Bandung (ANTARA News) - Sidang pleno keempat Asian Parliamentary Assembly (APA) akan mendorong KTT Perubahan Iklim ke-15 di Kopenhagen Denmark menetapkan deklarasi untuk mengatasi masalah emisi karbon dan pemberian sanksi bagi negara yang melanggarnya.
Menurut delegasi RI yang juga Wakil Ketua badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Muhammad Najib di Bandung, Selasa, masalah gas karbon yang mengakibatkan efek rumah kaca dan memicu pemanasan global itu termasuk salah satu agenda yang akan dibahas serius dalam persidangan APA kali ini.
"Terkait masalah ini perlu ada kesepahaman dan keadilan untuk mewujudkan bumi yang lebih baik dan mengatasi masalah pemanasan global," katanya.
Anggota-anggota parlemen Asia yang hadir di Bandung, kata politisi PAN itu, patut pula mendukung sebuah deklarasi yang bersifat mengikat serta menjaga konsistensi atas sanksi yang akan dijatuhkan kepada negara-negara yang melanggar kesepakatan dalam penataan gas karbon itu.
"Di Kopenhagen nanti seharusnya hasilnya tidak hanya resolusi seperti Protokol Kyoto yang tidak mengikat, tapi ada deklarasi yang bersifat mengikat. Harus ada semacam sanksi bagi negara yang tidak menindak lanjuti kesepakatan," katanya.
Dari sisi negara-negara Asia, sebenarnya sudah ada kemajuan dalam upaya menata ulang emisi gas karbon. China yang selama ini menolak kesepakatan karena ketidak adilan negara-negara industri maju di barat sudah bersedia menyampaikan komitmen baru mereka.
Karena itu, Najib berharap deklarasi dalam KTT Kopenhagen itu nantinya bisa menyepakati pula berbagai insentif yang akan diberikan kepada negara-negara dunia yang mampu mempertahankan hutan mereka sebagai bagian dari perdagangan karbon.
"Kesepakatan seperti itu jelas akan memberikan kontribusi signifikan bagi penurunan efek rumah kaca di bumi ini," ujarnya.
Pada bagian lain Najib juga menegaskan bahwa sidang APA kali ini juga memiliki makna strategis karena dilangsungkan sepekan menjelang pelaksanaan KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen itu.
Sumber: ANTARA News (Selasa, 8 Desember 2009 15:31 WIB)
Menurut delegasi RI yang juga Wakil Ketua badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Muhammad Najib di Bandung, Selasa, masalah gas karbon yang mengakibatkan efek rumah kaca dan memicu pemanasan global itu termasuk salah satu agenda yang akan dibahas serius dalam persidangan APA kali ini.
"Terkait masalah ini perlu ada kesepahaman dan keadilan untuk mewujudkan bumi yang lebih baik dan mengatasi masalah pemanasan global," katanya.
Anggota-anggota parlemen Asia yang hadir di Bandung, kata politisi PAN itu, patut pula mendukung sebuah deklarasi yang bersifat mengikat serta menjaga konsistensi atas sanksi yang akan dijatuhkan kepada negara-negara yang melanggar kesepakatan dalam penataan gas karbon itu.
"Di Kopenhagen nanti seharusnya hasilnya tidak hanya resolusi seperti Protokol Kyoto yang tidak mengikat, tapi ada deklarasi yang bersifat mengikat. Harus ada semacam sanksi bagi negara yang tidak menindak lanjuti kesepakatan," katanya.
Dari sisi negara-negara Asia, sebenarnya sudah ada kemajuan dalam upaya menata ulang emisi gas karbon. China yang selama ini menolak kesepakatan karena ketidak adilan negara-negara industri maju di barat sudah bersedia menyampaikan komitmen baru mereka.
Karena itu, Najib berharap deklarasi dalam KTT Kopenhagen itu nantinya bisa menyepakati pula berbagai insentif yang akan diberikan kepada negara-negara dunia yang mampu mempertahankan hutan mereka sebagai bagian dari perdagangan karbon.
"Kesepakatan seperti itu jelas akan memberikan kontribusi signifikan bagi penurunan efek rumah kaca di bumi ini," ujarnya.
Pada bagian lain Najib juga menegaskan bahwa sidang APA kali ini juga memiliki makna strategis karena dilangsungkan sepekan menjelang pelaksanaan KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen itu.
Sumber: ANTARA News (Selasa, 8 Desember 2009 15:31 WIB)