Mexico City (ANTARA News/AFP) - Menteri-menteri lingkungan dari pengotor-pengotor terbesar dunia, termasuk AS dan China, bertemu Senin di Meksiko dalam upaya AS untuk mempercepat kerja ke arah perjanjian iklim penting PBB.Kelompok yang disebut Forum Ekonomi-ekonomi Besar (MEF) itu bermaksud membantu membuat perjanjian baru untuk mengekang gas rumah kaca guna menggantikan Prokokol Kyoto ketika protokol itu habis berlakunya pada 2012.
Pertemuan ketiga kelompok itu tiba ketika pembicaran iklim di seluruh dunia macet sebelum pertemuan puncak besar Kopenhagen Desember yang ditujukan untuk menghasilkan perjanjian PBB yang baru. Duabelas hari pembicaraan perubahan iklim internasioal itu berakhir pekan lalu di Jerman tanpa kemajuan mengenai masalah terbesar bagaimana membagi beban pengurangan emisi pada masa depan.
Negara-negara miskin mengusahakan pengurangan mendalam dari negara-negara kaya yang menurut sejarah sebagian besar harus dipersalahkan karena masalah sekarang ini.
Mereka kebanyakan minta pengurangan sekitar 25-40 persen pada 2020 dibanding dengan tingkat pengurangan 1990. Beberapa negara, termasuk China, telah mengatakan 40 persen haruslah minimal.
Di negara-negara maju, Uni Eropa telah menawarkan pengurangan sedikitnya 20 persen pada 1990, tapi Jepang dan AS sejauh ini menawarkan pengurangan sekitar delapan dan empat pesen berturut-turut.
MEF diluncurkan oleh Presiden AS Barack Obama di belakang prakarsa yang sama oleh pendahulunya, George W. Bush. Anggota-anggotanya telah bertemu di Washington dan Paris pada April dan Mei. Pesertanya termasuk Australia, Brazil, Inggris, Kanada, China, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Swedia dan AS, dan juga ke 27 negara Uni Eropa.
Wakil-wakil dari Uni Emirat Arab, Norwegia dan Spanyol akan mengambil bagian sebagai pengamat, beberapa pejabat Meksiko mengatakan.
Pembicaraan itu tiba ketika dukungan internasional meningkat pada proposal Meksiko untuk mengumpulkan miliaran dolar untuk memerangi perubahan iklim melalui lembaga yang disebut "Green Fund".
Rencana itu akan mewajibkan semua pemerintah untuk membayar uang kontan berdasar pada formula yang mencerminkan ukuran produk domestik bruto masing-masing negara.(*)
Sumber: ANTARA News (Selasa, 23 Juni 2009 05:07 WIB)