Harimau Diamputasi Karena Kena Perangkap Babi

Banda Aceh (ANTARA News) - Kaki seekor Harimau Sumatra (Pathera Tigris Sumatrae) yang terjerat perangkap babi di Subulussalam, Provinsi Aceh akan segera diamputasi oleh tim dokter.

"Hasil rapat para dokter hewan memutuskan kaki harimau yang terluka itu harus diamputasi," kata Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh, Abubakar Chek Mat di Banda Aceh, Jumat.

Dia mengatakan, rapat tersebut dihadiri dokter hewan dari Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation (Vesswic) dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

Menurut Abubakar, kaki harimau yang berusia sekitar 1,5 tahun itu secepatnya diamputasi agar tidak terjadi infeksi. Saat ini harimau tersebut dibawa ke fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah untuk ditangani.

Sementara untuk pemulihan dan penempatannya kemudian akan dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan pemerhati satwa dari LSM di Aceh.

"Belum bisa ditentukan ke mana nantinya harimau akan ditempatkan setelah operasi amputasi dilakukan. Yang penting si raja hutan itu sehat kembali," tambahnya.

Harimau itu terjerat di desa Sikarabang Transmigrasi SP2, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Akibat terjerat, empat jari di salah satu kaki depannya putus sehingga memerlukan perawatan intensif dan dibawa ke Banda Aceh.

Tinggi badan harimau itu 54 cm dan panjangnya 131 cm, lingkar dada 59-60 cm, dan panjang ekor 51 cm.

Binatang dilindungi itu ditemukan Mudakhir (45), warga setempat yang memasang jerat untuk rusa di kawasan perkebunan kelapa sawit yang baru dibukanya.

Dokter hewan dari Vesswic, Christopher Stremme mengatakan, hewan tersebut harus sesegera mungkin diobati dan diamputasi kaki yang luka dan rusak akibat jerat.

Menurutnya, kondisi fisik harimau itu saat ini masih cukup baik namun diperkirakan tidak akan kembali normal dan sulit jika dikembalikan ke habitat aslinya.

"Perkiraan saya tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena kalau sudah diamputasi kemungkinan dia bisa hidup di kawasan alaminya kecil sekali," kata Christopher.

Selain itu juga sulit memilih tempat relokasinya pascaoperasi karena lokasi yang cukup layak untuk memelihara harimau di Indonesia umumnya sangat jarang.(*)

Sumber: ANTARA News (Jumat, 24 Juli 2009 13:16 WIB)

Bom Air Untuk Kebakaran Hutan Belum Efektif

Sebuah helikopter menjatuhkan air di atas lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (23/7). (ANTARA/FB Anggoro)

Pekanbaru (ANTARA News) - Penggunaan bom air dari helikopter bantuan Departemen Kehutanan (Dephut) pada hari pertama operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Riau, Rabu, ternyata belum efektif untuk memadamkan api di lahan gambut.

Berdasarkan pantuan ANTARA yang ikut dalam operasi pemadaman, terdapat sejumlah kelemahan yang mengakibatkan penggunaan dua helikopter jenis NBO-105 milik Mabes Polri itu tidak optimal.

Tim pemadam ternyata hanya menggunakan satu helikopter untuk memadamkan kebakaran, sedangkan satu heli lainnya digunakan untuk memantau dan digunakan petugas dari Dephut untuk mencatat titik koordinat lokasi kebakaran menggunakan alat GPS.

Kelemahan lainnya adalah para pilot helikopter ternyata tidak dibekali informasi mengenai titik api yang akan dipadamkan, sehingga memakan waktu cukup lama untuk mencari lokasi kebakaran di lapangan.

Proses pemadaman akibatnya meleset dari lokasi yang ditentukan pada rencana awal yakni di sekitar Pekanbaru, yang akhirnya malah bergeser ke lokasi kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Bahkan, pilot helikopter sempat salah mengidentifikasi sebuah pabrik kelapa sawit yang disangka lokasi kebakaran lahan karena sama-sama terlihat dari jauh mengepulkan asap pekat ke udara.

Total waktu terbang helikopter sekitar 1,5 jam untuk memadamkan lahan gambut di daerah Kecamatan Langgam, Pelalawan, juga terlihat tidak optimal karena hanya menggunakan satu helikopter yang mengangkut sekitar 500 liter air.

Tercatat sebanyak tujuh kali helikopter menjatuhkan bom air dari udara, namun asap tetap mengepul dari lahan gambut yang terbakar.

Kelemahan tersebut juga diakui oleh Pembina di Direktorat Pengendalian Kebakaran dari Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, Desman Pardede, usai operasi pemadaman.

"Terkadang data titik api yang terpantau di satelit belum tentu sama dengan kondisi di lapangan, sehingga kami perlu mencari lagi," katanya.

Ia juga mengatakan, operasi pemadaman kebakaran selanjutnya akan mengoptimalkan dua helikopter yang ada untuk mengangkut air.

"Kalau operasi ini tidak berhasil, kemungkinan bisa diperpanjang lagi," ujarnya.

Dua helikopter bantuan Dephut direncanakan akan membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Riau selama 10 hari. Desman Pardede mengatakan helikopter tersebut akan memadamkan kebakaran di Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru.

Menurut Desman Pardede, dana operasional pemadaman kebakaran menggunakan helikopter ditanggung oleh Dephut yang biayanya mencapai Rp10 miliar.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 22 Juli 2009 18:46 WIB)

Rafflesia Milik Siapa?

bunga rafflesia (departemen kehutanan/antara)

Jakarta (ANTARA News)-Professor Emeritus Datuk Dr Abdul Latiff Mohamad benar-benar tertarik pada bunga parasit yang menjadi salah satu keanekaragaman hayati kita (Malaysia) nan kaya, tulis Rizal Soloman, editor New Straits Times, tentang bunga Rafflesia, dalam edisi online koran Malaysia itu kemarin (21/7).

Kecantikan nan unik dari Rafflesia itulah yang membuat bunga itu menjadi salah satu simbol ikonik warisan alam Malaysia nan kaya raya, lanjut sang editor.

Rafllesia yang unik dan menakjubkan ini benar-benar telah memperdaya salah seorang pakar botani terkemuka Malaysia, Professor Datuk Dr Abdul Latiff Mohamad.

Abdul Latiff telah menjadi ikon itu sendiri, kamus berjalan untuk keanekaragaman hayati Malaysia dan salah seorang dari arsitek Program Keanekaragaman Hayati Alam Malaysia (Natural Biodiversity Policy), tulis koran itu lagi.

Pada 2003, bersama natularalis Mathew Wong, Abdul Latif menemukan satu spesies baru Rafflesia di Hutan Lindung Temenggor, Perak.

"Kami memutuskan menamainya Rafflesia Azlanii, untuk menghormati Sultan Azlan Shah dari Perak, yang merupakan pelindung Heritage Expedition," katanya.

Abdul Latiff sendiri adalah biolog yang menemukan satu spesies Rafflesia asal Sumatra di Hutan Belum, Perak.

Imuwan yang lahir 61 tahun lalu di Kota Baru, Kelantan ini membeberkan alasan ketertarikannya pada Rafflesia adalah karena bunga bangkai itu tumbuh dalam sel batang Tetrastigma, yang masih keluarga dekat rumpun Vitacea yang lama ditelitinya.

"Sungguh itu timbul dari keinginan kami untuk menelitinya," akunya seraya menolak adanya instruksi dari siapapun kepada mereka untuk meneliti bunga yang pertamakali ditemukan di Bengkulu, Indonesia, semasa era Gubernur Jendral Sir Thomas Stamford Raffless di abad ke 19 silam itu.

Abdul ingin menyadarkan rekan sebangsanya akan kekayaan alam Malaysia, sekaligus mensosialisasikan lembaga di mana lebih dari 10 tahun diakrabinya, Natural Biodiversity Policy, kepada masyarakat dan generasi muda Malaysia.

Dosen Universiti Kebangsaan, Malaysia, ini menyatakan spesies-spesies bunga bangkai ini hanya tumbuh di Thailand Selatan, Malaysia, Brunei, Indonesia (Sumatera, Jawa dan Kalimantan) dan Filipina.

"Semuanya ada 26 spesies, dan kemungkinan besar masih ada yang belum ditemukan. Di Malaysia sendiri kita mempunyai empat spesies di Semenanjung Malaysia, yaitu R. cantleyi, R. kerri, R. azlanii, dan R sumeiae.

Tiga spesies di Sabah yakni R. pricei, R. keithii, dan R. tengku-adlinii, sedangkan di Sarawak, kita mempunyai empat spesies yaitu R. pricei, R. keithii, T. tuan-mudae dan R. hasseltii," papar Abdul Latief.

Total jenderal, Malaysia memiliki 11 spesies, atau 42 persen dari seluruh spesies Rafflesia yang ada di seluruh dunia dan dikategorikan "terancam punah" oleh Serikat Antar Bangsa bagi Konservasi Alam (IUCN) dan Serikat Konservasi Dunia (WCU).

Menurutnya, tiga spesies --R. ciliata, R. witkampii dan R. borneensis-- dipercaya telah punah, sementara di Mindanao, Filipina, spesies R. scharbergiana sudah 50 tahun tidak terlihat lagi.

Bunga Rafflesia yang umumnya tumbuh subur di Sabah dan Sarawak, dilindungi penuh oleh pemerintah Malaysia, namun yang di Semenanjung Malaysia belum dilindungi karena Wildlife Protection Act 1972 (UU Perlindungan Kehidupan Liar Malaysia yang diterbitkan tahun 1972) hanya melindungi binatang, burung, dan serangga, bukan tanaman.

Malaysia meluncurkan proyek-proyek perlindungan Rafflesia yang umumnya berhasil, diantaranya The Rafflesia Conservation Incentive Scheme yang dikenalkan tahun 1994 di Poring dan Ranau. Di situ pemerintah Malaysia memberi insentif ekonomi kepada penduduk lokal untuk melindungi cagar alam yang menjadi habitat Rafflesia.

Di Semenanjung Malaysia, di hutan wisata Bukit Tacing di Benta, Kuala Lipis, dan Pahang, pemerintah negeri itu mempercayakan penduduk asli Kampung Jerangsang untuk menjaga dan merawat kawasan hutan lindung dimana Rafflesia tumbuh.

Baru-baru ini, Nature Society of Malaysia (lembaga nirlaba suaka alam Malaysia), dibantu pemerintah Malaysia, meluncurkan prakarsa perlindungan Rafflesia dengan menarik keterlibatan suku asli Semai Orang Asli di areal Kampung Ulu Geroh, 12 km dari sebuah kota tua di Perak.

Malaysia melakukan upaya serupa di banyak tempat lainnya, seperti Kelantan, Pahang dan Terengganu dimana spesies Rafflesia dipercaya tumbuh subur.

Pemerintah Malaysia --pusat maupun daerah-- berjalan seiring dengan referensi dan pendirian para pakar mereka.

Begitu pemerintah pusat menerima rekomendasi pakar dan negara mengundang-undangkan rekomendasi itu, maka semua negara bagian (provinsi) mutlak mengaplikasikannya.

