajaran di bawahnya termasuk diantaranya memulangkan aktivis Greenpeace adalah bertentangan dengan tujuan SBY," katanya.

Ia mencontohkan Menteri Kehutanan pernah mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), memberi izin pada 14 perusahaan di Riau, yang sebagian besar dimiliki oleh APP ( Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group) untuk membabat lebih dari 100.000 hektare hutan untuk kepentingan industri pulp and paper.

"Padahal pada pertemuan G-8 di Jepang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengusung komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50 persen pada tahun 2009 dan 75 persen pada 2012," katanya.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 17:19 WIB)

Sebatang Jamur Raksasa di Tasikmalaya Hilang

Tasikmalaya (ANTARA News) - Satu dari 14 batang jamur raksasa yang tumbuh di Dusun Batunungul, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, hilang pada Minggu (15/11) lalu.

Salah seorang penjaga jamur raksasa, Engkus, kepada wartawan pada Rabu mengatakan, hilangnya sebatang jamur yang berdiameter 50 cm itu diketahuinya pada Selasa pagi (17/11).

"Ketika saya cek jamur yang berada dibawah tumpukan antara jamur lainnya sudah hilang," katanya.

Ia menyangka jamur tersebut hilang oleh segelintir orang yang ingin memiliki jamur raksasa yang dinilai langka dan unik tumbuh di antara semak tepi jalan warga.

Jamur raksasa berwarna putih bersih yang kali pertama tumbuh di Kota Tasikmalaya, kata Engkus, telah menarik perhatian warga setempat maupun dari luar daerah.

Menurut Engkus hilangnya satu batang jamur raksasa diperkirakan terjadi pada Senin malam ketika warga yang berinisiatif menjaga jamur tengah tertidur.

"Mungkin hilangnya jamur ketika warga sini yang berjaga secara bergantian sedang tertidur," katanya.

Namun mengetahui peristiwa hilangnya satu batang jamur raksasa warga setempat meningkatkan kewaspadaan agar tidak kembali lagi terjadi dengan menyiagakan beberapa orang setiap jam jaga malam.

Dijaganya jamur raksasa karena warga menilai sesuatu tumbuhan yang langka dan berharga sehingga perlu perawatan secara khusus agar jamur tersebut tidak rusak dan layu.

Kata Engkus perawatan dilakukan dengan memasang terpal di atas jamur untuk menghindari curahan air hujan yang dikhawatirkan dapat merusak bagian atas jamur.

"Warga disini menjaganya dengan hati-hati bahkan warga yang ingin melihat tidak boleh menyentuhnya," katanya.

Sementara itu sekretaris dinas pertanian dan peternakan kota Tasikmalaya, Us Taufik mengatakan jamur yang tumbuh besar tersebut akan dilakukan penelitian dengan melibatkan ahli tanaman dan tumbuhan.

Ia mengatakan jamur raksasa itu merupakan peristiwa yang kali pertama terjadi sepanjang sejarah kota Tasikmalaya.

"Dalam catatan dinas pertanian tidak pernah terjadi tumbuh jamur sebesar itu, makanya perlu dilakukan penelitian," katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keberadaan tumbuhan jamur yang tumbuh besar untuk memperlancar proses penelitian.

Ia berharap keberadaan jamur tersebut tetap utuh tidak mengalami kerusakan pada jamur, kecuali kerusakan secara alamiah.

"Jika tumbuhnya lama akan dilakukan penelitian tapi kalau sudah layu, minimal kita sudah mendokumentasikan bahwa jamur raksasa pernah tumbuh disini," katanya.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 20:05 WIB)

Foke dan Menteri Inggris Luncurkan Balon Kopenhagen

Jakarta (ANTARA News) - Menteri perubahan iklim dan energi kerajaan Inggris, Joan Ruddock dan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo meluncurkan balon untuk perundingan Kopenhagen di Jakarta, Rabu.

Dengan peluncuran balon Kopenhagen yang bertuliskan "Act on Copenhagen", Gubernur DKI menyatakan dukungannnya terhadap konferesi yang akan di gelar bulan Desember 2009 mendatang untuk mengurangi efek negatif perubahan iklim yang terjadi.

Menurut Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, juga menyatakan selama ini pemerintah DKI Jakarta sudah meluncurkan program hari bebas kendaraan bermotor (car free day atau CFD) di jalan Sudirman-Thamrin, yang merupakan jalan utama kota Jakarta untuk mengurangi emisi karbon.

Selama ini Pemda Jakarta telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki kualitas udara seperti pelaksanaan CFD, penkonversian bahan bakar minyak tanah menjadi gas dan penerapan bus Trans Jakarta yang menggunakan bahan bakar rendah karbon.

"Pada tahun 1992, Jakarta menduduki peringkat ketiga kota terpolusi di dunia, namun pada tahun 2006 statusnya menjadi kota dengan polusi tingkat menengah," ujar Foke.

Saat ini Pemerintah Daerah DkI Jakarta juga bekerjasama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan untuk mengupayakan penguranan efek perubahan iklim global yang dampaknya sudah mulai dirasakan di dunia, seperti bencana alam yang terjadi di Asia belakangan ini.

Menteri Ruddock menyambut baik usaha program penguranagn emisi carbon oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai usaha inisiatif, menurutnya usaha penurunan emisi karbon serupa juga dilakukan di negaranya.

"Ibukota negara kami, London yang letaknya di bawah permukaan air laut juga sudah mersakan dampak tersebut, untuk itu kami menyerukan agar seluruh negara dunia untuk dapat menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celcius,` ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli di Inggris, kenaikan suhu bumi sebanyak 2 derajat Celcius dapat mengakibatkan meningkatnya permukaan air laut, yang erdampak pada 94 warga Asia dapat kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya.

