Jayapura (ANTARA News) - Pemekaran wilayah yang diikuti dengan pembukaan lahan baru bagi pemukiman dan perluasan wilayah, telah memaksa sebagian hutan dikonversi sehingga memicu kerusakan hutan di daerah itu.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, Kamis, di Jayapura menyatakan, pemekaran merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bisa dipersalahkan.
"Pemekaran wilayah butuh ruang, dan ruang di Papua adalah hutan. Ini menjadi alasan konversi hutan yang tidak bisa kita cegah," papar Marthen Kayoi.
Menyikapi kondisi ini, lanjutnya, yang harus dilakukan adalah bagaimana semua pihak bisa duduk bersama membahas masalah tata ruang yang akan dibutuhkan. Serta bagaimana membangun program dan kegiatan yang sinergi dalam situasi seperti ini.
"Solusinya adalah, semua pihak terkait duduk bersama membahas pengaturan tata ruang agar bisa meminimalisir konversi hutan dengan tetap mengakomodir semua persoalan yang ada," jelasnya.
Langkah seperti ini, kata Marthen Kayoi menambahkan, supaya jangan sampai terjadi suatu kondisi dimana salah satu pihak hanya merasakan keuntungan pemanfaatan hutan saja, tetapi juga sama-sama menanggung dan meminimalisir kerugian yang dihadapi.
Dalam kesempatan yang sama, Marthen Kayoi juga mengemukakan, jika dalam angka, maka dari 31,5 juta hektar hutan di Papua, tinggal sekitar 23-24 juta hektar yang masih bertahan hingga sekarang.
"Yang jadi pertanyaan, apakah sisa luas hutan kita itu, akan tetap bertahan sampai kiamat atau dalam kurun waktu sepuluh tahun kemudian kembali akan berkurang?. Ini pekerjaan berat bagi kita semua," papar Marthen Kayoi.
Sumber: ANTARA News (Kamis, 3 Desember 2009 20:15 WIB)
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, Kamis, di Jayapura menyatakan, pemekaran merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bisa dipersalahkan.
"Pemekaran wilayah butuh ruang, dan ruang di Papua adalah hutan. Ini menjadi alasan konversi hutan yang tidak bisa kita cegah," papar Marthen Kayoi.
Menyikapi kondisi ini, lanjutnya, yang harus dilakukan adalah bagaimana semua pihak bisa duduk bersama membahas masalah tata ruang yang akan dibutuhkan. Serta bagaimana membangun program dan kegiatan yang sinergi dalam situasi seperti ini.
"Solusinya adalah, semua pihak terkait duduk bersama membahas pengaturan tata ruang agar bisa meminimalisir konversi hutan dengan tetap mengakomodir semua persoalan yang ada," jelasnya.
Langkah seperti ini, kata Marthen Kayoi menambahkan, supaya jangan sampai terjadi suatu kondisi dimana salah satu pihak hanya merasakan keuntungan pemanfaatan hutan saja, tetapi juga sama-sama menanggung dan meminimalisir kerugian yang dihadapi.
Dalam kesempatan yang sama, Marthen Kayoi juga mengemukakan, jika dalam angka, maka dari 31,5 juta hektar hutan di Papua, tinggal sekitar 23-24 juta hektar yang masih bertahan hingga sekarang.
"Yang jadi pertanyaan, apakah sisa luas hutan kita itu, akan tetap bertahan sampai kiamat atau dalam kurun waktu sepuluh tahun kemudian kembali akan berkurang?. Ini pekerjaan berat bagi kita semua," papar Marthen Kayoi.
Sumber: ANTARA News (Kamis, 3 Desember 2009 20:15 WIB)