"Begitu (UU) diadopsi, maka semua negara bagian harus mendirikan sekretariat operasional kebijakan melalui sebuah komite penasehat dan teknis. Harus ada Lembaga Penelitian Keaneragaman Hayati di setiap negara bagian (provinsi)," kata Tan Sri Law Heng Dieng, mantan menteri Sumber Daya Alam dan Lingkugan dan pendiri National Biodiversity Policy. (*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 22 Juli 2009 11:59 WIB)

Penangkapan Komodo untuk Taman Safari dipertanyakan

Kupang (ANTARA News) - Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No.SK.384/Menhut-II/2009 tentang penangkapan 10 komodo untuk dipindahkan ke Taman Safari Indonesia di Bali dipertanyakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita pertanyakan SK yang dikeluarkan Menhut, kenapa tidak ditandatangani (Menhut) dan tanpa tembusan ke Pemda NTT," kata Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, di Kupang, Jumat.

SK Menhut tersebut, katanya, hanya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, Suparno, SH, dengan tembusan kepada Sekjen dan Inpektur Jenderal Departemen Kehutanan, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI dan Kepala Balai Besar KSDA NTT.

Sesuai SK penangkapan 10 komodo, kata Wagub Foenay, lima ekor jantan dan lima betina untuk alasan permurnian genetika dan kemudian dipindahkan ke Taman Safari Indonesia di Desa Serongga Kelod, Kecamatan Gianyar, Provinsi Bali.

Pada dasarnya, kata Wagub Foenay, Pemda NTT menudukung SK Menhut untuk menangkap 10 komodo tersebut, namun tidak dipindahkan ke tempat lain, tetapi dipindahkan kembali ke Taman Nasional (TN) Komodo.

"Jika komodo sudah diberdayakan ditempat lain artinya tidak murni lagi, sehingga kami minta dipindahkan ke TN Komodo," katanya.

Apalagi, lanjut Wagub Foenay, saat ini komodo masuk dalam daftar pooling tujuh keajaiban dunia ( New Seven Wonders) yang sedang digelar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Teknis Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTT, Agus Bere Lake mengatakan, berdasarkan surat Menhut tersebut, pihaknya akan menangkap 10 komodo di kawasan konservasi alam Wae Wuul Kabupaten Manggarai Barat dan Riung di Kabupaten Ngada.

Selain di Wae Wuul dan Riung, komodo juga dijumpai di kawasan Padar, Rinca dan Pulau Komodo. Penangkapan, 10 komodo tersebut akan dilakukan pada Agustus mendatang.

"Hanya dua kawasan yang rencana dilakukan penangkapan yakni Wae Wuul di Manggarai Barat dan Riung di Ngada," katanya.

Untuk menangkap seekor komodo, kata Agus, tidak mudah karena petugas harus mengetahui kapan komodo makan dan istirahat. Penangkapan juga harus menggunakan sebuah kotak besar yang dipancing dengan dengan makanan, seperti babi dan kambing.

Setelah ditangkap, pihaknya akan mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa domestik agar komodo dapat dipindahkan ke tempat lain.(*)

Sumber: ANTARA News (Jumat, 24 Juli 2009 13:45 WIB)

Hujan Bergeser dari Siklus 20 Tahunan

Luwuk, Sulteng (ANTARA News) - Intensitas musim hujan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, bergeser dari siklus 20 tahun, sehingga telah mengganggu aktivitas para petani, nelayan, serta kelompok masyarakat lain setempat yang usahanya bergantung dengan kondisi cuaca.

Pergeseran tersebut terjadi sejak 2005 dan pergeseran terjauh berlangsung pada tahun 2008 lalu.

Jasirin, kepala Stasiun Meteorologi Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai), Kamis, menjelaskan puncak curah hujan di daerahnya selama 20 tahun sebelum tahun 2005, selalu terjadi antara bulan Maret hingga Mei.

Akan tetapi, setelah itu, puncak hujan terjadi hanya pada bulan Mei selama 24 hari dengan intensitas curahnya mencapai 188 milimeter.

Bahkan pergeseran ekstrim terjadi pada tahun 2008, di mana puncak hujan terjadi di bulan Juli selama 27 hari dengan besaran curah 466 milimeter, sehingga sempat menimbulkan banjir besar di mana-mana.

Jasirin memperkirakan, pergeseran puncak curah hujan tersebut akibat pengaruh dari pemanasan global yang mendorong terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.

"Pergeseran siklus hujan itu sudah kami diperidiksi sebelumnya, menyusul tingginya tingkat curah hujan lokal di Kabupaten Banggai selama empat tahun terakhir dan merupakan fenomena terbaru," tuturnya.

Menurut dia, munculnya hujan lokal dengan intensitas tinggi juga banyak dipengaruhi oleh rusaknya kawasan hutan dan daerah hijau di perkotaan dalam jumlah besar, selain faktor tingginya polusi udara.

"Masalah-masalah tersebut yang kemudian mengakibatkan daya dukung lingkungan menjadi rendah, sehingga rentan memunculkan bencana banjir, tanah longsor, hingga angin kencang," katanya.

Yang pasti, katanya menambahkan, akibat dampak dari pemanasan global tersebut, telah mempengaruhi jadwal tanam petani, aktivitas nelayan, pelayaran kapal-motor, dan kegiatan penerbangan di daerahnya.(*)

Sumber: ANTARA News (Jumat, 24 Juli 2009 00:52 WIB)

Abrasi Pantai Timur Sumatera Perlu Perhatian Serius

Tanam Bakau (ANTARA/ Basrul Haq)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi V (bidang infratruktur, perhubungan dan perumahan rakyat serta daerah tertinggal) DPR RI mengingatkan pemerintah mengenai ancaman abrasi di sepanjang pantai timur Sumatera.

"Kami akan mendorong pemerintah pusat seperti Bappenas, PU dan instansi terkait lainnya bisa menjadikan abrasi pantai program komprehensif, " kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hardisoesilo, di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis.

Hardi menyatakan hal itu setelah bersama rombongan Komisi V DPR RI meninjau abrasi pantai (Penyak) di Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (14/7).

Dia mengatakan, pemerintah perlu lebih serius menangani permasalahan abrasi pantai secara komprehensif. "Penyelesaian secara komprehensif itu artinya seluruh kawasan pantai di Tanah Air, bukan hanya dengan penangkal abrasi tapi juga penyebab abrasi," katanya.

Hardisoesilo menegaskan, selain di sepanjang pantai Pulau Sumatera, pemerintah juga perlu menangani persoalan abrasi pantai telah terjadi di wilayah pantai sepanjang pantai Pulau Jawa, seperti Indramayu, Jepara dan Tuban.

Hardisoesilo menyatakan, upaya menangani abrasi pantai secara komprehensif tersebut diperlukan dalam rangka penyelamatan seluruh pantai di Tanah air.

Penyelamatan pantai ini penting terkait dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua serta posisi uniknya sebagai paru-paru dunia.

Karena itu, kata dia, sangat mungkin untuk melakukan penyelamatan pantai ini melalui bantuan dana asing/dunia. Misalnya, dengan mekanisme SWAP.

"Abrasi pantai tidak bisa tuntas dipotong-potong dengan biaya Rp30 miliar hanya untuk 30-50 Km, padahal abrasi pantai mencapai ratusan kilometer " katanya.

Dia menambahkan mengenai pentingnya penyelamatan abrasi pantai secara permanen melalui penanaman bakau.

Dalam kunjungan kerja ke Babel, Komisi V DPR juga meninjau Bendungan Kolong Kacang Pedang dan penataan lingkungan Kota Pangkal Pinang, perumahan Kasiba Tua-Tunu serta peninjauan pelabuhan laut Pangkal Balam serta dinas perhubungan setempat.

Dalam kunjungan kerja ini, Tim Komisi V yang dipimpinnya juga diikuti Darul Siska, Azhar Romli (FPG), Mudahir (PDIP), Burhanuddin Somawinata (PPP), Abdul Hakim (PKS) dan Husein Abdul Azis (FPD).(*)

Sumber: ANTARA News (Jumat, 17 Juli 2009 00:09 WIB)

Sejumlah Danau di Indonesia Terancam Hilang

Danau Limboto,Gorontalo (ANTARA/Istimewa)

Jakarta,(ANTARA News) -Keberadaan sejumlah danau di Indonesia sudah mengkhawatirkan, di antaranya Danau Tempe di Sulawesi Selatan dan Danau Limboto di Gorontalo yang terancam hilang.

"Misalnya laju sedimentasi Danau Tempe yang mencapai 1-3 cm per tahun akan mengakibatkan danau ini menghilang di musim kering pada tahun 2018," kata Deputi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman, yang mendampingi Menteri Lingkungan Hidup (LH) Rachmat Witoelar dalam jumpa pers tentang danau di Jakarta, Selasa.

Sedangkan Danau Limboto yang pada 1972-2002 laju penyusutan luasnya mencapai 50 hektare per tahun dan laju sedimentasi sampai 1,5-50 cm per tahun akan berubah menjadi kawasan rawa dan hanya menjadi danau legenda pada 2034, ujarnya.

"Jika kerusakan lahannya tidak segera direhabilitasi dan limbah domestik yang dibuang ke dalamnya tidak dikendalikan, danau ini akan sangat mengkhawatirkan. Apa lagi Danau Limboto bahkan sudah dikapling-kapling oleh masyarakat," katanya.

Sedangkan di Danau Maninjau di Sumatera Barat terjadi kematian massal ikan seberat 13.413 ton dan menyebabkan kerugian Rp150 miliar pada akhir 2008 akibat semakin banyaknya keramba ikan jaring apung yang mencemari danau, ujarnya.

Pencemaran danau, menurut dia, kebanyakan disebabkan sisa pakan ikan dan limbah domestik dari pemukiman yang masuk ke danau sehingga air danau tidak lagi memenuhi baku mutu air kelas dua dan menyebabkan terjadinya eutropikasi seperti "blooming" eceng gondok.

Selain itu, lanjut Nelly, sejumlah danau juga mengalami masalah dalam fungsinya sebagai daerah tangkapan air akibat kerusakan hutan di sekitarnya yang menyebabkan sedimentasi di dasar danau.

Misalnya Danau Rawa Pening di Jawa Tengah yang vegetasi hutannya tinggal 3,9 persen dan lahan kritisnya sampai 24 persen serta Danau Toba di Sumut yang vegetasinya tinggal 12 persen dan lahan kritisnya 23 persen.

Bahkan Danau Rinjani, Sentarum, dan Danau Dendam sudah tak ada lagi vegetasi di sekitarnya.

Sementara itu, Menteri LH Rachmat Witoelar mengatakan, untuk mewujudkan langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan danau, pihaknya akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI) pada 13-15 Agustus di Bali.(*)

Sumber: ANTARA News (Selasa, 21 Juli 2009 15:53 WIB)

Walhi Kaltim Desak Kasus PT. Kitadin Dituntaskan

(Istimewa)

Samarinda (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur mendesak agar pemerintah daerah segera menuntaskan masalah lingkungan serta sangketa antara PT. Kitadin (kelompok usaha Banpu) dengan warga di Desa Bangun Rejo, Kutai Kartanegara.

