Jambi (ANTARA News) - DPRD Provinsi Jambi mengkritik kinerja Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi yang dinilai lemah dalam mengawasi pengelolaan hutan di Provinsi Jambi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi H Wahab Hasyab di Jambi, Kamis, mengatakan, salah satu kelemahan Dishut itu terlihat dalam pengawasan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wira Karya Sakti (WKS) yang diduga telah melakukan perluasan wilayah lahan garapan dari yang disepakati sebelumnya.
Penilaian tersebut disampaikannya saat dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan dan PT WKS di gedung DPRD Provinsi Jambi.
Berdasarkan data yang diterima DPRD, terjadi kelebihan lahan garapan sekitar 30.000 hektare yang dilakukan perusahaan itu, dari 293.000 hektare meningkat menjadi 311.000 hektare.
Menurut Wahab, hal itu bisa terjadi antara lain dikarenakan lemahnya pengawasan oleh Dinas Kehutanan. Semestinya setiap surat apapun yang keluar dari Ditjen Kehutanan atau instansi/pihak lainnya, Dinas Kehutananan harus melakukan cek silang di lapangan.
"Setiap surat keputusan yang menyangkut hutan, seharusnya ditelusuri dan ditindaklanjuti. Tapi yang terjadi saat ini, pihak Dinas Kehutanan malah memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pengukuran sendiri," ujarnya.
Apabila diukur oleh pihak perusahaan, diduga apa yang diukur itulah yang dijadikan lahan garapan. Semestinya kalau ada perubahan, dinas terkait harus cepat menanggapi.
Hal ini juga yang menyebabkan tidak adanya titik temu mengenai luas lahan, seharusnya jika sudah didapat batas lahan, Dinas Kehutanan harus membuat tapal batasnya.
Terkait masalah ini, Wahab mengaku DPRD melalui Komisi II akan turun untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan, sebab DPRD tidak cuku hanya mendengar penjelasan yang telah diberikan oleh pihak Dinas Kehutanan.
Ketika dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir Budidaya enggan berkomentar karena masih berada di Beijing, Cina. Begitu juga saat disinggung soal hasil dengar pendapat antara DPRD dengan PT WKS, ia mengaku belum mendapatkan laporan.
Sumber: ANTARA News (Jumat, 22 Januari 2010 02:24 WIB)
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi H Wahab Hasyab di Jambi, Kamis, mengatakan, salah satu kelemahan Dishut itu terlihat dalam pengawasan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wira Karya Sakti (WKS) yang diduga telah melakukan perluasan wilayah lahan garapan dari yang disepakati sebelumnya.
Penilaian tersebut disampaikannya saat dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan dan PT WKS di gedung DPRD Provinsi Jambi.
Berdasarkan data yang diterima DPRD, terjadi kelebihan lahan garapan sekitar 30.000 hektare yang dilakukan perusahaan itu, dari 293.000 hektare meningkat menjadi 311.000 hektare.
Menurut Wahab, hal itu bisa terjadi antara lain dikarenakan lemahnya pengawasan oleh Dinas Kehutanan. Semestinya setiap surat apapun yang keluar dari Ditjen Kehutanan atau instansi/pihak lainnya, Dinas Kehutananan harus melakukan cek silang di lapangan.
"Setiap surat keputusan yang menyangkut hutan, seharusnya ditelusuri dan ditindaklanjuti. Tapi yang terjadi saat ini, pihak Dinas Kehutanan malah memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pengukuran sendiri," ujarnya.
Apabila diukur oleh pihak perusahaan, diduga apa yang diukur itulah yang dijadikan lahan garapan. Semestinya kalau ada perubahan, dinas terkait harus cepat menanggapi.
Hal ini juga yang menyebabkan tidak adanya titik temu mengenai luas lahan, seharusnya jika sudah didapat batas lahan, Dinas Kehutanan harus membuat tapal batasnya.
Terkait masalah ini, Wahab mengaku DPRD melalui Komisi II akan turun untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan, sebab DPRD tidak cuku hanya mendengar penjelasan yang telah diberikan oleh pihak Dinas Kehutanan.
Ketika dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir Budidaya enggan berkomentar karena masih berada di Beijing, Cina. Begitu juga saat disinggung soal hasil dengar pendapat antara DPRD dengan PT WKS, ia mengaku belum mendapatkan laporan.
Sumber: ANTARA News (Jumat, 22 Januari 2010 02:24 WIB)