"Kita semua harus bekerja keras untuk menahan kenaikan suhu 2 derajat Celcius, karena dapat berdampak buruk bagi seluruh penduduk dunia secara ekonomis dan sosial," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Ruddock mengharapkan agar semua negara di dunia dapat bekerja sama menanggulangi perubahan iklim yang sedang berlangsung.

Mengenai usulan Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26 persen pada tahun tahun 2020 oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20 Pitsburg, Amerika Serikat, September lalu, Menteri Ruddock menyampaikkan penghargaanya dan menyatakan untuk mendukung ambisi pemerintah Indonesia itu.

"Masalah yang sebenarnya adalah bagaimana Indonesia dapat mendapatkan tambahan 15 persen lagi hingga penurunan emisi menjadi 41 persen dengan bantuna Internasional," ujar Joan Ruddock.

Sebelumnya di Pitsburg Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyanggupi Indonesia akan menunkan emisi karbonnya menjadi 26 persen pada tahun 2020, namun jumlah tersebut ditargetkan bisa meningkat jika mendapatkan dukungan finansial dari dunia internasional.

Pada kesempatan pelepasan balon udara untuk bertindak di Kopenhagen tersebut, Foke dan Menteri Joan Ruddock juga meluncurkan program hijau bajaj berbahan bakar gas.

Keduanya membuka tudung bajaj berbahan bakar gas, pada kesempatan itu, Foke dan menteri Joan Ruddock sempat berpose sedang menaiki bajaj tersebut.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 19:21 WIB)

Kehadiran Presiden Lancarkan KTT Iklim Kopenhagen

Jakarta (ANTARA News) - Delegasi RI untuk negosiasi perubahan iklim mengatakan kehadiran Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, akan melancarkan kelahiran kesepakatan.

"Kehadiran kepala negara akan memberi warna perundingan. Delegasi akan dapat membuat keputusan di tempat," kata Tri Haryati, Ketua Tim Negosiasi Delegasi RI untuk negosiasi perubahan iklim di forum internasional, usai acara diskusi tentang KTT Perubahan Iklim Kopenhagen, di Jakarta, Rabu.

Tri Haryati mengatakan, dari pengalamannya, koordinasi dengan kepala negara selalu menjadi kendala untuk menentukan sikap jika yang bersangkutan tidak hadir dalam pertemuan.

Tri mengatakan, Presiden RI direncanakan hadir di KTT Perubahan Iklim pada tiga hari terakhir penyelenggaraan, yaitu pada 16-18 Desember."Presiden akan mengikuti forum `high level segment`," katanya.

Tri mengatakan, berawal dari kedatangan pada pertemuan puncak ke-20 Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura minggu lalu, Perdana Menteri Denmark Lars Loekee Rasmussen meminta bantuan dengan mengundang Kepala Negara APEC, termasuk Indonesia, untuk keberhasilan KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen

"Presiden RI yang pertama menyanggupi untuk datang ke Kopenhagen," kata Tri.

Oleh karena itu, panitia COP ke-15 UNFCCC akan mengirimkan undangan resmi kepada Presiden RI.

Tri mendapatkan informasi kemungkinan 40 kepala negara akan hadir pada KTT Perubahan Iklim itu, antara lain Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Swedia Reinfeldt yang juga Ketua Uni Eropa, dan kepala negara-negara kepulauan kecil (AOSIS).

"Sedangkan Presiden Amerika dan Presiden Brasil gelagatnya akan datang bila ada hasil kongkret yang akan ditandatangani di Kopenhagen," katanya.

Menjelang sebulan sebelum penyelenggaraan, banyak negara dan pihak yang meragukan KTT Perubahan Iklim akan dapat menghasilkan sebuah keputusan sesuai "Bali Road Map".

Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan adanya jalan tengah berupa "umbrella agreement" sebagai hasil KTT Perubahan Iklim ke-15.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 19:22 WIB)

Habitat Burung Maleo di Sultra Menghilang

(ANTARA/Sulteng.go.id)

Kendari (ANTARA News) - Habitat burung maleo, salah satu satu burung langka di Sulawesi Tenggara (Sultra), kini terancam punah bahkan sudah menghilang, menyusul maraknya aksi perburuan, terutama telurnya, yang diambil masyarakat setempat.

"Kalau kita melihat habitat burung maleo di tahun 1990-an, muda sekali ditemukan, sekarang ini sudah sulit, karena populasinya semakin menyusut akibat maraknya perburuan liar," kata salah seorang tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Sultra, H Umar Saranani, di Kendari, Kamis.

Habitat burung maleo di Sultra dulunya berkembang di kawasan obyek wisata Pantai Taipa dan Toli-Toli di Kabupaten Konawe Utara dan di Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu (Buton Utara ) serta Tanjung Peropa (Konawe Selatan).

Kesemua kawasan tempat berkembangbiaknya burung langka tersebut berada di pinggir pantai berpasir tebal dan sebagian pegunungannya yang berbukit dan berlereng-lereng dengan ditumbuhi pepohonan yang tidak terlalu lebat.

Umar mengatakan, sesuai hasil pengamatan di lapangan, menyusutnya populasi burug maleo di Sultra juga disebabkan karena habitatnya telah rusak. Di Buton Utara misalnya, habitat maleo di wilayah itu telah dialihfngsikan menjadi areal pertanian sehingga otomatis burung tersebut terusik, sehingga harus mencari tempat yang lebih aman.