"Pemerintah daerah seharusnya segera menuntaskan kasus itu, antara lain dengan mengaudit PT. Kitadin baik dari sisi lingkungan maupun pada bidang sosial (program pemberdayaan/cooperate sosial responbility/CSR)," kata Direktur Ekskutif Walhi, Ical Wardhana di Samarinda, Jumat.

Hal itu disampaikan dalam siaran persnya menyingkapi beberapa kali aksi demo warga Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, termasuk Kamis (16/7).

Aksi demo itu terkait dengan persoalan lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan, juga terkait diabaikan hak-hak sosial warga (CSR) sekitarnya.

Berdasarkan data Walhi, diperkirakan 150 KK menjadi korban kerugian atas sekitar 150 ha areal persawahan dan pemukiman masyarakat akibat kerapnya banjir melanda sejak hadirnya perusahaan batu bara.

Berdasarkan pengakuan warga bahwa petani di Desa Bangun Rejo telah mengalami empat kali gagal panen sejak hadirnya perusahaan batu bara itu sejak beberapa tahun lalu.

Sebenarnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan antara warga dengan manajemen perusahaan namun belum juga menemukan penyelesaian, termasuk pada 16 Juli 2009 di Kutai Kartanegara.

"Karena beberapa kali pertemuan, tidak ada titik terang menyelesaikan masalah ini, maka perlu campur tangan pemerintah daerah, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut karena kita khawatir menimbulkan dampak sosial," imbuh dia.

"Hasil audit lingkungan hidup dan sosial juga harus disosialisasikan kepada publik terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari operasional pertambangan PT. Kitadin," imbuh dia.

Perusahaan dengan pemilik saham dominan dari Thailand itu dalam beberapa tahun terakhir telah meresahkan dan menimbulkan masalah terhadap masyarakat desa sekitarnya.

Persoalan lingkungan yang dikeluhkan warga, antara lain masalah banjir yang kerap melanda daerah itu sejak hadirnya perusahaan tersebut.

Banjir tersebut dinilai warga menimbulkan dampak langsung akibat kerusakan tanaman warga yang umumnya adalah eks-trans dari Pulau Jawa karena terendam banjir yang berulang-ulang mendera daerah itu.

"Selain banjir di areal pertanian milik masyarakat, juga terjadi sedimentasi sungai alam yang dipergunakan warga sebagai kebutuhan irigasi persawahan diduga akibat hadirnya perusahaan tambang tersebut," ujar dia.

Ia menilai bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mengembalikan fungsi sungai alam yang dipergunakan warga, menata kembali proses pembuangan limbah, merehabilitasi kondisi persawahan masyarakat yang sudah gagal panen sebanyak empat kali, mengatasi polusi berupa debu dan kebisingan.(*)

Sumber: ANTARA News (Jumat, 17 Juli 2009 00:11 WIB)

Kemarau, Warga Manfaatkan Air Sungai untuk Memasak

PASIRPENGARAIAN (RP)- Musim kemarau di Kabupaten Rokan Hulu berdampak sejumlah sumur warga kekeringan, begitu juga dengan air parit yang mulai banyak dimanfaatkan untuk mandi cuci kakus (MCK) juga ikut kering. Solusinya, banyak warga memilih sungai untuk kebutuhan MCK, dan bahkan ada yang memanfaatkan air sungai untuk air minum.

Seperti di wilayah Kecamatan Ujung Batu, para warga banyak yang memilih untuk MCK di Sungai Rokan. Sebab, debit salah satu sungai terbesar di Kabupaten Rohul tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh warga, untuk keperluan MCK. Bahkan ada yang mengambil air sungai tersebut untuk keperluan seperti memasak dan untuk minum.

Seperti yang disampaikan salah seorang warga Ujung Batu Timur Marsuri (35) kepada Riau Pos, Rabu (15/7). Ia mulai memanfaatkan Sungai Rokan untuk MCK dan untuk memasak sejak sepekan yang lalu. Sebab, air sumur miliknya benar-benar sudah kering. ‘’Sejak musim kemarau beberapa pekan lalu, saya dan keluarga rutin mandi di Sungai Rokan. Bahkan untuk memasak nasi dan sayur, kami juga manfaatkan air sungai tersebut,’’ kata ibu tiga orang anak itu.

Sama halnya dengan Sarinah (40) tahun, warga Jalan Ngaso, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu tersebut juga memanfaatkan air Sungai Rokan untuk keperluan MCK. ‘’Kalau untuk minum, kita beli di depot air minum isi ulang. Sedangkan untuk MCK dan bahkan kadang untuk masak nasi atau sayur, kita manfaatkan air Sungai Rokan. Biasanya, suami saya yang jemput air dengan menggunakan jerigen ke Sungai Rokan,’’ kata Sarinah.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dr Wildan Asfan Hasibuan MKes mengimbau masyarakat agar tidak memanfaatkan air sugai untuk minum atau untuk memasak makanan. ‘’Sebab, air tersebut rentan untuk kesehatan dan kerap menimbulkan gejala diare,’’ ujarnya.(har)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 08:20:00)

WWF Tawarkan Manajemen Kolaboratif TN Sebangau

(istimewa/ANTARA)

Palangkaraya (ANTARA News)

- Sebuah yayasan World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia yang merupakan bagian dari WWF Global Network menawarkan konsep kolaboratif dalam manajemen Taman Nasional (TN) Sebangau, di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dengan konsep manajemen kolaboratif dharapkan mampu menyelamatkan kawasan TN Sebangau dari kerusakan alam lingkungannya, kata Pimpinan Proyek WWF Indonesia Kalteng, Rosenda CH.Kasih di Palangkaraya, Rabu.

Menurut WWF Taman Nasional (TN) Sebangau seluas 568.700 hektare saat ini menghadapi ancaman ekologi akibat dari eksploitasi hutan pada masa lalu.

TN Sebangau terletak diantara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Secara administrasi merupakan bagian dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.

Kawasan ini merupakan hutan rawa gambut yang masih tersisa di Kalteng setelah gagalnya Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare pada tahun 1995.

Sesuai kapasitasnya sebagai lembaga yang punya kepedulian terhadap konservasi, WWF berperan sebagai inisiator dan fasilitator demi kelestarian Sebangau dan bukan sebagai pemilik kawasan.

Pada kawasan TN Sebangau akan dikembangkan konsep pengelolaan kolaboratif (Collaborative Management) antara Balai TN Sebangau dengan pihak seperti pemerintah setempat, dinas, instansi terkait, lembaga non pemerintah, masyarakat lokal, forum masyarakat, serta lembaga peneliti dan swasta.

Balai TN Sebangau dan WWF Indonesia mengembangkan strategi perlindungan pelestarian kawasan melalui restorasi atau rehabilitasi ekosistem, pengelolaan kawasan lindung, rehabilitasi hutan dan pengembangan insfrastruktur.

Sedangkan program pengembangan sosio ekonomi yaitu mempromosikan ekonomi alternatif yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, katanya.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 15 Juli 2009 07:44 WIB)

Kisruh Pembukaan Jalan di Hutan Wisata_Kesepakatan Bersama, Permudah Menuju Ladang

JALAN: Satgas Penjaga Hutan Ulayat di Buluh Cina di antara pembukaan jalan baru yang mereka bantah bukan jalan sawit karena hingga kini tak ada kebun sawit di sana.(said mufti/riau pos)

Laporan FEDLI AZIZ, Kamparfedliaziz@riaupos.com
Pro dan kontra pembukaan hutan wisata sepanjang tiga kilometer untuk keperluan pembuatan jalan di Desa Buluhcina dan Desa Tanjung Balam, berlangsung sengit. Pasalnya, ninik mamak dan pemerintahan desa bersama sebagian besar masyarakat adat sepakat untuk pembukaan hutan itu demi kepentingan masyarakat tempatan.

Penghulu Negeri Enam Tanjung Dahlan S Datuk Majolelo saat ditemui di kediamannya menjelaskan, bahwa pembukaan jalan di hutan wisata semata-mata untuk kepentingan masyarakat, terutama dua desa yakni Desa Buluhcina dan Desa Tanjung Balam, Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar. Selain itu, pembukaannya memang sudah disepakati ninik mamak, pemerintahan desa dan warga lewat pertemuan yang diadakan beberapa waktu lalu.

Artinya, orang tua yang akrab disapa Datuk itu mengatakan, tidak ada salahnya untuk membuat jalan di hutan wisata. Sebab justru malah membuka akses antar satu kampung ke kampung lainnya. Tidak hanya itu, lahan pertanian dan perladangan masyarakat berada di belakang hutan wisata tersebut. Paling tidak, pembukaan jalan sepanjang 9 Km dengan luas jalan bersih 10 meter dapat mempercepat akses jalan warga menuju ladang dan lahan pertanian mereka.

‘’Saya tidak habis pikir, kenapa saat ninik mamak, pemerintahan desa dan sebagian besar warga kampung ingin maju justru dihalang-halangi dengan protes diberbagai media oleh anak jati Buluhcina sendiri. Saya juga tidak sepakat kalau kami menjual lahan disana hanya untuk keuntungan pribadi. Sekarang datang ke Desa Buluhcina dan lihat sendiri. Jangan hanya bicara tanpa ada fakta sama sekali,’’ ulas Datuk kepada Riau Pos, Rabu (16/7).

Lebih jauh dikatakannya, bagaimana caranya membuka jalan jika kayu-kayu di sekitar pembuatan jalan itu tidak ditebangi. Untuk hutan wisata di daerah lain jalannya bercabang-cabang hingga dapat sisaksikan dan dinikmati oleh banyak orang, di Buluhcina hanya satu sudah diributkan hingga membingungkan banyak pihak. Andai saja jalan ini tidak dibuka, kapan masyarakat akan terlepas dari isolasi yang membelenggu hingga puluhan tahun.

Menanggapi kondisi semacam itu, Wali Desa Tanjung Balam Ali Amran menyebutkan, pembukaan jalan yang membelah hutan wisata itu justru menguntungkan masyarakat dua desa yakni membuka akses dari satu desa ke desa lainnya, menghindari konflik antar warga desa Buluhcina dan Tanjung Balam soal batas wilayah, menghindari konflik dengan Perusahaan PT Agru Abadi serta mempercepat warga sampai ke wilayah perladangan dan pertanian mereka yang jelas-jelas menghidupkan perekonomian masyarakat.

‘’Pembukaan jalan ini banyak keuntungannya dan memang harus dilakukan. Memang harus diakui, untuk membuat pembaruan pasti ada pro-kontranya. Bayangkan saja, selama ini masyarakat yang hendak berladang harus berputar jauh dan menghabiskan waktu kurang lebih satu jam. Tapi sekarang bisa ditempuh dengan waktu 15 menit saja, bukankah itu baik,’’ katanya panjang lebar.

Hal senada diungkapkan pula oleh Wali Desa Buluhcina Zulkarnaini JS, bahwa pembukaan jalan yang mengenai lahan hutan wisata tersebut tidaklah tindakan pengrusakan seperti tuduhan banyak pihak.

