PEKANBARU (RP) -Sebanyak 254 desa di Provinsi Riau dinilai rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi pada saat musim kemarau.
Untuk itu, Pemprov meminta kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat ikut memperhatikan masalah yang kerap dihadapi Riau dengan memberikan peralatan dan dukungan mobil pemadam kebakaran, pompa air, dan peralatan tangan lainnya untuk memadamkan api.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Raja Mambang Mit kepada Deputi I Bidang Pencegahan Bencana BNPB, Sugeng Tri Utomo, dan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau Zulkifli Yusuf, Kamis (25/6), di ruang rapat Kantor Gubernur Riau (Gubri).
Wagubri menilai, permasalahan Karhutla di Riau sangat memerlukan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dalam penanggulangannya. Khususnya perusahaan, diharapkan dapat mengawasi kawasan hutan dan lahan yang menjadi wilayah pengelolaannya.
Wagubri juga menyebutkan, Riau mengusulkan status asap yang terjadi bisa mendapatkan bantuan on call yang ada di BNPB. Namun demikian, lanjut Wagubri, dalam pengusulan tidaklah sembarangan saja. Karena dana on call hanya diberikan untuk kondisi darurat
‘’Mendapatkan dana on call bila terjadi dua permasalahan karena Karhutla. Yang mana, jumlah sebaran titik api melebihi jumlah kabupaten di daerah Riau. Kemudian kabut asap menyebabkan suhu udara menjadi 37 derajat celsius,’’ papar Wagubri.
Menanggapi ini Deputi I Bidang Pencegahan Bencana BNPB, Sugeng Tri Utomo, menjelaskan, dana on call yang dimiliki berkisar diangka Rp50 miliar. Hanya saja, kata Sugeng, dana dipergunakan untuk keadaan darurat saja.(cr1/new)
Sumber: Harian Pagi Riau Pos (Jum'at, 26 Juni 2009 , 08:06:00)