Begitupula di Kabupaten Konawe Utara dan Konsel, sebagian wilayahnyanya menjadi kawasan perkebunan dan pemukiman, bahkan masyarak di sana masih marak melakukan pengrusakan hutan saat mengambil rotan dan kayu untuk bahan bangunan rumah di daerah itu.

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena burung maleo merupakan salah satu kekayaan Sulawesi yang tidak ada di daerah lain di dunia. Kita akan dicaci maki oleh generasi mendah, kalau burung itu menghilang dari habitatnya," katanya.

Dengan demikian, mantan politisi dari Partai Golkar itu mengimbau agar semua pihak harus melakukan langkah-langkah kongkret untuk menyelamatkan burung maleo itu. Masyarakat juga harus membantu melestarikannya dengan cara tidak lagi mengambil telurnya.

Telur-telur burung maleo banyak diburu masyarakat karena harganya cukup mahal yakni mencapai Rp50.000/butir. Telur burung maleo itu, katanya banyak mengandung zat yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan membuat orang tetap sehat dan pugar.

Sumber: ANTARA News (Kamis, 12 November 2009 06:41 WIB)

30.000 Bibit Tanaman Cengkih Untuk Konservasi DAS

Boyolali (ANTARA News) - Sebanyak 30.000 bibit tanaman cengkih bantuan dari pusat untuk konservasi lahan daerah aliran sungai (DAS) Serang di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Bantuan langsung kepada kelompok tani dua desa di Ampel tersebut dari Direktorat Jenderal Pelestarian Lahan dan Air (PLA) akan ditanam di lahan seluas 300 hektare pada awal Desember 2009, kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Disperbunhut) Boyolali Hendrato Hudi di Boyolali, Rabu

Menurut Hendato, bibit tanaman cengkih akan diterima langsung kepada kelompok tani di Desa Jlarem sebanyak 175 ribu batang untuk lahan seluas 175 hektare dan Desa Ngadurejo 12,5 ribu batang untuk lahan 125 hektare.

Dipilihnya tanaman cengkih untuk konservasi lahan DAS di hulu sungai tersebut, kata dia, karena tanaman itu selain dapat untuk melestarikan air di daerah konservasi, dan juga dapat bermanfaat bagi petani setempat.

"Tanaman cengkih selain untuk pelestarian air di daerah hulu, hasil produksinya dari tanaman itu dapat menguntungkan para petani," katanya.

Selain itu, para petani setempat akan betul-betul memelihara tanaman cengkih tersebut karena mereka mengharapkan hasilnya sehingga tanaman itu akan tetap lestari di lahan konservasi tersebut.

"Tanaman cengkih akan tetap dijaga dengan baik karena petani mengharapkan hasil dari tanaman itu," katanya.

Hendrato menjelaskan, selain bantuan bibit tanaman cengkih dari pusat, Boyolali juga menerima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.500 batang untuk kelompok tani di Desa Sruni, Ringinlarik (Kecamatan Cepogo), Sumbung, Banyuanyar, Kembang (Ampel).

Bibit tanaman cengkih akan didistribusikan Desember 2009, antara lain Desa Sruni, Ringinlarik, Sumbung, dan Banyuanyar masing-masing menerima 1.000 batang. Sedangkan, Desa Kembang akan menerima 1.500 batang.

Menurut dia, bantuan bibit tanaman cengkih tersebut akan ditanaman secara serempak pada bulan Desember tahun ini bersama 12.970 batang tanaman yang sama dari APBD Kabupaten Boyolali 2009.

12.970 bibit tanaman cengkih untuk kelompok tani di Desa Jeruk dan Senden (Kecamatan Selo), Seboto, Banyuanyar, dan Kaligentong (Ampel), Cepogo, Genting, Gedangan, dan Kembangkuning (Cepogo), Musuk, ukorejo, Karangkendal, Karanganyar (Musuk).

"Setiap desa mendapatkan 1.000 bibit tanaman cengkih, kecuali Desa Genting hanya 970 batang," katanya.

Oleh karena itu, tanaman cengkih di Kabupaten Boyolali 2009 menambah luasannya sekitar 240 hektare dengan 48.470 batang sehingga total seluruhnya mencapai 1.093,93 haktare.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada para petani untuk melakukan perawatan tanaman cengkih dengan cara pemupukan organik maupun kimia secara intensif dan membersihkan lingkungan tanaman.

Petani diharapkan juga memperhatikan cara pemetikan bunga cengkih yang benar dengan menggunakan tangga dan tidak menarik rantingnya karena dapat merusak tanaman yang berdampak pada kurangnya produksi bunga.

"Produksi bunga cengkih kering Boyolali 2009 mencapai 164,12 ton. Harga bunga kering saat ini mencapai Rp50 ribu/kg sehingga dapat memotivasi para petani untuk lebih giat untuk meningkatkan produksinya," katanya.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 05:57 WIB)

IFC Kucurkan 200 Miliar Dolar Untuk Hutan Tanaman

Jakarta (ANTARA News) - International Finance Corporation (IFC), anggota kelompok Bank Dunia, akan mengucurkan dana hingga 200 miliar dolar AS untuk mengembangkan hutan tanaman di Indonesia.

Manajer Program IFC Indonesia for Sustainable Forestry Kenneth MacDicken di Jakarta, Selasa, mengatakan, program ini akan meningkatkan luas tanaman pada lahan kritis dan terdegradasi seluas 250.000 hektare di seluruh Indonesia.

"Kita akan mengucurkan dana antara 75 hingga 200 miliar dolar AS untuk investasi dalam pembangunan hutan tanaman," ujarnya.

Ia menambahkan terkait dengan program ini, IFC juga mengucurkan dana sebesar 4 miliar dolar AS sebagai dana "capacity building" untuk para penasehat teknis mengenai hutan tanaman.