‘’Kami, aparat dua desa yang ada mendukung penuh pembuatan jalan tersebut sebab besar keuntungannya untuk peningkatan perekonomian masyarakat,’’ akunya.(fed)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 08:21:00)

Privatisasi Eksploitasi SDA Picu Bencana Ekologis

Jayapura (ANTARA News) - Privatisasi pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dapat memicu terjadinya bencana ekologis di kawasan eksploitasi dan sekitarnya.

Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Hasanudin (Unhas), Dr.Indah Raya di Jayapura, Rabu, mengatakan model eksploitasi alam yang diijinkan pemerintah saat ini, dimana kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak boleh dikuasai pihak swasta telah meningkatkan jumlah dan jenis bencana ekologi.

Selanjutnya dia menjelaskan, dalam kurun waktu 2006 - 2008 bencana ekologis akibat sistem pengelolaan SDA berupa banjir, tanah longsor, gagal panen, gagal tanam dan kebakaran hutan.

"Bahkan, eksploitasi alam yang tidak memperhatikan faktor lingkungan ini telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit," tandasnya.

Dia mencontohkan fenomena lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo yang tidak kunjung terselesaikan baik dari segi teknis untuk menghentikan laju semburan tersebut maupun dari segi sosial budaya yang telah merugikan ribuan warga di puluhan kampung setempat.

Sedangkan dari segi ekologi, ratusan hektar sawah dan ladang ikut menjadi korban.

"Penyelesaian masalah ini belum menuai titik terang karena belum ada pihak yang bertanggung jawab penuh, apakah negara ataukah pihak Lapindo Brantas sebagai perusahaan swasta yang memiliki daerah konsesi pertambangan tersebut," jelas Indah.

Sementara itu, dampak lain yang berhubungan langsung dengan hak dasar manusia adalah hancurnya wilayah tangkapan dan sumber pemasok air bersih.

Diperkirakan lebih dari 80 persen Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis akibat kegiatan eksploitasi hutan maupun pertambangan mineral dan migas. Kehancuran ini akan berdampak serius pada terjadinya krisis air yang sesungguhnya di Indonesia.

Kawasan konservasi hutan Mangrove atau hutan bakau juga tidak luput dari kehancuran lingkungan berupa deforestasi sebesar 42 persen untuk taraf rusak berat dan 29 persen rusak. Diduga hanya sekitar 23 persen yang masih dalam kondisi baik dan 6 persen yang masih sangat baik.

Indah menjelaskan, privatisasi SDA tidak akan membawa keuntungan bagi negara dan rakyat. Sebaliknya, bukan hanya kerugian ekonomi yang ditimbulkan, tetapi juga kerusakan ekologi.

Oleh sebab itu, menurutnya aset negara ini harus dikembalikan kepemilikannya kepada masyarakat setempat, sementara pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran seluruh rakyat.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 15 Juli 2009 03:56 WIB)

Bagaimana Mau Hidup Sehat?

PEKANBARU (RP) - Kondisi udara Kota Pekanbaru beberapa waktu belakangan ini sangat meresahkan beberapa pengunjung di Pekanbaru. Apalagi bagi mereka yang dengan tugas khusus datang ke Pekanbaru dan terpaksa harus menetap untuk waktu yang cukup lama.

Seperti dialami dr Zulkarnain SpP, seorang dokter spesialis paru-paru yang baru beberapa bulan datang ke Pekanbaru karena menjalankan tugas di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru.

Ia sangat terkejut menghadapi kondisi udara yang terjadi di Kota Bertuah. Dia berpikir bahwa bagaimana masyarakat akan hidup sehat di Pekanbaru jika setiap hari menghirup udara sisa pembakaran. ‘’Bagaimana masyarakat hidup sehat jika yang dihirup setiap harinya adalah sisi pembakaran,’’ ucapnya kepada Riau Pos, kemarin.

Bayangkan saja, lanjutnya, jika asap pembakaran kayu di rumah saat memasak saja bisa membuat paru-paru meradang apalagi kondisi harus menghirup asap dari bangun pagi sampai tidur lagi pada malam hari. Memang kondisi itu, katanya tidak terjadi pada setiap orang karena ada tingkat kekebalan tertentu pada masing-masing individu tapi bagaimana dengan ibu hamil dan anak-anak, apalagi bayi atau anak yang masih dalam kandungan.

‘’Kalau setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi anak-anak, bayi, ibu hamil atau anak yang masih dalam kandungan berada dalam kondisi udara yang tidak sehat apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang berwenang?’’ tanya Zulkarnain heran.

Zulkarnain tahu bahwa memang bukan teritorialnya mengatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan akan lahir cacat karena menghirup udara sisa pembakaran dari pagi sampai sore, tapi paru-paru ibu yang sedang hamil tersebut adalah wilayah kerjanya maka dia sangat menyesalkan sekali kondisi kesehatan paru-paru ibu hamil ini terganggu karena asap.

‘’Saya tidak bisa mengatakan bahwa anak dalam kandungan ibu bisa cacat karena menghirup udara sisa pembakaran tapi lebih jelasnya adalah kondisi ibu saat hamil tidak boleh merokok dan semua tahu itu, sekarang bayangkan saja kondisi udara di kota ini, berarti sama saja ibu hamil itu merokok selama 24 jam, dimana letak perhatian pemerintah berwenag pada masyarakatnya,’’ tegas Zulkarnain.(cr9)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 07:56:00)

Malaysia Ulurkan Bantuan Padamkan Kebakaran Hutan

Pekanbaru (ANTARA Nedws) - Pemerintah Malaysia menawarkan kerjasama memadamkan hutan dan lahan di sejumlah provinsi Indonesia yang tengah terbakar hingga menimbulkan bencana kabut asap.

"Kami baru saja menerima surat tembusan dari KLH mengenai tawaran kerja sama pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari Pemerintah Malaysia," kata Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau Said Nurjaya di Pekanbaru, Rabu.


Surat tersebut berisi nota kesepahaman antar negara yang ditandatangani oleh Datuk Suboh Mohammad Yasin dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia serta Masnellyartinilman dari KLH RI.

"Nota kesepahaman tersebut berisi kerja sama untuk memadamkan kebakaran hutan, lahan serta pencemaran kabut asap melalui pelatihan bersama dan bantuan alat-alat yang diperlukan dalam menjinakkan api," terangnya.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau masih memperlajari draf nota kesepahaman tersebut guna mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan untuk itu.

"Kementerian Lingkungan hidup menyerahkan sepenuhnya kepada dinas kehutanan provinsi untuk mempersiapkan segala sesuatu dan menginventarisasi kebutuhan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Selain Riau, ada beberapa provinsi Indonesia yang akan mengikuti pelatihan bersama tersebut yakni Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, serta Jambi.

Saat ini kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru sebagai sisa kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah kabupaten/kota lainnya di Riau dan terbawa angin hingga ke ibukota provinsi tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru menyatakan kabut asap di Riau dan provinsi lainnya di Sumatera berpotensi terbawa angin hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 15 Juli 2009 18:05 WIB)

Dua Perusahaan Sawit Riau Sengaja Bakar Lahan

Pekanbaru (ANTARA News) - Dua perusahaan kelapa sawit di Provinsi Riau terbukti melakukan pembakaran lahan gambut yang berkedalaman mencapai 10 meter untuk membuka perkebunan baru di areal konsesi mereka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ardy Yusuf kepada ANTARA, disela pemantauan lokasi kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Rabu.

Ia mengatakan dua perusahaan kelapa sawit tersebut adalah PT Bertuah Aneka Yasa (BAY) di Kabupaten Indragiri Hulu, dan PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) di Kabupaten Pelalawan. Menurut dia, dua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Duta Palma Nusantara yang mendapat izin operasi dari pemerintah kabupaten setempat.

"KLH mendesak agar izin dua perusahaan tersebut dicabut," ujarnya.

Perbuatan kedua perusahaan itu, lanjutnya, telah melanggar Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pemberian izin perusahaan oleh pemerintah daerah juga bermasalah karena berada di lahan gambut berkedalaman mencapai 10 meter," katanya.

Menurut Ardy Yusuf, KLH telah menemukan bukti kesengajaan membakar lahan yang dilakukan pihak perusahaan. Ia mengatakan, tim KLH telah menyelidiki kebakaran areal PT MAL pada Januari 2009. Sedangkan, penyelidikan di areal PT BAY sudah berlangsung sejak tanggal 14 Juli dan difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hulu.

"Meski tidak tertangkap tangan melakukan pembakaran, kami melihat langsung di lapangan bahwa kedua perusahaan sengaja membakar lahan untuk perkebunan dan tidak ada upaya pemadaman," kata Ardy Yusuf.

Kepala BLH Indragiri Hulu, Zulfikri, mengatakan PT BAY memiliki konsesi untuk perkebunan seluas 3.000 hektare (Ha), dimana seluas 1.600 Ha sudah ditanami dan sisanya terus dikembangkan menjadi kebun baru. Pembakaran disengaja ditemukan di dua lokasi, tepatnya di Kecamatan Kuala Cenaku dengan luas satu titik api mencapai 500 Ha.

"Selama ini perusahaan menyalahkan masyarakat sekitar yang menyebabkan kebakaran lahan. Tapi bukti di lapangan menunjukan bahwa lokasi kebakaran jauh dari perkebunan milik masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus pembakaran oleh PT BAY dan meminta perusahaan untuk membayar ganti rugi kerusakan lingkungan.

"Kebakaran tersebut telah mengakibatkan kabut asap yang terus menyelimuti Indragiri Hulu, bahkan bisa mencapai daerah lain di Riau," katanya.(*)

Sumber: ANTARA News (Rabu, 15 Juli 2009 13:40 WIB)

Waspadai Enam Penyakit Akibat Kabut Asap

PAKAI MASKER: Murid-murid SDN 040 di Jalan Banda Aceh harus memakai masker di dalam ruang kelas karena kabut asap yang semakin tebal menyelimuti Kota Pekanbaru, Rabu (15/7/2009).(mirshal/riau pos)

PEKANBARU (RP) - Frekuensi kabut Asap yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru dapat menimbulkan enam penyakit berbahaya. Penyakit tersebut diantaranya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang terdiri dari dua bagian yaitu ISPA Pneumonia dan ISPA Non Pneumonia, asma bronkial, iritasi mata, diare dan muntah-muntah.

Demikian diungkapkan kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hamdan Skm kepada Riau Pos, (15/7) di rungannya Jalan Melur Pekanbaru.

Hamdan juga menjelaskan Pneumonia merupakan salah satu penyakit bagian dari ISPA, dimana Pnemuonia lebih sering disebut utuk penderita ISPA yang sudahparah atau akut dan lebih sering menyerang anak kecil atau bawah lima tahun (Balita) dengan gejala batuk yang berkepanjangan, sedangkan Ispa Nonpneomonia merupakan golongan ISPA yang tergolong tidak begitu akut, yang biasa menyerang penduduk yang sudah dewasa dan orang tua. Bagian ini lebih terkesan tidak begitu berbahaya karena manusia yang sudah dewasa memiliki kondisi tubuh yang jauh lebih fit dan daya tubuh yang kuat dibandingkan anak balita.

