Jakarta (ANTARA News) - Delegasi RI untuk negosiasi perubahan iklim mengatakan kehadiran Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, akan melancarkan kelahiran kesepakatan.
"Kehadiran kepala negara akan memberi warna perundingan. Delegasi akan dapat membuat keputusan di tempat," kata Tri Haryati, Ketua Tim Negosiasi Delegasi RI untuk negosiasi perubahan iklim di forum internasional, usai acara diskusi tentang KTT Perubahan Iklim Kopenhagen, di Jakarta, Rabu.
Tri Haryati mengatakan, dari pengalamannya, koordinasi dengan kepala negara selalu menjadi kendala untuk menentukan sikap jika yang bersangkutan tidak hadir dalam pertemuan.
Tri mengatakan, Presiden RI direncanakan hadir di KTT Perubahan Iklim pada tiga hari terakhir penyelenggaraan, yaitu pada 16-18 Desember."Presiden akan mengikuti forum `high level segment`," katanya.
Tri mengatakan, berawal dari kedatangan pada pertemuan puncak ke-20 Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura minggu lalu, Perdana Menteri Denmark Lars Loekee Rasmussen meminta bantuan dengan mengundang Kepala Negara APEC, termasuk Indonesia, untuk keberhasilan KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen
"Presiden RI yang pertama menyanggupi untuk datang ke Kopenhagen," kata Tri.
Oleh karena itu, panitia COP ke-15 UNFCCC akan mengirimkan undangan resmi kepada Presiden RI.
Tri mendapatkan informasi kemungkinan 40 kepala negara akan hadir pada KTT Perubahan Iklim itu, antara lain Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Swedia Reinfeldt yang juga Ketua Uni Eropa, dan kepala negara-negara kepulauan kecil (AOSIS).
"Sedangkan Presiden Amerika dan Presiden Brasil gelagatnya akan datang bila ada hasil kongkret yang akan ditandatangani di Kopenhagen," katanya.
Menjelang sebulan sebelum penyelenggaraan, banyak negara dan pihak yang meragukan KTT Perubahan Iklim akan dapat menghasilkan sebuah keputusan sesuai "Bali Road Map".
Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan adanya jalan tengah berupa "umbrella agreement" sebagai hasil KTT Perubahan Iklim ke-15.
Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 19:22 WIB)
"Kehadiran kepala negara akan memberi warna perundingan. Delegasi akan dapat membuat keputusan di tempat," kata Tri Haryati, Ketua Tim Negosiasi Delegasi RI untuk negosiasi perubahan iklim di forum internasional, usai acara diskusi tentang KTT Perubahan Iklim Kopenhagen, di Jakarta, Rabu.
Tri Haryati mengatakan, dari pengalamannya, koordinasi dengan kepala negara selalu menjadi kendala untuk menentukan sikap jika yang bersangkutan tidak hadir dalam pertemuan.
Tri mengatakan, Presiden RI direncanakan hadir di KTT Perubahan Iklim pada tiga hari terakhir penyelenggaraan, yaitu pada 16-18 Desember."Presiden akan mengikuti forum `high level segment`," katanya.
Tri mengatakan, berawal dari kedatangan pada pertemuan puncak ke-20 Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura minggu lalu, Perdana Menteri Denmark Lars Loekee Rasmussen meminta bantuan dengan mengundang Kepala Negara APEC, termasuk Indonesia, untuk keberhasilan KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen
"Presiden RI yang pertama menyanggupi untuk datang ke Kopenhagen," kata Tri.
Oleh karena itu, panitia COP ke-15 UNFCCC akan mengirimkan undangan resmi kepada Presiden RI.
Tri mendapatkan informasi kemungkinan 40 kepala negara akan hadir pada KTT Perubahan Iklim itu, antara lain Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Swedia Reinfeldt yang juga Ketua Uni Eropa, dan kepala negara-negara kepulauan kecil (AOSIS).
"Sedangkan Presiden Amerika dan Presiden Brasil gelagatnya akan datang bila ada hasil kongkret yang akan ditandatangani di Kopenhagen," katanya.
Menjelang sebulan sebelum penyelenggaraan, banyak negara dan pihak yang meragukan KTT Perubahan Iklim akan dapat menghasilkan sebuah keputusan sesuai "Bali Road Map".
Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan adanya jalan tengah berupa "umbrella agreement" sebagai hasil KTT Perubahan Iklim ke-15.
Sumber: ANTARA News (Rabu, 18 November 2009 19:22 WIB)