Kenneth juga menambahkan tujuan dari program ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi 90.000 orang di pedesaan dan mengurangi angka pengangguran dalam beberapa tahun ke depan.

"Selain itu kita berharap program ini juga akan meningkatkan keanekaragaman hayati, dapat meningkatkan produktivitas kertas dan pulp dan mengurangi emisi karbon minimal sebesar 90 juta ton," ujarnya.

Untuk itu, ia menambahkan saat ini ada sekitar 15 perusahaan swasta yang akan diseleksi untuk diajak bekerja sama dalam program ini untuk memberdayakan lahan kritis.

"Perusahaan tersebut harus mempunyai kriteria seperti perusahaan yang telah berkecimpung di bidang kehutanan yang kredibel dan tidak mempunyai permasalahan ilegal maupun perusahaan baru yang ingin mempunyai semangat untuk bekerja di bidang ini," ujarnya.

Ia menambahkan program ini nantinya akan dilakukan di hutan-hutan Indonesia selain Jawa dan Papua dan penanaman lahan akan ditanami dengan pohon-pohon yang sudah cocok dengan lingkungan tropis di Indonesia.

"Mungkin kita akan melakukan penanaman di wilayah hutan Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara, serta penanaman di lahan kering tanpa pepohonan, ladang rumput dan ladang pertanian yang sudah ditinggalkan dan terbakar," ujarnya.

Namun, Kenneth juga mengungkapkan beberapa permasalahan mengenai pemberdayaan program tersebut seperti masalah banyaknya regulasi mengenai masalah kehutanan.

"Kita mendata ada sekitar 100 regulasi yang sangat kompleks mengenai kehutanan dan proses pendanaan pada sektor ini tidak semudah sektor lain. Kemudian masalah sosial seperti konflik dan alokasi lahan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini," ujarnya.

Secara keseluruhan program ini akan mencegah lebih jauh kerusakan hutan dan menyediakan sumber daya yang seimbang dengan kebutuhan pasokan kayu seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan kebutuhan pembangunan.

Menurut Data IFC, luas hutan Indonesia saat ini berkisar 187,9 juta hektare dengan 90 juta hektare atau sekitar 48 persen merupakan hutan hujan di Kalimantan dan Papua.

Sejak 2000, laju perusakan hutan mencapai 1,7 hingga 3,6 hektare per tahun.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 05:45 WIB)

YLI Sinyalir Organ Harimau Diperdagangkan di Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) - Yayasan Leuser Internasional (YLI) menduga organ tubuh harimau telah diperdagangkan di Provinsi Aceh karena akhir-akhir ini banyak kasus kematian binatang dilindungi itu.

"Konflik manusia dan harimau di Kabupaten Aceh Selatan yang berujung pada kematian merupakan salah satu awal mata rantai perdagangan organ bintang buas tersebut," kata juru bicara YLI, Chik Rini, di Banda Aceh, Selasa.

Disebutkan, sepanjang tahun 2007 hingga Agustus 2009 ditemukan 11 ekor harimau mati terbunuh di Aceh Selatan akibat pemasangan jerat, diracun dan ditembak dengan senjata api.

Dari 11 kasus kematian tersebut, kata dia, hanya satu yang diketahui sebagai pelaku perdagangan organ tubuh harimau. Selain itu, harimau juga diburu secara khusus untuk diperdagangkan.

Menurut Chik Rini, lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku leluasa melakukan transaksi dengan para pengumpul di Medan, Sumatra Utara.

Ia mengatakan, organ tubuh harimau yang sering diperdagangkan adalah tulang, kulit, taring, kuku dan kumis.

Tulang, kata dia, digunakan untuk pengobatan tradisional China, kulit untuk offset/pajangan di dalam rumah para oknum pejabat, pengusaha dan aparat penegak hukum.

Sedangkan taring dan kuku sering digunakan oleh orang China untuk liontin. Semua organ tubuh harimau diperdagangkan di pasar gelap dengan harga yang sangat mahal mencapai puluhan juta rupiah, katanya.

Ia menyatakan, kematian harimau akibat perburuan dan konflik telah menurunkan populasi binatang berwarna loreng itu di KEL.

Kasus kematian harimau di KEL meningkat mulai tahun 2000 dengan cara peracunan, pemasangan jerat, penangkapan melalui kandang perangkap dan perburuan dengan senjata api.

KEL merupakan benteng terakhir dimana harimau Sumatera bertahan hidup. Di provinsi lain, jumlah harimau semakin menurun seiring semakin berkurangnya luas hutan akibat dikonversi menjadi kawasan perkebunan.

Upaya perlindungan KEL sebagai habitat utama harimau Sumatera, akan melindungi spesies langka itu untuk beberapa waktu yang akan datang.

YLI saat ini masih bekerja untuk menyelesaikan pendataan populasi dan penyebaran harimau di KEL bersama WCS dan Denver Zoo, kata Chik Rini.

Makan Ayam

Seekor harimau Sumatera berkelamin betina yang masih muda, Senin (16/10) mati dibunuh Tajab (50), warga Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan setelah kedapatan memakan ayam di kandang.

Tajab dan anaknya mendengar suara harimau di kandang ayam pada pukul 04:30 WIB, setelah memeriksanya, mereka mendapatkan ayam-ayam sudah habis dimakan harimau.

Karena takut harimau mengamuk saat keluar kandang, maka Tajab dan anaknya membacok leher harimau hingga mati. Ketika hari telah terang, Tajab pun melaporkan peristiwa ini kepada penduduk kampung. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke BKSDA Aceh Selatan.