‘’ Ciri-ciri penderita ISPA yang dapat terlihat dari kemampuan bernafasnya yang relatif tidak teratur dan batuk yang terus menerus, jika menemukan seperti ciri-ciri tersebut hendaknya masyarakat segera memeriksakan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdapat agar segera ditangani,’’ jelasnya.

Diskes Berikan 6.000 Masker
Meningkatnya kabut asap beberapa hari belakangan ini, menimbulkan kekhawatiran karena dapat menimbulkan penyakit-penyakit seperti penyakit ISPA dan Asma. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau memberikan 6.000 masker kepada masyarakat yang diberikan pada dua titik jalan, yaitu di depan Plaza Sukaramai Jalan jenderal Sudirman dan di depan Mal SKA Jalan Soekarno-Hatta, kemarin.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pekanbaru Hamdan SKM menyebutkan, kegiatan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat dan pengguna jalan raya untuk membudayakan hidup sehat dengan selalu memakai masker saat berkendara dalam kondisi kabut asap yang cukup tebal.

‘’Asap-asap tersebut berbahaya, karena di dalam asap tersebut terdapat partikel-partikel kecil, seperti debu, sampah dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat menimbulkan penyakit jika masuk kedalam tubuh,’’ ujarnya.

Udara Tak Sehat
Kemarin, angka di Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan 111. Itu menunjukkan bahwa kondisi udara tidak sehat. Apalagi parameternya yang paling tinggi adalah floating dust yaitu debu yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dan hutan.

Menurut Kepala Laboratorium Udara Kota Pekanbaru Syahrial pada Riau Pos, memang keadaan udara saat ini selalu dipengaruhi oleh kabut asap karena secara umum semakin banyak titik api maka semakin kotor udara yang ada di suatu daerah.

‘’Pagi tadi (kemarin, red) mulai dari pukul 06.00 WIB angka di ISPU menunjukkan kenaikan. Kondisi udara berdasarkan ISPU memang tidak sehat karena menunjukkan angka 111 dengan titik parameter tertinggi adalah debu,’’ ujar Syahrial.

Sekolah Belum Diliburkan
Meski kabut asap di Kota Pekanbaru dua pekan terakhir ini semakin parah, bahkan saat sekarang kondisi udara menunjukkan tidak sehat, namun Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru belum mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah. Pasalnya pernyataan resmi dari Bapedalda dan Dinas Kesehatan (Diskes) terkait pencemaran udara di Pekanbaru belum ada.

‘’Jika ada pernyataan KLB (kejadian luar biasa, red) dari Diskes dan Bapedalda maka baru bisa menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk libur,’’ ucap Kepala Disdik Kota Pekanbaru, H Yuzamri Yakub kepada Riau Pos, Rabu (15/7).

Untuk sekarang ini, kata Yuzamri, dirinya hanya menginstruksi kepada setiap sekolah agar mengurangi aktivitas di luar kelas. Jadi jika biasa ada apel pagi dan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga pada pagi hari untuk kondisi udara saat sekarang ini jangan dulu. ‘’Jadi banyakkan saja proses belajar dan mengajar di dalam kelas,’’ harapnya.

Imbauan Bappedalda
Menyikapi masalah kebakaran lahan dan hutan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Pekanbaru meminta para pemilik lahan bertanggungjawab terhadap kondisi lahannya, dengan senantiasa mengawasi lahan-lahan mereka.

‘’Sampai saat sekarang saya belum tahu pasti penyebab tingginya kasus kebakaran lahan tersebut. Kemungkinan karena musim panas, sehingga lahan-lahan kering milik masyarakat tersebut rawan menimbulkan kebakaran,’’ ujar Kepala Bapedalda Pekanbaru Dedi Gusriadi kepada Riau Pos, Rabu (15/7).

Dia menambahkan Bapedalda telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk selalu mengantisipasi dengan menyiapkan armada dan petugas di lahan-lahan yang rawan terjadi kebakaran.

Saat dikonfirmasi mengenai langkah antisipasi, Dedi menambahkan dengan koordinasi yang baik antar seluruh masyarakat dengan dinas terkait diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan.

‘’ Kebakaran lahan akhir-akhir ini tidak bisa terlalu dikaitkan dengan meningkatnya asap di Kota Pekanbaru, karena penyebaran asap tidak terlepas dari kondisi cuaca dan asap kiriman dari daerah luar,’’ jelasnya.(cr6/cr9/esi/)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 07:55:00)

Komunikasi Penanggulangan Karhutla. Oleh M Badri

KABUT asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, sekarang ini sudah menjadi bencana yang perlu ditangani dengan serius. Namun hingga kini konsep penanggulangan karhutla masih belum efektif. Ini terlihat dari masih sering terjadinya karhutla di Riau, bahkan Pekanbaru yang notabene ibukota provinsi.

Dampaknya pun dirasakan di banyak sektor, terutama lingkungan dan ekonomi. Untuk itu perlu digagas langkah strategis untuk menanggulangi bencana tahunan yang melanda Riau ini. Bila mengacu pada United Nation Development Program (UNDP) yang mendefinisikan bencana sebagai gangguan yang serius dari berfungsinya suatu masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap lingkungan, material dan manusia, maka karhutla dapat dikatakan sebagai bencana.

Meski, dampaknya tak sebesar kebakaran hutan di Amerika Serikat dan Australia, yang menelan banyak korban jiwa. Respons pemerintah selama ini masih sebatas ketika terjadi bencana. Untuk itulah, sebaiknya kondisi tersebut membuka kesadaran bersama bahwa perlu manajemen strategis untuk mengatasi karhutla di Riau. Manajemen bencana selama ini terabaikan dan tidak menjadi prioritas, karena bencana masih dianggap hanya datang sewaktu-waktu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, seharusnya pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen membangun kerja sama dalam manajemen bencana melalui komunikasi yang efektif. Lemahnya komunikasi penanggulangan bencana terlihat sekali pada koordinasi dan pengorganisasian. Akibatnya kerap terjadi kelambanan dalam merespons bencana. Lumpuhnya Bandara Sultan Syarif Kasim II, meningkatnya penderita ganguan pernafasan, dan rusaknya ribuan hektare lahan akibat karhutla seharusnya menjadi pelajaran berharga. Padahal masalah tersebut dapat diminimalisir seandainya koordinasi kesiapsiagaan menghadapi karhutla dilaksanakan dengan baik. Ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) tentang potensi kemarau panjang dan deteksi hot spot seharusnya bisa menjadi dasar untuk membuat konsep manajemen pra bencana.

Manajemen Partisipatif
Dalam penanggulangan karhutla perlu kerja sama dan koordinasi yang melibatkan semua unsur di pemerintahan, LSM, masyarakat, bahkan dunia usaha dan perguruan tinggi. Lemahnya penanggulangan bencana selama ini, terjadi karena lembaga yang berkompeten menangani bencana masih belum melibatkan partisipasi masyarakat di daerah rawan karhutla. Padahal Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana (Sphere, 2006) memandang penduduk yang terkena dampak bencana perlu secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk itu harus dilakukan upaya khusus memastikan keikutsertaan perwakilan orang-orang secara seimbang dalam program bantuan, termasuk kelompok rentan dan kelompok terpinggirkan.

Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diterbitkan IDEP (2006) juga menegaskan bahwa di daerah rawan bencana seharusnya dibentuk Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB), yang bertugas membuat perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya. Dengan partisipasi masyarakat tersebut, jumlah kerusakan dan akibat yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Bencana yang merumuskan Kerangka Kerja Hyogo 2005-2005: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters) merekomendasikan perlunya menggalakkan partisipasi komunitas dalam pengurangan risiko bencana melalui penegakan kebijakan-kebijakan khusus, penggalangan jejaring, pengelolaan strategis sumber daya suka rela, pengakuan peran dan tanggungjawab, dan delegasi serta pembagian kewenangan dan sumber daya yang diperlukan.

Efektivitas Komunikasi
Komunikasi penanggulangan karhutla akan efektif bila pemerintah menerapkan manajemen penanggulangan karhutla yang partisipatif. Melalui kerja sama dan koordinasi tersebut, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan karhutla akan lebih efektif dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang tersedia. Sehingga masyarakat tidak hanya dilihat sebagai obyek penanggulangan karhutla, tetapi mereka juga sebagai subyek yang bertanggungjawab terhadap potensi karhutla di wilayahnya.

Saat melakukan riset komunikasi penanganan bencana di Yogyakarta untuk menyelesaikan tesis dua tahun lalu, penulis melihat pentingnya peran opinion leader dalam suatu komunitas serta pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk mengurangi risiko bencana. Adanya simpul-simpul di tingkat masyarakat tersebut terbukti memudahkan proses penanggulangan bencana. Hal ini barangkali bisa diadopsi untuk menangani karhutla di Riau.

Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk meminimalisir karhutla di Riau. Pertama, Pemerintah Provinsi Riau barangkali perlu membentuk sebuah komisi khusus yang bertugas menangani karhutla, mulai pencegahan hingga tindakan. Komisi ini beranggotakan perwakilan dari dinas kehutanan, badan lingkungan, pemadam kebakaran, BMG, TNI/Polri, LSM, organisasi pecinta alam, unsur perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Komisi ini bertanggungjawab melakukan upaya kesiapsiagaan karhutla dan merumuskan strategi penanganannya.

Kedua, perlu dibentuk pokmas penanggulangan karhutla di tingkat desa/kelurahan yang rawan. Adanya pokmas dapat mengurangi karhutla dengan melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan di wilayahnya. Pokmas ini diberi jejaring untuk berkoordinasi dengan komisi penanggulangan karhutla yang dibentuk oleh pemerintah. Di sini kemudahan arus informasi dan komunikasi antara pokmas dengan komisi penanggulangan karhutla cukup penting untuk mengurangi risiko karhutla.

Ketiga, perlunya ketegasan hukum terhadap pelaku karhutla. Selama ini pelaku sering tidak terdeteksi karena tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap karhutla di wilayahnya. Dengan adanya pokmas penanggulangan karhutla, diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk melaporkan bahkan menangkap pelaku karhutla untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Adanya partisipasi masyarakat ini tentunya akan mempermudah kerja pemerintah dalam menanggulangi karhutla.

Pemerintah dapat menempatkan posisinya sebagai outsider yang melaksanakan fungsi regulator, fasilitator dan dinamisator. Masyarakatlah yang kemudian menjadi owner programe penanggulangan karhutla. Dengan kata lain, pemerintah lebih menekankan fungsi perlindungan melalui upaya yang bersifat top-down, dan pada sisi lain pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara bottom-up.***

M Badri SP MSi, dosen luar biasa pada Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 08:49:00)

Kabut Asap, Jadwal Penerbangan Kacau

Laporan BUDDY SYAFWAN, Pekanbaru buddysyafwan@riaupos.com
Kabut bercampur asap yang kini masih terjadi di wilayah Riau, kini menjadi momok bagi jadwal penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Akibat tebalnya kabut asap, setidaknya dua pesawat harus delay yakni pesawat milik RAL dan Batavia Air, sedangkan pesawat Air Asia terpaksa harus terbang berputar (holding) di udara Pekanbaru menunggu menipisnya kabut asap hingga mencapai batas ideal jarak pandang.

