Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan (Sestama Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, penurunan emisi carbon hingga 26 persen pada 2020 membutuhkan dan Rp83,3 triliun.
?Perencanaan kita, untuk menurunkan emisi karbon hingga 26 persen membutuhkan pembiayaan 83,3 triliun rupiah sampai 2020,? katanya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, untuk mengejar target penurunan emisi karbon tersebut pemerintah memiliki 7 sektor prioritas.
Tujuh sektor tersebut adalah, sektor energi yang diupayakan mampu menurunkan emisi karbon sebesar satu persen. Sektor transportasi dan industri, menurut dia, diperkirakan mendukung penurunan emisi karbon masing-masing 0,3 persen dan 0,01 persen.
Sektor pertanian diharapkan akan mmenurunkan emisi karbon sebesar 0,3 persen, sektor kehutanan ditargetkan mampu menurunkan emisi 13,3 persen, pengelolaan limbah ditargetkan dapat menurunkan emisis karbon 1,6 persen dan pengelolaan lahan gambut bisa diupayakan 9,6 persen.
Ia mengatakan, bila terdapat negara datau lembaga donor yang memiliki komitmen untuk ikut serta dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah akan meningkatkan targetpengurngan emisi hingga 41 persen pada 2020.
"Kalau ada yang sumbang dari donor, CSR (Corporate Social Responsibility) kita berani tetapkan target penurunan sampai 41 persen," katanya.
Sampai saat ini, menurut dia, komitmen terhadap program pengurangan emisi masih belum tertata. Ia mengtakan, banyak negara yang menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam program ini di Indonesia.
"Karena Indonesia dinilai sebagai paru-paru dunia, tapi karena kita masih belum tertata, misalnya apa yang ditawarkan untuk program ini, bagaimana langkah-langkah yang akan diajukan, kemudian bagaiman monitoringnya, dan ini sedang kita usahakan agar semuanya tranparan dan akuntable," katanya.
Ia mencontohkan, misalnya anti Indonesia akan secara berkala memberikan informasi foto satelit terhadap program penanaman hutan hujan tropin dan juga pemeliharaaan lahan gambut.
"Misalnya tiga bulan sekali, kan melalui foto satelit bisa dilihat, apakah tumbuhan yang ditanam tersebut apakh tumbuh. Tingginya sudah mencapai berapa. Hal-hal seperti itu nanti yang kita akan kerjakan," katanya.
Ia mengatakan, saat ini Departemen Kehutanan dan Bappenas tengah merancang suatu sistem yang memberikan cara agar mereka yang ingin ikut bergabung dapat dengan mudah mengetahui perkembangan dari dana yang diinvestasikan pada program ini.
Sumber: ANTARA News (Rabu, 23 Desember 2009 22:16 WIB)
?Perencanaan kita, untuk menurunkan emisi karbon hingga 26 persen membutuhkan pembiayaan 83,3 triliun rupiah sampai 2020,? katanya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, untuk mengejar target penurunan emisi karbon tersebut pemerintah memiliki 7 sektor prioritas.
Tujuh sektor tersebut adalah, sektor energi yang diupayakan mampu menurunkan emisi karbon sebesar satu persen. Sektor transportasi dan industri, menurut dia, diperkirakan mendukung penurunan emisi karbon masing-masing 0,3 persen dan 0,01 persen.
Sektor pertanian diharapkan akan mmenurunkan emisi karbon sebesar 0,3 persen, sektor kehutanan ditargetkan mampu menurunkan emisi 13,3 persen, pengelolaan limbah ditargetkan dapat menurunkan emisis karbon 1,6 persen dan pengelolaan lahan gambut bisa diupayakan 9,6 persen.
Ia mengatakan, bila terdapat negara datau lembaga donor yang memiliki komitmen untuk ikut serta dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah akan meningkatkan targetpengurngan emisi hingga 41 persen pada 2020.
"Kalau ada yang sumbang dari donor, CSR (Corporate Social Responsibility) kita berani tetapkan target penurunan sampai 41 persen," katanya.
Sampai saat ini, menurut dia, komitmen terhadap program pengurangan emisi masih belum tertata. Ia mengtakan, banyak negara yang menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam program ini di Indonesia.
"Karena Indonesia dinilai sebagai paru-paru dunia, tapi karena kita masih belum tertata, misalnya apa yang ditawarkan untuk program ini, bagaimana langkah-langkah yang akan diajukan, kemudian bagaiman monitoringnya, dan ini sedang kita usahakan agar semuanya tranparan dan akuntable," katanya.
Ia mencontohkan, misalnya anti Indonesia akan secara berkala memberikan informasi foto satelit terhadap program penanaman hutan hujan tropin dan juga pemeliharaaan lahan gambut.
"Misalnya tiga bulan sekali, kan melalui foto satelit bisa dilihat, apakah tumbuhan yang ditanam tersebut apakh tumbuh. Tingginya sudah mencapai berapa. Hal-hal seperti itu nanti yang kita akan kerjakan," katanya.
Ia mengatakan, saat ini Departemen Kehutanan dan Bappenas tengah merancang suatu sistem yang memberikan cara agar mereka yang ingin ikut bergabung dapat dengan mudah mengetahui perkembangan dari dana yang diinvestasikan pada program ini.
Sumber: ANTARA News (Rabu, 23 Desember 2009 22:16 WIB)