Dengan disaksikan BKSDA, Polsek, Koramil dan Camat Pasie Raja, harimau kemudian dikuburkan tak jauh dari kandang ayam.

Atas peristiwa itu, BKSDA mengingatkan Tajab untuk tidak membongkar kuburan hingga 6 bulan ke depan, karena dikawatirkan akan dicuri tulang belulangnya.

Pada akhir Mei 2009, seekor harimau jantan dewasa ditemukan mati setelah diracun seorang warga Desa Tinggi Kecamatan Kluet Utara tak jauh dari Kecamatan Pasie Raja, setelah makan daging yang diberi racun oleh pelaku yang bernama H Tayeb.

Harimau dikuburkan di halaman rumah. Selang setengah bulan kemudian seorang penadah organ harimau mendatangi H Tayeb dan membayar uang Rp8 juta untuk mendapatkan tulang belulang.

Chk Rini menyatakan, peristiwa ini tidak ditangani secara serius oleh aparat terkait meski sudah dilaporkan.

Diduga tulang itu dibawa ke Medan untuk diperjualbelikan dengan harga yang mahal, katanya.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 17 November 2009 16:38 WIB)

2010 Pemko Jambi Akan Kembangan Hutan Kota

Jambi (ANTARA News) - Pemko Jambi menargetkan pengembangan hutan kota pada tahun 2010 mendatang, karena RTH sebagai aspek penting sarana ruang terbuka hijau (RTH), kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (DP3K) Kota Jambi Harlik.

Ketika ditanya di Jambi, Senin, di sela peninjauan hutan kota oleh Wali Kota Jambi R. Bambang Priyanto, ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2002 pasal 8 ayat 3, prosentase luas hutan kota paling sedikit 20 persen dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Untuk di Kota Jambi diperkirakan, idealnya luas hutan kota yang tersedia sekitar 2.053,80 hektare.

"Sebagai bagian penting dari ruang terbuka hijau, mulai tahun 2010 kami akan targetkan pengembangan hutan kota di Kota Jambi bisa memenuhi amanah peraturan," ujarnya.

Hutan kota yang ada saat ini baru seluas kurang lebih 46 hektare atau 0,22 persen dari luas wilayah Kota Jambi, sehingga masih perlu diupayakan penambahan luas hutan kota yang cukup besar.

Salah satu upaya peningkatan pengembangan hutan kota dengan program penanaman sejuta pohon yang selama ini dijalankan pemerintah.

Pemko Jambi melalui DP3K juga memberikan bibit pohon gratis kepada warga serta instani, baik pemerintah maupun swasta agar bibit itu ditanam di tempat-tempat yang strategis.

"Dengan adanya gerakan menanam pohon, prosentase sarana ruang terbuka hijau akan terus bertambah sekaligus hutan kota juga akan bertambah," tuturnya.

Secara terpisah Wali Kota Jambi R. Bambang Priyanto mengatakan, selain sebagai aspek penting dalam ruang terbuka hijau, hutan kota di Jambi juga menjadi salah satu sarana untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian, selain dijadikan sebagai pusat pelestarian keanekaragaman hayati, RTH mampu menciptakan iklim mikro guna menjaga kesimbangan ekosistem.

Hutan kota, juga digunakan menjadi pusat pendidikan berbasis lingkungan yang lestari serta sarana berekreasi.

"Dengan banyaknya pengunjung, tentunya PAD kita akan bertambah. Hal ini juga perlu mendapat dukungan dan juga perlu pengembangan sarana di dalam hutan kota," ujarnya.

Berdasarkan data di DP3K Kota Jambi, hasil pembangunan yang telah dicapai pada pengembangan hutan kota di antaranya, panjang pagar hutan kota secara keseluruhan sepanjang 1.830 meter.

Pembangunan jalan setapak sepanjang 4.310 meter, sarana rekreasi air, rehabilitasi tanaman hutan kota, satwa, dan saat ini Pemko Jambi juga sedang mengembangkan saranan rekreasi "outbond" yang lokasinya di dalam hutan kota.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 17 November 2009 05:25 WIB)

Larang Penggunaan Batu Karang Untuk Proyek Bangunan

Kendari (ANTARA News) - Penjabat Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) Hery Heriansyah Silondae melarang penggunaan batu karang pada pekerjaan semua jenis bangunan baik untuk proyek yang didanai APBD maupun untuk kebutuhan rumah pribadi.

"Sesuai ketentuan yang berlaku, batu karang sebagai salah satu biota laut tidak boleh dirusak, karena bisa mengancam kelestarian lingkungan laut. Jadi saya tidak mentolerir kalau ada pekerjaan proyek maupun bangunan untuk pondasi rumah yang menggunakan batu karang," katanya di Kendari, Senin.

Ia mengaku telah menerima laporan dari stafnya di lapangan ada pekerjaan bangunan di daerah itu yang menggunakan batu karang.

Salah seorang warga di Kecamatan Lembo, Kasim mengaku masih menemukan ada warga yang bermukim di kawasan pesisir pantai di salah satu desa masih melakukan kegiatan pengambilan batu karang.

Dikatakan, pengambilan batu karang oleh warga setempat bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak pengelola proyek setempat tetapi untuk digunakan sebagai penahan ombak (reklamasi pantai) di pinggir halaman rumah mereka.

Sebagai gambaran, ada beberapa desa di kecamatan itu warganya sebagian kecil merupakan masyarakat Suku Bajo yang bermukim di pinggir pantai, sehingga untuk membangun rumah mereka terpaksa harus mengambil batu karang di laut sebagai pondasi rumah mereka.