Dari informasi yang didapat Riau Pos, Rabu (15/7) di Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru tentang kondisi cuaca, sejak pagi pukul 07.00 WIB, jarak pandang untuk penerbangan memang terganggu, karena berada di bawah standar izinnya, hanya 700 meter. Situasi ini mulai membaik pukul 08.00 WIB yang mencapai jarak pandang 1.000 meter, dan terus membaik hingga pukul 12.00 WIB sudah berada di 3.000 meter seiring dengan angin bertiup semakin kencang dan menggeser kabut asap dari udara Pekanbaru.

Akibat kabut asap, maskapai penerbangan Riau Airlines, dengan nomor penerbangan RIU 121 yang membawa 39 penumpang tujuan Medan yang seharusnya take-off pukul 06.30 WIB, harus delay selama 1,5 jam, dan baru pukul 08.00 WIB terbang. Begitu juga dengan maskapai penerbangan Batavia Airlines dengan nomor penerbangan 7P 564 kondisi penumpang full, meski memulai penerbangan tujuan Jakarta Pukul 10.35 WIB, namun karena keadaan cuaca belum aman untuk terbang, maka memilih untuk delay 1,5 jam, dan baru pukul 12.00 WIB bisa aman terbang.

Sementara itu, cuaca buruk dengan jarak pandang terbatas ini tidak hanya mengganggu keberangkatan dari Bandara SSK II, tapi juga merusak jadwal kedatangannya. Terjadi pada pesawat yang datang dari Jakarta, Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 7430. Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta dengan cuaca bagus, namun ketika sampai di Bandara SSK II, kondisi cuaca buruk, sehingga membatalkan pendaratan. Sambil menunggu cuaca bagus, maka kapten penerbangan, melakukan holding di udara Pekanbaru.

Seharusnya, Pesawat Air Asia yang datang dari Jakarta ini landing pukul 07.50 WIB dan baru aman masuk bandara 08.15 WIB, artinya, Air Asia holding selama 25 menit di udara. Menurut Station Manager Air Asia, Arnelvan, pesawat yang membawa 118 penumpang ini sempat akan dialihkan ke Batam jika dalam waktu yang ditargetkan kondisi cuaca belum membaik.

Saat dikonfirmasi Riau Pos kepada pihak maskapai masing-masing penerbangan di tempat yang berbeda, ketiganya menyebutkan kabut asap punca dari semua ini.

‘’Pesawat delay ini karena dipengaruhi kabut asap yang membuat jarak pandang menjadi terbatas dan tidak aman untuk terbang. bayangkan saja, dari batas standar turun menjadi 700 meter. Dari pada berisiko lebih baik ditunda (delay),’’ kata Distrik Manajer RAL, Rudi Beno.

Disebutkan Rudi, delay RAL juga terjadi di bandara Pinang Kampai Dumai, juga disebabkan oleh asap yang merusak jarak pandang untuk amannya penerbangan.(cr1/izl)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 08:19:00)

Lima Titik di Kampar Rawan Longsor

KAMPAR (RP) -Bencana alam longsor yang terjadi di Riau mulai mendapatkan perhatian serius pemerintah. Pendataan daerah rawan longsor kini mulai dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama kabupaten/kota. Pemetaan daerah rawan longsor ini sesuai instruksi dari pemerintah pusat.

Dari hasil pendataan dan pemetaan daerah rawan longsor, tercatat banyak terdapat di Kabupaten Kampar. Dengan jumlah lokasi sebanyak lima titik. Titik rawan longsor ini tersebar di Desa Pulau Gadang, Desa Merangin, dan sepanjang jalan perbatasan Sumbar-Riau.

Gubernur Riau, HM Rusli Zainal menngaku sangat prihatin terjadinya tanah longsor di Riau. Terutama, peristiwa terputusnya Jalan Sumbar-Riau yang selalu terjadi. ‘’Pemerintah pusat sudah kita minta membantu memperbaiki jalan terputus itu,’’ ujarnya kepada Riau Pos, Rabu (15/7), disela-sela kegiatan Bakti Sosial Peningkatan Program KB Nasional Kerjasama BKKBN dan TNI tahun 2009, di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja.

Sekeratris Daerah Kabupaten Kampar Zulher menjelaskan, longsor yang terjadi di Kampar karena adanya gerusan air terhadap tanah. Geografis Kabupaten Kampar yang perbukitan dan berkurangnya penahan lajunya air berupa pohon, sebutnya, menyebabkan longsor terjadi.

‘’Dari data yang ada paling parah tanah longsor yang terjadi di Desa Merangin dan Desa Pulau Gadang. Ada sebanyak lima titik yang rawan longsor di Kampar,’’ kata Zulher.

Khusus mengatasi permasalahan terputusnya jalan di perbatasan Sumbar-Riau, Zulher menyebutkan, kondisi tanah tebing yang terus tergerus air, disepanjang jalan sangat memungkinkan terjadinya longsor.

‘’Pemerintah pusat sudah melakukan perbaikan jalan tersebut. Kita berharap jalan sudah bisa dimanfaatkan lagi akhir tahun 2009,’’ ungkapnya mengakhiri. (new)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 08:18:00)

Kabut Asap Sisa Kebakaran Sebelumnya

PEKANBARU (RP) - Berdasarkan monitoring satelit NOAA 18 oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru pada Rabu (15/7), jumlah hotspot (titik api) Riau itu hanya ditemukan di Inhu saja sebanyak satu titik. Sementara temuan untuk keseluruhan sumatera ada 79 titik.

Menanggapi, kabut asap yang terjadi, sejak pagi yang menutupi hampir seluruh wilayah Riau, disebutkan adalah akibat dari sisa kebakaran yang terjadi pada beberapa waktu sebelumnya dan bisa jadi ada pemadaman dari pemerintah setempat. Terhitung sejak Senin (13/7) hingga Rabu (15/7) untuk wilayah Riau sudah tercatat 167 titik api.

‘’Jumlah titik api pada Rabu, hanya satu titik, dan itu berada di Inhu. Sementara soal kabut bercampur asap yang terjadi khusus di Kota Pekanbaru yang begitu pekat sehingga mengganggu jarak pandang, adalah sisa dari pembakaran sebelumnya yang masih berasap,’’ kata staf analisa BMKG, Rahmat Tauladani kepada Riau Pos.

Disebutkan, dalam pekan ini 13-15 Juli 2009, khusus untuk wilayah Riau sudah tercatat sebanyak 167 titik api, dan itu terdapat di daerah, Rohil, 30 titik, Rohul 16 titik, Dumai 4 titik, Bengkalis 23 titik, Siak 33 titik, Pekanbaru tiga titik, Kampar 22 titik, Pelalawan 16 titik, Inhu 11, Inhil empat titik, dan Kunsing empat titik.

‘’Dengan kondisi seperti saat ini memang belum bisa dipastikan kapan wilayah Riau akan aman dari bencana asap ini, sebab, pembakaran lahan masih tetap ada. Jika tidak daerah sendiri, kita mendapat kiriman dari provinsi tetangga,’’ sebut Rahmat.

Dari provinsi Jambi 22 titik, Sumatera Selatan 37 titik, Bangka Belitung 18, dan Bengkulu satu titik. Untuk Sumatera Selatan menjadi penyumbang terbanyak dengan 37 titik api.

Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh faktor angin sebagai pengirim asapnya. Bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan lima sampai 25 kilo meter per jam.Kepekatan kabut asap makin terasa pada pukul 07.00 WIB.(cr1/new)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 08:17:00)

Ratusan Kilogram Gading Gajah Ditangkap

KENYA (RP) - Pemerintah Kenya menahan 300 kilogram gading gajah yang disembunyikan dalam sebuah peti mati pada sebuah pesawat yang akan berangkat menuju Laos. Barang temuan terdiri dari 16 buah gading gajah dan cula badak hitam. Pejabat mengatakan jejak darah pada gading tersebut menunjukkan bahwa sang gajah dibunuh belum lama berselang.

Penerbangan itu - berhenti di Nairobi - sedianya bermula dari Mozambik dan akan menuju Thailand lalu Laos. Penangkapan gading ini diperkirakan bernilai 1 juta dollar AS, demikian laporan Reuters.

Pejabat dari kantor suaka alam Kenya menyatakan gading tersebut kemungkinan datang dari Tanzania atau Afrika Selatan. Sementara badak hitam hanya bisa ditemukan di wilayah timur dan selatan Afrika.

Perdagangan gading internasional sudah dilarang sejak 1989. Penjualan gading adalah ilegal jika gading bukan berasal dari stok sebelum tahun 1989. Namun demikian, banyak negara tidak berbuat apa-apa untuk mendukung pelarangan ini.(bbc/ila)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Kamis, 16 Juli 2009 , 07:32:00)

Dishut Status Quo Jalan Hutan Wisata Alam Buluh Cina

PEKANBARU (RP) - Dinas Kehutanan Riau menetapkan status quo terhadap dugaan perambahan hutan wisata alam Desa Buluh Cina. Hal ini diputuskan setelah menurunkan tim ke lapangan dan terus mencari fakta-fakta baru. Sejauh ini, dinyatakan lahan hutan wisata Buluh Cina seluas 1.000 hektare yang di SK-kan oleh Gubernur Riau belum dirusak.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli kepada Riau Pos, Selasa (14/7) usai mengikuti sidang Paripurna DPRD Riau. Tim Dishut yang turun ke lapangan kata dia, mendapati bahwa jalan akses yang dibuka, merupakan lahan cadangan di luar 1.000 hektare dulu. Namun tetap saja kata dia, aktivitas tersebut salah menurut etika sebab harusnya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Gubernur Riau selaku yang mengeluarkan SK penetapan kawasan tersebut menjadi hutan wisata alam.

‘’Etikanya yang salah karena tidak mendapat izin dari Gubernur Riau. Kalau memang masyarakat berkeinginan untuk membuka jalan, harusnya meminta izin Gubernur Riau dan nanti bisa dicarikan lokasi lokasi yang tidak mengganggu hutan. Kalau yang dilakukan masyarakat sekarang itu, sejauh ini belum melanggar hukum tapi akan terus dikembangkan pencarian kebenarannya,’’ terang Zulkifli.

Setelah dicek ke lapangan, ungkapnya, bahwa dari 500 hektare hutan yang sebenarnya bisa dikelola masyarakat, diluar 1.000 hektare yang sudah di SK-kan Gubernur Riau, 250 hektare di antaranya yang dibuka sebagai jalan. Katanya, jalan dibuka dengan lebar 15 meter dengan panjang yang sudah dibuka lebih kurang dua kilometer.

‘’Dan kayu atas lahan yang sudah dibuka, kita cek di lapangan memang tidak dijual, tapi akan dijadikan sebagai badan jalan. Tapi tetap saja menyalahi karena kayu besar seperti itu tidak bisa sembarangan ditebang,’’ terangnya.(hpz)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Rabu, 15 Juli 2009 , 08:23:00)

Jangan Pulang Sebelum Api Padam_Kebakaran Lahan di Empat Titik

Laporan ERWAN SANI, Pekanbaru erwansani@riauposcom.
Kebakaran lahan kosong di Kota Pekanbaru yang semakin meluas di beberapa lokasi membuat Wali Kota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah MM gerah. Selasa (14/7), ia langsung memanggil seluruh camat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP untuk melakukan pembahasan.

