Balikpapan (ANTARA News) - Semua pemerintah daerah (pemda) harus memiliki kepedulian terhadap dampak perubahan iklim dan agar efektif didengarkan pemerintah pusat maka harus aspirasi harus dikemas dalam kesatuan pendapat dan bahasa.
"Semua pemda harus memiliki kepedulian untuk mencegah atau mengurangi dampak perubahan iklim," kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak di Balikpapan, Selasa disela-sela lokakarya nasional dengan thema "Inisiatif Daerah Dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim".
Saat ini, masing-masing daerah berupaya menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, sehingga hal tersebut dirasakan kurang efektif, ujarnya.
"Maka untuk lebih meningkatkan efektifitas aspirasi daerah tersebut dalam satu kesatuan pendapat dan bahasa dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka kita melaksanakan lokakarya nasional ini," jelas Awang.
Hasil pertemuan yang diberi nama Deklarasi Balikpapan tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis secara komprehensif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Lokakarya ini dihadiri dari beberapa kepala daerah, para ahli lingkungan, pemerhati lingkungan, akademisi, elemen-elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut Awang, bahwa perubahan iklim akibat pemanasan global telah menjadi topik utama pada beberapa pertemuan internasional.
"Presiden RI telah berkomitmen untuk menurunkan 26 persen emisi, oleh karenanya ini sebagai wujud tanggung jawab dan Pemprov Kaltim merasa berkewajiban untuk secara bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah sebagai bahan untuk pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Kopenhagen," katanya.
KTT Perubahan Iklim (COP/Conference of Parties) ke-15 dari UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang digelar di Kopenhagen, Denmark, pada 7 - 18 Desember 2009.
Awang menambahkan bahwa hasil insiatif pemikiran serta aspirasi dari lokakarya nasional akan disampaikan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember 2009, saat rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia.
"Namun sebelumnya hasil dari lokakarya nasional ini, terlebih dahulu disampaikan kepada Dewan Perubahan Iklim," ujarnya.
Sumber: ANTARA News (Rabu, 2 Desember 2009 05:07 WIB)
"Semua pemda harus memiliki kepedulian untuk mencegah atau mengurangi dampak perubahan iklim," kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak di Balikpapan, Selasa disela-sela lokakarya nasional dengan thema "Inisiatif Daerah Dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim".
Saat ini, masing-masing daerah berupaya menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, sehingga hal tersebut dirasakan kurang efektif, ujarnya.
"Maka untuk lebih meningkatkan efektifitas aspirasi daerah tersebut dalam satu kesatuan pendapat dan bahasa dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka kita melaksanakan lokakarya nasional ini," jelas Awang.
Hasil pertemuan yang diberi nama Deklarasi Balikpapan tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis secara komprehensif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Lokakarya ini dihadiri dari beberapa kepala daerah, para ahli lingkungan, pemerhati lingkungan, akademisi, elemen-elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut Awang, bahwa perubahan iklim akibat pemanasan global telah menjadi topik utama pada beberapa pertemuan internasional.
"Presiden RI telah berkomitmen untuk menurunkan 26 persen emisi, oleh karenanya ini sebagai wujud tanggung jawab dan Pemprov Kaltim merasa berkewajiban untuk secara bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah sebagai bahan untuk pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Kopenhagen," katanya.
KTT Perubahan Iklim (COP/Conference of Parties) ke-15 dari UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang digelar di Kopenhagen, Denmark, pada 7 - 18 Desember 2009.
Awang menambahkan bahwa hasil insiatif pemikiran serta aspirasi dari lokakarya nasional akan disampaikan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember 2009, saat rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia.
"Namun sebelumnya hasil dari lokakarya nasional ini, terlebih dahulu disampaikan kepada Dewan Perubahan Iklim," ujarnya.
Sumber: ANTARA News (Rabu, 2 Desember 2009 05:07 WIB)