Bahkan, sebelum wilayah itu mekar menjadi daerah otonomi tahun 2007, aksi pengambilan batu karang di laut cukup marak, namun setelah adanya pelarangan, maka masyarakat di daerah itu sudah tidak ada yang melakukan aktivitas mengambil batu karang.

Para nelayan setempat, terkadang juga menjual batu karang kepada pihak pemesan (pengusaha-red) dengan harga antara Rp40.000 hingga Rp50.000/m3.

Menurut dia, pihaknya tidak lagi mentolerir bagi setiap warga yang masih mengambil batu karang baik untuk bahan keperluan rumah mereka apalagi untuk kepentingan bisnis.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 17 November 2009 01:55 WIB)

Harimau Mati di Kandang Ayam

Tapaktuan (ANTARA News) - Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan mati di kandang ayam milik M Rajab (45) warga desa Silolo kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

"Harimau berjenis kelamin betina itu ditemukan mati di dalam kandang ayam, sekitar pukul 08.00 WIB warga menguburkan satwa dilindungi itu," kata Camat Pasie Raja, H Rustam di tapaktuan, Senin.

Sebelum dikubur, satwa dilindungi itu terlebih dulu dibungkus dengan kain putih, penguburan tersebut juga disaksikan Kepala Konservasi sumber Daya Alam (KSDA), Safwan, petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kapolsek Pasie Raja kabupaten Aceh Selatan.

Diperkirakan harimau yang memiliki panjang sekitar 99 Cm, tinggi 62 Cm dan panjang ekor 52 cm itu masuk ke kandang ayam yang berada di belakang rumah M Rajab sekitar pukul 20.00 WIB.

Hewan yang hampir punah tersebut diduga tewas akibat kehabisan nafas karena terlilit tali yang terdapat di dalam kandang ayam milik warga yang sehari-hari berprofesi sebagai petani itu.

"Untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan, harimau yang masih berusia muda itu dikubur dihalaman rumah M Rajab," katanya.

Kepala KSDA Aceh Selatan, Safwan mengatakan harimau itu tewas akibat kehabisan nafas dan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke BKSDA Provinsi Aceh.

"Kami sudah melaporkan kejadian ini ke BKSDA Provinsi dan diperkirakan masih ada satu ekor harimau lagi yang berkeliaran di pinggiran desa Silolo itu," katanya.

Selama dua bulan terakhir gangguan harimau di daerah penghasil pala itu meningkat, puluhan ternak telah dimangsa "raja hutan".

Selain desa Silolo kecamatan Pasie raja, sejumlah desa lainnya seperti Jambo Apha kecamatan Tapaktuan dan desa Jambo Papeun kecamatan Meukek harimaun juga turun ke pemukiman.

Kepala desa Jamboe Papeun, Sasmin (44) mengatakan harimau telah memangsa lima ekor kambing milik Tgk, Syahabuddin, Tgk Anshari dan M Nasir Nas serta 39 ekor ayam dan itik milik masyarakat lainnya.

"Warga melihat harimau di ladang ubi yang berada di dusun Kuta Batee yang berjarak sekitar satu kilometer dari pemukiman penduduk. Sebenarnya warga sangat takut dan cemas untuk berkebun, namum aktifitas itu harus tetap dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Sasmin.

Sumber: ANTARA News (Senin, 16 November 2009 18:02 WIB)

Pengamat : Pencemaran Lingkungan Perbuatan Pidana Murni

Banjarmasin (ANTARA News) - Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan tindak pidana murni sehingga harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ujar Rifqinizami, SH, LLM, pengamat hukum dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.

Oleh karenanya, sebuah perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, layak untuk dipidanakan, tandas alumnus magister ilmu hukum dari negeri jiran Malaysia itu, di Banjarmasin, Jumat.

Menurut dosen muda Fakultas Hukum Unlan tersebut, meski perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan itu berjanji melakukan perbaikan terhadap sistem pembuangan limbah yang ada, tetapi perbuatannya tidak menghapuskan unsur pidana yang ada.

"Terlebih jika pihak berwajib mengetahui tentang adanya pencemaran lingkungan, maka pihak berwajib tersebut selayaknya memproses perusahaan pencemar lingkungan itu berdasarkan hukum yang berlaku," lanjut alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) menuding PT Alton International Resources melakukan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan tersebut dilakukan karena PT Alton tidak mengolah limbah tambang batu bara secara baik, ungkap Direktur Eksekutif LKP3M Irwansyah.

"Jika tidak mengolah limbah tambang secara baik maka perusahaan tambang tersebut bisa dianggap melanggar Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," tambahnya.

Terkait persoalan lingkungan tersebut, LKP3M telah memberikan surat peringatan terhadap PT Alton agar mau memperbaiki sistem pengolahan limbahnya, dengan tembusan surat kepada pihak kepolisian setempat.

Dari data LKP3M, PT Alton International Resources melakukan kegiatan tambang dan langsung membuang limbah tambang ke seungai tanpa proses penetralan.

Oleh sebab itu dapat dikatakan PT Alton International Resources telah melakukan pencemaran lingkungan khususnya sungai di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu 117 Km dari Banjarmasi, demikian Irwansyah.

Pada kesempatan terpisah Kapolsek Satui Kabupaten Tanah Bumbu AKP Moerdilly,Sik ketika dikonfirmasi membenarkan adanya tembusan surat peringatan terkait pencemaran lingkungan oleh PT Alton.

"Memang benar ada surat tembusan dari LSM LKP3M dan kita sudah memanggil PT Alton untuk mengklarifikasi surat itu," katanya.