Beberapa titik lokasi kebakaran lahan seperti di Jalan Tuanku Tambusai ujung Kecamatan Payung Sekaki, Jalan Parit Indah Kecamatan Bukitraya, Jalan Srikandi Kecamatan Tampan, dan perbatasan Kecamatan Rumbai dengan Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Bahkan untuk mencegah kebakaran meluas, Wali Kota menginstruksikan mobil pemadam kebakaran disiagakan di empat titik tersebut.

Sedangkan pihak Satpol PP diminta melakukan patroli untuk mengetahui lahan-lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru. Sedangkan camat diminta melakukan sosialisasi agar masyarakat tak membuka lahan dengan cara membakar.

‘’Saya sudah minta kepada Dinas Pemadam Kebakaran menempatkan mobil dan petugas di lokasi kebakaran. Jangan kembali ke markas sebelum api yang membakar lahan itu padam,’’ tegas Wali Kota kepada Riau Pos usai pertemuan, kemarin.

Wali Kota pun meminta para pemilik lahan kosong agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. ‘’Saya minta warga pemilik lahan, jangan membersihkan lahan dengan cara membakar. Sebab ini berakibat fatal bagi masyarakat,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Drs H Syafril Nawawi berharap pihak kepolisian mencari tahu siapa pelaku pembakaran lahan. Jika ada indikasi unsur kesengajaan, polisi diminta untuk menangkap pelaku pembakaran.

Sedangkan Camat Tampan Huzaimi menyebutkan penyebab kebakaran lahan kosong belum diketahui. Bisa jadi akibat puntung rokok yang tak sengaja dibuang. ‘’Tapi bisa juga akibat unsur kesengajaan dari sebagian orang,’’ ujarnya.

Pernyataan serupa dikatakan Camat Payung Sekaki Nu’man. Menurutnya didaerahnya tersebut terjadi kebakaran lahan sekitar satu hektare. ‘’Sekarang kita sudah mensiagakan satu mobil kebakaran di sana, untuk memadam api,’’ ucapnya.

Kehabisan Anggaran
Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru tengah diahadapi krisis keuangan. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk melakukan pemadaman sudah habis terpakai.

‘’Anggaran sudah habis digunakan. Terpaksalah petugas pemadam kebakaran bekerja dengan sukarela tanpa diberikan honor,’’ kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru Syafril Nawawi, kemarin.

Dijelaskan Syafril, setiap tahunnya, Dinas Pemadam Kebakaran menganggarkan dana hanya untuk 65 kali kebakaran lahan. Namun, sepanjang tahun ini saja sudah terjadi 73 kali kebakaran lahan.(cr3/yls)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Rabu, 15 Juli 2009 , 07:50:00)

LSM Tuntut Komisi Independen Berwenang Buktikan Kerusakan Lingkungan

Beberapa petugas dari Polda Kepri,Dinas Kehutanan,dan Bepdalda melihat secara langsung kerusakan hutan(26/04/07). (ANTARA/Andika Bayu)

Jakarta (ANTARA News) - Institut Hijau meminta Komisi VII DPR-RI agar merevisi pasal 65 UU No.23 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menggantinya dengan ketentuan Komisi Independen sebagai lembaga berwenang untuk membuktikan sebuah perusahaan bebas atau tidak dari tuduhan perusakan lingkungan.

"Pasal 65 UU pengelolaan LH itu perlu direvisi dengan pembentukan Komisi Independen karena semula pasal 65 melahirkan kebijakan bahwa pelaku usaha diberikan kewenangan sendiri untuk membuktikan usahanya tidak merusak lingkungan," kata Chalid Muhammad dari Institut Hijau di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.

Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat 10 organisasi nonpemerintah (ornop) peduli lingkungan dengan anggota Komisi VII DPR-RI di gedung DPR RI di Jakarta, Senin.

Kesepuluh ornop yang turut mendesak agar legislatif memberikan masukan revisi UU No 23 tahun 2007 --hingga justru muncul gagasan untuk membuat RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru-- itu adalah LSM HUMA, WALHI, ICEL, KEHATI, Institut Hijau, Kiara, Green Peace Indonesia, Sawit Wacht dan Perwatu.

Menurut Chalid, pasal 65 dalam UU No 23 tahun 2007 tersebut sangat mengganjal karena perusahaan akan tetap bebas dari kegiatan ganti rugi, jika pelaku usaha membuktikan sendiri bahwa kerusakan lingkungan tersebut akibat bencana alam dan bukan akibat aktivitas usaha mereka.

"Kami berharap Komisi VII DPR-RI merevisi pasal tersebut, karena pasal itu bisa dimanipulasi oleh pelaku usaha sebab hanya berupa pembuktian sepihak oleh mereka sendiri," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika sebuah perusahaan yang telah melakukan perusakan lingkungan, maka untuk membuktikan perusahaan itu telah melakukan perusakan atau hanya karena bencana alam maka pembuktian itu harus berdasarkan rekomendasi independen Komisi LH.

Keberadaan Komisi Independen ini sangat memungkinkan jika dibuat dalam KEPRES atau PERPRES.

Sehubungan dengan adanya pertanyaan ke Komisi VII yang terkesan bahwa Dewan mengabaikan pasal 65 itu, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf, mereka tidak punya niat untuk melindungi perusahaan pelaku perusak lingkungan seperti Lapindo.

"Tidak ada niat kami apapun di belakang itu untuk melindungi Lapindo, namun pembuktian itu hanya karena pesan UU. Justru sebaliknya dewan memiliki niat baik hingga menunda `reses` dan menggelar rapat dengar pendapat dengan sepuluh LSM," katanya.

Rapat tersebut, katanya lagi, dilaksanakan untuk merevisi UU No 23 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena UU itu tidak bisa menangani masalah lingkungan dengan baik.

Anggota Komisi VII Catur Sapto Edi dari Fraksi PAN, mengatakan sekarang bangsa ini memiliki banyak model permasalahan dan diyakini akan lebih banyak lagi pada masa datang.

Ornop perlu bersama-sama dewan untuk memberikan pemikiran khususnya dalam membuat peraturan.

"Kerja sama itu diperlukan sebab tidak banyak orang yang peduli dengan persoalan lingkungan, dan pemegang kekuasaan pun punya pekerjaan jangka pendek dan tidak peduli terhadap masalah lingkungan. Masalah lingkungan kepentingannya bukan untuk hari ini saja melainkan juga untuk jangka panjang," katanya.(*)

Sumber: ANTARA News (Selasa, 14 Juli 2009 06:12 WIB)

Kabut Asap Pekanbaru Makin Tebal Saat Malam

Pekanbaru (ANTARA News) - Kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau dan telah menyelimuti Kota Pekanbaru sejak beberapa hari terakhir semakin tebal pada malam hari.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lapangan pada Senin malam diketahui bahwa kabut asap tebal menyelimuti ibukota Provinsi Riau tersebut.

Contohnya di jalan-jalan protokol diantaranya Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Gajah Mada dan Jalan Diponegoro kabut asap terlihat menyelimuti kota dan mengurangi jarak pandang.

Hal tersebut juga mengakibatkan alat pemantau indeks standar pencemaran udara (ISPU) menunjukkan indikator bahwa udara di Kota Pekanbaru tidak sehat.

Udara di ibukota Provinsi Riau tersebut juga menjadi berbau asap dan mengakibatkan sesak nafas.

Sementara itu, salah seorang warga Jalan Paus, Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, Zamzami (28) yang ditemui saat tengag mengendarai sepeda motor di Jalan Sudirman mengakui bahwa kabut asap telah membuatnya mengalami sesak nafas.

"Udara terasa tidak sehat, bernafas jadi tidak enak dan memicu saya menjadi batuk apabila berada lama di luar ruangan terutama pada malam hari," katanya.

Sementara itu, menurut data yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Pekanbaru berdasarkan pantauan terakhir satelit NOAA 18, diketahui bahwa jumlah hotspot atau titik api sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mencapai 140 titik.

Jumlah tersebut mengalami lonjakan dibanding pantauan hari sebelumnya yang hanya 40 titik api di seluruh Riau.

Seluruh titik api tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Bengkalis 20 titik api, Kota Dumai empat titik api, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) 26 titik api.

Selain itu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) 14 titik, Kabupaten Siak 25 titik, Kota Pekanbaru tiga titik, Kabupaten Kampar 17 titik.

Selanjutnya, Kabupaten Pelalawan 15 titik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) delapan titik, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) empat titik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) empat titik sehingga totalnya menjadi 140 titik api di seluruh Riau.(*)

Sumber: ANTARA News (Selasa, 14 Juli 2009 06:31 WIB)

Pemadam Kewalahan Atasi Kebakaran Lahan di Pekanbaru

Kebakaran lahan di Pekanbaru terus meluas. Petugas mengaku kewalahan dan mengeluh tidak ada instansi terkait peduli.

Riauterkini-PEKANBARU- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru mengaku kewalahan mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Pekanbaru. Sudah 20 hari kosentrasi sebagian kekuatan Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru terbagi antara memadamkan kebakaran lahan dan juga mengatasi setiap kasus kebakaran di pemukiman..

Dinas Kebakaran Kota Pekanbaru Atasi Kebakaran Lahan di Jalan Parit Indah (PEKANBARU)

“Terus terang kami kewalahan mengatasi kebakaran lahan yang terus meluas. Sementara kami juga harus terus bersiaga menangani kebakaran di pemukiman,” keluh Kabid Penanggulangan dan Pemadaman Bencana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Zul Azmi kepada riauterkini di sela-sela kegiatan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Parit Indah, Selasa (14/7/09).

Dipaparkan Zul Azmi, selama 20 hari terakhir hampir 50 persen personil dan peralatan Dinas Pemadam Pekanbaru dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di sejumlah titik. Seperti di Jalan Parit Indah, Jalan Srikandi, Jalan Tuanku Tambusai Ujung dan sejumlah tempat lainnya.

Sebaran lokasi kebakaran lahan yang sangat luas mempersulit petugas. Saat ini sekitar 100 hekter lahan di Pekanbaru terbakar. Selain itu, petugas juga mengalami kesulitan karena minimnya perlatan. “Untuk mesin pompa portabel kami hanya punya satu. Ini sangat menyulitkan,” keluhnya lagi.

Lebih lanjut Zul Azmi mempertanyakan komitmen intansi terkait dalam menanggulangi kebakaran lahan. Seperti Dinas Kehutanan Riau, Manggalan Agni dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Satpol Pamong Praja Pemprov Riau. “Semestinya mereka membantu kami mengatasi kebakaran lahan yang terus meluas. Mereka punya personil dan juga punya banyak peralatan,” kritiknya.***(mad)

Sumber: Riau Terkini (Selasa, 14 Juli 2009 14:29)

Asap Makin Tebal, Jarak Pandang Hanya 500 Meter

JARAK PANDANG: Kabut asap mulai mengganggu jarak padang di Perairan Rokan Hilir, terutama di pagi hari Senin (13/7/2009). (syahri ramlan/riau pos)

BAGANSIAPI-API (RP)-Munculnya lima hot spot di sejumlah daerah di Kabupaten Rohil telah memberikan dampak. Salah satu di antaranya, sejumlah daerah termasuk di Kota Bagansiapi-api, Kecamatan Bangko dan sekitarnya kembali diselimuti kabut asap. Ketebalan kabut asap tersebut dapat dilihat jelas di waktu pagi hari.

