Tanam Bakau (ANTARA/ Basrul Haq)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi V (bidang infratruktur, perhubungan dan perumahan rakyat serta daerah tertinggal) DPR RI mengingatkan pemerintah mengenai ancaman abrasi di sepanjang pantai timur Sumatera.
"Kami akan mendorong pemerintah pusat seperti Bappenas, PU dan instansi terkait lainnya bisa menjadikan abrasi pantai program komprehensif, " kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hardisoesilo, di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis.
Hardi menyatakan hal itu setelah bersama rombongan Komisi V DPR RI meninjau abrasi pantai (Penyak) di Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (14/7).
Dia mengatakan, pemerintah perlu lebih serius menangani permasalahan abrasi pantai secara komprehensif. "Penyelesaian secara komprehensif itu artinya seluruh kawasan pantai di Tanah Air, bukan hanya dengan penangkal abrasi tapi juga penyebab abrasi," katanya.
Hardisoesilo menegaskan, selain di sepanjang pantai Pulau Sumatera, pemerintah juga perlu menangani persoalan abrasi pantai telah terjadi di wilayah pantai sepanjang pantai Pulau Jawa, seperti Indramayu, Jepara dan Tuban.
Hardisoesilo menyatakan, upaya menangani abrasi pantai secara komprehensif tersebut diperlukan dalam rangka penyelamatan seluruh pantai di Tanah air.
Penyelamatan pantai ini penting terkait dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua serta posisi uniknya sebagai paru-paru dunia.
Karena itu, kata dia, sangat mungkin untuk melakukan penyelamatan pantai ini melalui bantuan dana asing/dunia. Misalnya, dengan mekanisme SWAP.
"Abrasi pantai tidak bisa tuntas dipotong-potong dengan biaya Rp30 miliar hanya untuk 30-50 Km, padahal abrasi pantai mencapai ratusan kilometer " katanya.
Dia menambahkan mengenai pentingnya penyelamatan abrasi pantai secara permanen melalui penanaman bakau.
Dalam kunjungan kerja ke Babel, Komisi V DPR juga meninjau Bendungan Kolong Kacang Pedang dan penataan lingkungan Kota Pangkal Pinang, perumahan Kasiba Tua-Tunu serta peninjauan pelabuhan laut Pangkal Balam serta dinas perhubungan setempat.
Dalam kunjungan kerja ini, Tim Komisi V yang dipimpinnya juga diikuti Darul Siska, Azhar Romli (FPG), Mudahir (PDIP), Burhanuddin Somawinata (PPP), Abdul Hakim (PKS) dan Husein Abdul Azis (FPD).(*)
Sumber: ANTARA News (Jumat, 17 Juli 2009 00:09 WIB)