Sedangkan Manajer PT Alton International Resources, Dekky menyatakan, pihaknya akan memperbiki sistem pengolahan limbah seraya melakukan pembenahan manajemen perusahaan.

"Untuk ke depan kita berupaya lebih baik dan akan terus melakukan perbaikan agar tidak dianggap melakukan pencemaran lingkungan," katanya.

Sumber: ANTARA News (Jumat, 13 November 2009 06:03 WIB)

Spesies Baru Anggrek di Sapat Hawung

Palangkaraya (ANTARA News) - Tim Ekspedisi I Sapat Hawung yang tengah mendaki pegunungan Muller di hulu Kalimantan Tengah menemukan sejumlah spesies baru tanaman anggrek.

"Hasil identifikasi awal terdapat sejumlah temuan anggrek baru yang belum dapat diklasifikasikan," kata Sekretaris Posko Ekspedisi I Sapat Hawung Kalteng, Mirta di Palangkaraya, Kamis.

Tim beranggotakan 24 orang pegiat lingkungan di Kalimantan Tengah memulai kegiatan pada 4 November lalu dari Palangkaraya menuju Cagar Alam Bukit Sapat Hawung, di Murung Raya, dalam upaya pelestarian orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).

Tim tersebut dilaporkan baru dapat memasuki Bukit Sapat Hawung pada hari ketujuh ekspedisi setelah sebelumnya lima hari berjalan kaki dari desa paling hulu yakni Desa Kalasin, Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Murung Raya.

Mirta mengatakan, meski tujuan utama tim mengetahui habitat dan populasi orangutan, tim ekspedisi juga melakukan survei untuk mengetahui status keanekaragaman hayati dan tipe-tipe ekosistem di wilayah itu.

"Selain anggrek, sejumlah tanaman spesies baru juga ditemukan. Kami belum dapat mengidentifikasikan karena tim masih berkemah di lokasi hingga akhir November mendatang," jelas Mirta.

Sementara untuk habitat orangutan sendiri, tim tersebut masih melakukan penyelidikan karena hingga saat ini belum ditemukan secara langsung meski diperkirakan terdapat tiga lokasi habibat alami orangutan di perbukitan itu.

Sementara itu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah Mega Harianto mengatakan Cagar Alam Sapat Hawung yang merupakan bagian dari Pegunungan Muller saat ini relatif masih merupakan kawasan hutan perawan (virgin forest).

"Sebagian diantara kawasan seluas 239.000 hektare itu memang telah berubah jadi hutan sekunder karena aktivitas HPH puluhan tahun lalu, tetapi sebagian besar masih aman sebagai hutan," kata Mega.

Cagar Alam Bukit Sapat Hawung merupakan bagian dari pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja "Heart of Borneo" yang berada di wilayah tengah gugusan pegunungan di Pulau Kalimantan.

Sapat Hawung berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan berbatasan dengan Kalimantan Timur, yang oleh penduduk setempat sering disebut "Baring Hawun" karena bukit tinggi yang memanjang ini bagian puncaknya hampir selalu ditutupi kabut.

Berdasarkan informasi dari warga desa-desa di sekitar kawasan seperti Tumbang Jojang, Tumbang Keramu, Tumbang Tujang, dan Tumbang Topus, hanya para pencari gaharu dan sarang burung walet yang selama ini menjelajahi kawasan Bukit Sapat Hawung.

Sumber: ANTARA News (Kamis, 12 November 2009 18:10 WIB)

Perlu 20 Tahun untuk Rehabilitasi Lahan Kritis

Bengkulu (ANTARA News) - Rehabilitasi lahan kritis Indonesia memerlukan waktu sekitar 20 tahun karena dari 77 juta hektare lahan kritis yang dapat dikembalikan menjadi hutan baru 500 ribu hektare per tahun, kata Direktur Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Departemen KehutananDjoko Winarno di Bengkulu, Rabu.

Dia mengatakan dari 77 juta hektare lahan kritis itu 31 juta hektare diantaranya berada di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Menurut dia, menghijaukan kembali lahan kritis seluas itu tidak bisa mengandalkan pemerintah tapi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah sendiri, mulai 2007, meluncurkan program gemar menanam kepada setiap, dan sejak dua tahun lalu sudah berupaya menyejahterakan 10,4 juta jiwa warga miskin di sekitar hutan dengan berbagai program kemitraan.

Program kemitraan dengan masyarakat itu antara lain pembuatan hutan kemasyarakatan (HKM), hutan rakyat dan pembuatan hutan desa dan kota.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 11 November 2009 14:05 WIB)

Ratusan Relawan Green Peace Lanjutkan Aksi Riau

Ratusan Relawan Green Peace Lanjutkan Aksi Riau
Aktivis dari organisasi lingkungan Greenpeace dari dalam dan luar negeri naik diatas eskavator dalam sebuah aksi untuk menghentikan deforestasi di Semenanjung Kampar di areal milik Riau Andalan Pulp and Paper, Teluk Binjai, Riau, Kamis (12/11). (ANTARA/Ardiles Rante)

Surabaya (ANTARA News) - Sepuluh relawan Green Peace dari Surabaya hari ini berangkat ke Semarang untuk bergabung dengan relawan dari Semarang, Bandung dan Jakarta melakukan aksi dukungan terhadap 11 aktivis Green Peaace Asia Tenggara di Semenanjung Kampar Riau yang dideportasi oleh aparat kepolisian dan petugas imigrasi setempat.

Koordinator Green Peace Surabaya, Hendra Yadi, di Surabaya, Rabu, mengatakan ratusan relawan dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya akan melakukan aksi pada tanggal 21 nanti untuk mendukung dan melanjutkan aksi Green Peace Asia Tenggara di Riau dalam mempertahankan hutan Gambut yang hampir rusak.

