Sukabumi (ANTARA News) - Pakar Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ir Ricky Avenzora MSc, berpendapat kesatuan visi dan misi dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah dapat memperjuangkan perdagangan karbon dari hutan Indonesia.
"Kita sudah memiliki semangat yang tinggi untuk menjadikan kawasan hutan sebagai penghasil industri karbon. Namun, semangat ini belum terwujud dalam kesatuan aksi," kata Ricky di Sukabumi, Selasa.
Menurut dia, sejumlah LSM masih suka bermain sendiri, sehingga untuk mewujudkan industri karbon bisa membumi di kawasan hutan di Indonesia masih sulit.
Selain itu, kata dia, Indonesia perlu mengoptimalkan peran NGO dengan satu komitmen untuk meningkatkan kualitas karena banyak gagasan yang dibawa oleh NGO hanya sepintas untuk mendapatkan penghasilan yang cepat.
Menurut Ricky, pemerintah pusat harus menjaga mekanisme hubungan perdagangan karbon antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar karena banyak pihak luar yang berbuat curang.
"Meski saat ini sudah otonomi daerah, namun pengetahuan dan pengalaman Pemda masih kurang. Sehingga, masih perlu dibina agar transaksi penjualan karbon benar," ujarnya.
Ia menambahkan, daerah yang layak memiliki industri karbon, antara lain, Sumatera Barat, Aceh, Irian, Maluku dan Sulawesi Tengah karena hutan-hutannya masih bagus.
Sumber: ANTARA News (Selasa, 8 Desember 2009 18:34 WIB)
"Kita sudah memiliki semangat yang tinggi untuk menjadikan kawasan hutan sebagai penghasil industri karbon. Namun, semangat ini belum terwujud dalam kesatuan aksi," kata Ricky di Sukabumi, Selasa.
Menurut dia, sejumlah LSM masih suka bermain sendiri, sehingga untuk mewujudkan industri karbon bisa membumi di kawasan hutan di Indonesia masih sulit.
Selain itu, kata dia, Indonesia perlu mengoptimalkan peran NGO dengan satu komitmen untuk meningkatkan kualitas karena banyak gagasan yang dibawa oleh NGO hanya sepintas untuk mendapatkan penghasilan yang cepat.
Menurut Ricky, pemerintah pusat harus menjaga mekanisme hubungan perdagangan karbon antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar karena banyak pihak luar yang berbuat curang.
"Meski saat ini sudah otonomi daerah, namun pengetahuan dan pengalaman Pemda masih kurang. Sehingga, masih perlu dibina agar transaksi penjualan karbon benar," ujarnya.
Ia menambahkan, daerah yang layak memiliki industri karbon, antara lain, Sumatera Barat, Aceh, Irian, Maluku dan Sulawesi Tengah karena hutan-hutannya masih bagus.
Sumber: ANTARA News (Selasa, 8 Desember 2009 18:34 WIB)