‘’Kalau pagi hari, kondisi kabut asapnya sangat tebal. Jarak pandang hanya mencapai sekitar 500 meter. Hanya saja, menjelang siang, kabut asap sudah mulai berkurang. Tapi, kondisinya masih dapat dilihat,’’ kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedal) Kabupaten Rohil Drs H Sukma Alfalah MSi yang ditemui Riau Pos, Senin (13/7) di Gedung Serba Guna, Bagansiapi-api.

Hotspot tersebut, tambah Sukma Alfalah, berada di Simpang Bukittimah, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanahputih. ‘’Berdasarkan hasil pantauan kita di lapangan, lahan yang terbakar itu, luasnya mencapai sekitar 50 hektare. Alhasil, di lokasi itu sudah dua hari kemarin diselimuti kabut asap,’’ kata Sukma Alfalah seraya menambahkan pemadaman telah diintensifkan.

Tebalnya kabut asap yang menyelimuti sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Rohil tersebut sudah terlihat pada Ahad (12/7). Bahkan, sejumlah pulau di perairan Kabupaten Rohil secara perlahan-lahan mulai memutih dan tidak kelihatan. Mengingat, kabut asap tersebut bertambah tebal, sebagian nelayan banyak yang pulang lebih awal. ‘’Mula-mula pulau itu masih dapat dilihat. Namun menjelang sore, sudah tidak kelihatan lagi. Karenanya, saya pilih pulang lebih awal. Kalau sudah gelap, kita sulit untuk pulang. Apalagi, perairan itu luas sekali,’’ kata Syawal (45), salah seorang nelayan tradisional Bagansiapi-api.

Kendati demikian, hingga jelang sore kemarin, Perairan Bagansiapi-api, masih terlihat beberapa kapak-kapal nelayan yang pulang dari melakukan aktivitasnya. Sebagian besar nelayan yang pulang tersebut adalah para pekerja apung yang menangkap ikan di perairan lepas. Kapal-kapal yang dipergunakannya tergolong besar dan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang tergolong lengkap.

‘’Kalau nelayan apung, memang tidak ada masalah. Kapalnya besar, lagipula alatnya lengkap. Biasanya, kalau nelayan apung itu pulang, berarti kita masuk dalam musim pasang kecil. Lantaran alatnya lengkap, maka kabut itu belum menganggu baginya,’’ kata Syawal.(sah)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Selasa, 14 Juli 2009 , 08:12:00)

Elang Hitam di Lebak Menghilang

Lebak (ANTARA News) - Elang hitam (Ictinaetus malayensis) dan elang ular bido (spnilornis cheela) telah lama menghilang dari habitatnya di hutan di Kabupaten Lebak, Banten, diduga karena menyusutnya makanan dan perburuan oleh manusia.

"Sampai saat ini kami belum menemukan jejak kedua spesies burung elang itu," kata Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Nurly Edlinar, Senin.

Nurly mengatakan, elang hitam dan elang ular bido selama ini berkembang di hutan di Kabupaten Lebak termasuk di kawasan hutan konservasi hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Namun, keberadaan burung yang dilindungi itu sekarang sudah tidak tampak lagi di habitatnya.

Tahun 1980-an, lanjut dia, spesies elang hitam dan elang ular bido masih bisa ditemukan di hutan di Lebak.

Terkait menghilangnya elang hitam dan elang ular bido itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lebak berencana memantau habitat dan keberadaan satwa langka tersebut.

Elang hitam dan elang ular bido kemungkinan juga bermigrasi ke daerah lain seperti ke kawasan Gunung Salak Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat.

"Kami akan berkoordinasi dengan Balai TNGHS Sukabumi," katanya.

Burung elang hitam memiliki warna bulu hitam dan mulutnya berwarna keemasan, sedangkan elang ular bido berwarna hitam dengan garis putih di ujung belakang sayap.

"Burung elang saat terbang sambil mengeluarkan suara seperti "kiiiik"" panjang dan diakhiri dengan penekanan nada," katanya.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pencinta Fauna dan Flora Provinsi Banten mengaku prihatin jika sampai elang hitam dan elang ular bido punah. Burung itu pada 1970-an masih banyak ditemukan di hutan-hutan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

"Sejak saya kecil masih melihat Elang Hitam terbang di areal persawahan," ujar Uce Kelana, Sekertaris LSM Wahana Banten.(*)

Sumber: ANTARA News (Senin, 13 Juli 2009 19:01 WIB)

Sungai Buatan Berbau, Warga Mulai Mengeluh

KOTOGASIB (RP) - Masyarakat mengeluhkan Sungai Buatan kini berbau tak sedap karena diduga berasal dari limbah industri. Menanggapi keluhan itu, pihak Pemerintah Kecamatan Kotogasib langsung turun ke lokasi tempat pembuangan limbah tersebut guna melakukan pengecekkan.

‘’Melihat tempat pembuangan limbah tersebut, jika terjadi kesengajaan, pihak kecamatan meminta Badan Lingkungan Hidup Siak menangani hal ini,’’ jelas Camat Koto Gasib Hendra Putra melalui Sekcam Mursal, Senin (13/7).

Namun lanjut Mursal, jika ada terjadi kebocoran pada pembuangan limbah, diminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan pembenahan dan melakukan pengecekan lebih serius lagi, meskipun bagi masyarakat sekitar kebun menguntungkan, karena bisa mengambil endapan limbah. Tapi bagi masyarakat desa yang lain, buangan limbah menimbulkan masalah.

Karena tempat pembuangan limbah, lanjut Mursal, menuju ke arah Sungai Buatan di mana aliran sungai tersebut mengaliri lima desa yang airnya masih digunakan masyarakat setempat seperti mandi dan mecuci.

Apalagi saat ini, air Sungai Buatan tersebut akan digunakan sebagai air bersih masyarakat, tapi jika memang air sungai sampai tercemar limbah pabrik, maka sangat berbahaya sekali bagi masyarakat kalau sampai dikomsumsi.

Sementara pihak PTPN V membantah adanya kebocoran ataupun kesengajaan pembuangan limbah. Menurut Mandor 1 Laboraturium Deremsim Purba, adanya limbah mengalir di luar dari penampungan limbah adanya oknum masyarakat yang sengaja menjebolkan tempat tampungan limbah.

‘’Tidak benar ada kebocoran ataupun kita sengaja membuangnya, memang ada kebocoran namun dijebol oleh oknum yang tak tanggungjawab. Tapi kebocoran tersebut telah kita tutup,’’ katanya didamping Kepala Peningkatan Mutu, Hasibuan.(wik)

Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Selasa, 14 Juli 2009 , 08:11:00)

Sampai Kapan Cagar Biosfir Selamat dari Perambahan?

Meskipun sudah dicanangkan Menhut, namun Cagar Biosfir Giam Siak Kecil belum aman. Aktifitas perambahan massal jadi ancaman serius. Tanpa ada regulasi jelas, kerusakannya tinggal menunggu waktu.

Riauterkini-PEKANBARU- Pada Rabu, 1 Juli 2009 lalu menjadi titik sejarah bagi Riau dalam berkontribusi nyata bagi kelestarian alam secara berkelanjutan. Pencanangan Cagar Biosfir Giam Siak Kecil oleh Menteri Kehutanan MS Kaban sebagai noktah penting itu. Kawasan seluas seluas 178.722 tersebut resmi menjadi cagar hijau sebagai sumbangsih nyata Riau bagi ekosistem dunia.

Sayangnya pencanangan Cagar Biosfir yang merupakan inisiasi Sinar Mas Group tersebut belum dilengkapi dengan regulasi yang menjamin kawasan tersebut bebas ancaman. Meskipun berlebel cagar dunia, berdasarkan persetujuan sidang 21st Session of the International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (MAB/ICC)-UNESCO di Jeju, Korea Selatan 26 Mei 2009 lalu, namun faktanya nyaris tak ada langka kongkrit dalam memproteksi kawasan tersebut.

Fakta itulah yang terlihat nyata dari udara, saat sejumlah wartawan berkesempatan mengikuti terbang menggunakan helikopter bersama PT. Indah Kiat Pulp And Paper (IKPP) Selasa (7/7/09) lalu. Terbang bersama tersebut dilakukan dalam rangka melihat langsung dari udara kawasan cagar yang terletak di Kabupaten Siak dan Bengkalis tersebut.

Dari udara memang masih terlihat hamparan hijau kawasan Cagar Biosfir, namun di sekitar kawasan, sangat terlihat jelas adanya aktifitas perambahan hutan berlanjut. Bahkan di kawasan Desa Tasik Betung, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis para perambah tengah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Kobaran api jelas terlihat dari udara, terlebih kepulan asapnya yang menjulang.

Memang kawasan Desa Tasik Bentung masih jauh dari Cagar Biosfir, namun keberadaannya masuk zona transisi dengan luas sekitar 300.000 hektar. Meskipun setelah kawasan transisi, masih ada buffer zone atau zona pelindung seluas 225.000 hektar (200.000 hektar merupakan kawasan HTI Sinar Mas Group), namun jika tidak segera dicegah, para perambah bisa saja menerobos kawasan buffer zone, lalu mengkapling-kapling kawasan Cagar Biosfir yang kawasan intinya seluas 178.722 hektar (72.255 hektar merupakan kawasan hutan produksi Sinar Mas Group).

Terlebih aktifitas perambahan tak sekedar terjadi Tasik Betung, tetapi juga terjadi di beberapa kawasan, seperti di Desa Bandar Jaya, Muara Dua, Sadar Jaya, Tanjung Leban, Bukit Kerikil, Langkat, dan Desa Lubuk Gaung di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis.

Kegiatan perambahan juga terjadi di wilayah Siak. Sejumlah perambah sudah ada dan terus melakukan perluasan kawasan perladangan di Siak Kecil.

Berangkat dari fakta tersebut, harus ada langkah kongkrit untuk menanggulanginya. Semua pihak terkait tak boleh lagi berdiam diri. Harus dilakukan pertemuan untuk mewujudkan komite bersama pengelolaan Cagar Biosfir Giam, Siak Kecil.

Keberadaan komite bersama sepertinya menjadi niscaya. Mengingat sampai saat ini belum ada kepastian intansi mana yang paling bertangung jawab atas keamanan kawasan tersebut. Padahal ada banyak intansi yang terkait, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan juga perusahaan. Usulan Pemprov Riau agar segera dibentuk komite bersama wajib segera diwujudkan. Dengan demikian akan jelaslah prosedur tetap pengelolaan Cagar Biosfir. Jelas juga langkah seperti apa yang akan ditempuh guna melindunginya.***(mad)

Sumber: Riau Terkini (Kamis, 9 Juli 2009 08:32)