"Kami ingin melanjutkan perjuangan rakan kami yang saat ini ada di Kamp Pembela Iklim (Climate Defender Campi) di Semenanjung Kampar yang sedang terancam dideportasi," katanya.

Sebelas aktivis Green Peace Asia Tenggara tersebut berada di Riau untuk melakukan aksi tanpa kekerasan terhadap sebuah perusahaan Kertas terbesar di Indonesia dengan membentangkan banner raksasa di daerah hutan yang sedang dirusak bertuliskan: "Obama: Anda Bisa Menghentikan Ini" dan aktivis lain merantai diri mereka sendiri di tujuh eksavator April, perusaah kertas tersbut.

Aksi tersebut kemudian membuat aparat kepolisian dan petugas imigrasi setempat, menetapkan deportasi kepada 11 aktivis internasional tersebut.

Selain melanjutkan gerakan dari rekan mereka yang berada di Riau, dalam aksinya nanti mereka juga akan menuntut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas karbon sekitar 20 persen.

Aksi yang sekaligus dilakukan untuk memperingati hari pohon sedunia tersebut rencanya akan dilakukan dengan long march atau berjalan kaki dari Monas hingga ke Bundaran HI.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 22:23 WIB)

200 Ribu Hektare Hutan Aceh Rusak

Banda Aceh,(ANTARA News) - Greenomic Indonesia mengungkapkan, sedikitnya 200 hektare hutan Aceh rusak akibat rekonstruksi pasca musibah bencana gempa dan tsunami di provinsi paling ujung pulau Sumatera itu.

"Selain penebangan liar, rekonstruksi Aceh juga ikut berperan dalam laju kerusakan hutan Aceh saat ini," kata koordinator program nasional Greenomic Indonesia, Vanda Mutia Dewi di Banda Aceh, Selasa.

Greenomic Indonesia mencatat, berdasarkan perbandingan laju kerusakan hutan Aceh pada masa tanggap darurat penanganan bencana Aceh April 2005 dan April 2009 sangat signifikan.

Tingkat kerusakan hutan di Aceh sebelumnya hanya tercatat sekitar 50 ribu hektare yang diperoleh lewat citra satelit, namun kini sudah mencapai 200 hektare.

Vanda mengatakan, kerusakan hutan terbesar di Aceh terjadi di kawasan barat dan selatan Provinsi Aceh, yakni 56 ribu hektare di pantai barat dan 48 ribu hektare di pantai selatan.

"Kerusakan hutan di kawasan itu sebanding dengan kehancuran sebagian wilayah Aceh akibat bencana tsunami" kata Vanda.

Sementara kerusakan hutan di wilayah utara dan timur Aceh kini mencapai lebih dari 30 ribu hektare dan wilayah tengah Aceh lebih dari 19 ribu hektare.

"Ini kerusakan hutan tercepat di dunia dalam hal penanganan bencana skala besar," kata Vanda.

Sumber: ANTARA News (Selasa, 10 November 2009 14:42 WIB)

Greenpeace Mesti Beritahu Pemrov Jika Ada Kesalahan

Pekanbaru (ANTARA News) - Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau menyatakan Greenpeace tidak pernah memberitahu pemerintah provinsi Riau tentang kesalahan pemberian izin konsensi kepada RAPP.

"Sampai hari ini tidak ada satu surat pun atau satu orang utusan Greenpeace yang menemui kita untuk membicarakan bahwa konsesi hutan yang diberikan kepada RAPP di Semenanjung Kampar menyalahi aturan. Jika diberitahu kan kita bisa rundingkan bersama sehingga tidak ribut seperti ini," kata Fedrizal Labay, ketua BLH Riau, Selasa di Pekanbaru.

Menurut Labay, bisa saja memang terjadi kesalahan dalam pemberian izin tersebut, seiring waktu dan aturan yang berubah, karena rekomendasi untuk keluarnya izin dari Departemen Kehutanan di Jakarta justru prosesnya sudah diberikan sejak lama.

"Waktu berjalan, pejabat berganti dan aturan berubah, jadi semua harus kita rundingkan bersama. Bukan tak mungkin izin bisa ditinjau lagi," ujar Labay, Selasa.

Menurut Labay, sebelum izin diberikan untuk konsesi hutan gambut di Semenanjung Kampar ini, juga sebelumnya melalui pemberian amdal terlebih dahulu. Karena berdasarkan penelitian, amdal bisa dikeluarkan pihak yang berwenang di Riau, setelah meninjau proposal yang diajukan perusahaan.

"Memang ada amdalnya dan kita keluarkan. Setelah itu barulah direkomendasikan ke Departemen Kehutanan sebelum izin keluar," kata Labay.

Sementara itu Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan, yang menjadi persoalan saat ini bagi pemerintah Riau bukan soal keberadaan Greepeace, tetapi cara mereka masuk ke Riau, karena wilayah ini punya aturan sendiri yang harus dihormati warga asing.

"Bukan aktifitas Greenpeace yang kita persoalkan tapi cara mereka masuk ke wilayah kita, tanpa memberitahu, tanpa ada izin yang jelas," ujar Gubri.

Rusli juga menyayangkan kedatangan Menteri Lingkungan Hidup ke Riau secara diam-diam, tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah provinsi Riau.

"Ini wilayah kita, jika terjadi apa-apa dengan menteri Lingkungan Hidup Inggris tersebut kita juga akan disalahkan. Apa salahnya memberitahu kita, bahkan akan kita antarkaan dia ke lokasi Semenanjung Kampar tersebut," kata Rusli.

Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 06:47 WIB)